Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
(ILPEM) PRINSIP GOVERNANCE - Coggle Diagram
(ILPEM) PRINSIP GOVERNANCE
Instrumen-Instrumen
menjamin tata pemerintahan yang baik, entah itu melalui peraturan-peraturan yang bersifat umum, berlaku untuk semua, pada setiap situasi dan setiap saat, maupun peraturan-peraturan khusus untuk situasi tertentu.
Mendorong pelaksanaan tata pemerintahhan yang baik secara stimulun dan korektif, misalnya melalui pedoman dan petunjuk prosedut perizinan, pedoman tingkah laku, sistem subsidi dan penghargaan.
Memantau pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, baik melalui evaluasi kinerja oleh aparat pemerintah sendiri maupun melalui pengawasan oleh lembaga independen (yang tidak berpihak) oleh media massa dan masyarakat sendiri.
Partisipasi
mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pngambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik langsung mapun tidak langsung.
Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin
Penegakan Hukum
Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Instrumen dasar enegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yangada, dengan komitmen politik terhadap penegaka hukum maupun keterpaduan dari sistem yuridis
Transparansi
Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamil kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Kebijakan ini menjelaskan bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia.
Instrumen dasar dari transparasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen mendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi.
Kesetaraan
Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya.
Instrumen dasar dari kesetaraan adalah peraturan perundang-undangan menjamin kesetaraan dengan komitmen politik terhadap penegakan dan perlindungan HAM.
Daya Tangkap
Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali.
Instrumen dasar dari daya tangkap adalah komitmen politik untuk menerima aspirasi dan mengakomodasi kepentingan masyarakt, sedangkan instrumen pendukungnya adalah fasilitas komunikasi.
Wawasan Kedepan
Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut serta dalam bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
Instrumen dasarnya adalah komitmen politik pada masa depan indonesia secara umum dan masa depan daerah secara khusus, sedangkan instrumen pendukungnya adalah proses perencanaan partisipatif, peraturan yang memberikan kekuatan hukum pada strategi dan rencana pembangunan
Akuntabilitas
Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarkat luas.
Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban.
Pengawasan
Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterkibatkan swasta dan masyarkat luas.
Instrumen dasarnya, adalah peraturan perundang-undangan yang ada dengan disertai komitmen politik.
Efisiensi dan Efektivitas
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggng jawab
Instrumen dasarnya adalah komitme politik sedangkan pendukungnya adalah struktur pemerintahan yang sesuai kepentingan masyarakt.
Profesionalisme
Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
Instrumen dasarnya adalah komitmen politik sedangkan pendukungnya adalah sistem pendidikan birokrat.