Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan, HAM, Pancasila dan Kewarganegaraan…
Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan
Uraian materi Hakekat Pembelajaran PPKn
pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam
Landasa PPKn adalah Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nila-nilai agama, kebudayaan nasional indonesia
Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan.
Pendidikan dan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa indonesia.
Secara epistemologis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai satu bidang pendidikan keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi "social studies" yakni " citizenship transmission"
Arah pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan
di indonesia, arah pengembangan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tidak boleh keluar dari landasan ideologi Pancasila
Mata pelajaran pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk dari dominan kurikuler pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
Secara ontologis, mata pelajaran ini berangkat dari nilai-nilai pancasila dan konsepsi kewarganegaraan.
secara epistomologis, mata pelajaran ini merupakan program pengembangan individu
secara ekologis mata pelajaran ini bertujuan untuk pendewasaan peserta didik sebagai anggota masyarakat,warga negara, dan komponen bangsa indonesia.
Tujuan pembelajaran PPKn
Tujuan akhir dari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas dan baik
Dominan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler merupakan program pendidikan yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Dominan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai program akademik merupakan program kerja ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik pendidikan.
dominan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai program sosial kultur pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program kurikuler dilihat dari aspek tujuan.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara.
Fungsi Pembelajaran
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
Masyarakat madani
Pancasila atau "civic community" atau "civil society" yang ditandai oleh berkembangnya para organisasi kewrganegaraan.
Karakteristik mata pelajaran PKn
Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional.
Mater pendidikan kewarganegaraan adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia.
Setiap nilai pancasila yang telah dirumuskan sebagai butir materi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya harus memiliki aspek konsep moral,sikap moral, dan perilaku moral.
HAM
Gagasan Hak Asasi Manusia
kepentingan paling mendasar adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia.
HAM merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern.
Pasal-pasal HAM itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan pasal 28J
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pelanggaran HAM
a. Diskriminasi
b. Penyiksaan
sifat pelanggaran HAM dibagi 2:
b. pelanggaran HAM ringan
a. Pelanggaran HAM berat
Pengertian Hak Asasi Manusia
HAM memiliki ciri-ciri khusus yaitu:
d. Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
e. Tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.
c. Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu
b. Hakiki,artinya HAM adalah hak asasi semua uma
a. kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan
Upaya pemajuan dan penegakan serta penanganan masalah hak asasi manusia di indonesia.
a. pemajuan dan penegakan hak asasi manusia
salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap HAM
Proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal:
kedudukan negara indonesia sebagai negara yang berdaulat
dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan0ketentuan hukum internasional mengenai HAM.
Pancasila dan Kewarganegaraan Global
Sejarah perumusan pancasila
jepang dalam kondisi terjepit karena pukulan balik sekutu terutama dengan BOM atom di hirosima dan nagasaki.
Proses perumusan Pancasila
1 juni 1945, Sidang BPUPK menghasilkan nama pancasila
22 Juni 1945, Pembentukan Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta
10-17 juli 1945, perumusan UUD dan batang tumbuh
17 Agustus 1945, Kemerdekaan Indonesia
18 Agustus 1945, Perubahan sila pertama dan pengesahan Dasar Negara.
Proses Perumusan Pancasila (Sidang BPUPK 1)
Tokoh-tokoh
M.Yamin (29 Mei 1945)
Mr. Soepomo (31 mei 1945)
Ir. Soekarno (1 juni 1945)
Pancasila
Soekarno mengusulkan nama negara adalah Pancasila dan disetujui oleh anggota sidang
Pembentukan Panitia 9 22 juni 1945)
Bertujuan untuk menerima usulan tentang dasar negara
Proses perumusan pancasila (Sidang BPUPK 2) 10 JULI - 17 JULI 1945
Ir. Soekarno
Hasil Sidang
dasar negara
undang-undang dasar dan batang tubuh
7 Agustus BPUPK dibubarkan