Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Kewarganegaraan Global,…
Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan
Pengertian PPKn
PPKn adalah mata pelajara yang berfokus pada pembentukan diri siswa untuk menjadi warga yang cerdas, terampil dan berkarakter.
Warga Negara yang Bermartabat
Kesadaran
Komunikasi Sosio-Kultural
Partisipasi Warga Negara
PPKN ialah Mapel Multidimensional
Pancasila
Kewarganegaraan
HAM
Demokrasi
Politik
Pendidikan Nilai dan Moral
Nilai
Suatu sistem dalam pandangan diri pribadi / masyarakat dalam memandang kehidupan yang berkaitan dengan baik buruknya pikiran dan perilaku
Contoh
Korupsi
PPKn melatih siswa untuk memiliki kesadaran akan nilai luhur pribadi, komunitas, bangsa Indonesia dan memperjuangkannya dalam kehidupan sehari-hari
Moral
Sesuatu yang diyakini pribadi / masyarakat dan berusaha diwujudkan / diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari
Contoh
Kejujuran
Cinta
Kerja keras
Rendah hati
Pantang menyerah
PPKn melatih siswa untuk mampu bertindak dengan memperhatikan aspek moralitas yang diyakini secara pribadi, komunitas dan bangsa Indonesia
Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan Kemasyarakatan
PPKn sebagai Pendidikan Demokrasi
Demokrasi adalah sistem yang diterapkan dalam suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan partisipasi anggota kelompok untuk menentukan arah, jalan dan tujuan dari kelompok masyarakat
Melatih siswa agar memiliki sikap demokratis dalam kehidupan
Sikap Demokratis
Tidak egois
Terbuka
Menerima kritik dan saran
Mementingkan kepentingan kelompok
Komunikatif
Tidak membeda-bedakan
Pancasila dan Kewarganegaraan Global
Proses Perumusan Pancasila
1 Juni '45
Sidang BPUPKI menghasilkan nama PANCASILA
Sidang BPUPKI 1 (29 Mei - 1 Juni 1945)
M. Yamin (29 Mei '45)
Peri kebangsaan
Peri kemanusiaan
Peri ketuhanan
Peri kerakyatan
Kesejahteraan rakyat
Mr. Soepomo (31 Mei '45)
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir batin
Muusyawarah
Keadilan rakyat
Ir. Soekarno (1 Juni '45)
Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau peri kemanusiaan
Mufakat dan demokrasi
Kesejahteraan sosial
Ketuhanan yang berkebudayaan
PANCASILA
Soekarno mengusulkan nama dasar negara adalah PANCASILA dan disetujui anggota sidang
Sidang BPUPKI 2 (10 Juli - 17 Juli 1945)
Ir. Soekarno (10 Juli '45)
Pembukaan UUD diambil dari isi Piagam Jakarta
UUD dan Batang tubuhnya
Pernyataan Indonesia Merdeka
Hasil Sidang
Dasar Negara
UUD dan Batang tubuh
7 Agustus BPUPKI dibubarkan
22 Juni '45
Pembentukan panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta
Bertujuan untuk menerima usulan tentang dasar negara
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
18 Agustus '45
Sidang PPKI
Perubahan sila pertama dan pengesahan Dasar Negara
PPKI bekerja sejak 9 Agustus '45
10 - 17 Juli '45
Perumusan UUD dan Batang Tubuh
17 Agustus '45
Kemerdekaan Indonesia
Nilai Pancasila
Nilai Dasar
Nilai Praksis
Nilai Instrumental
Makna Nilai Pancasila
Nilai Ketuhanan
Pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta
Contoh Penerapan
Beribadah dan toleransi
Nilai Kemanusiaan
Kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai - nilai moral
Contoh Penerapan
Membantu sesama yang kesusahan
Nilai Persatuan
Usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat
Contoh Penerapan
Gotong royong
Nilai Kerakyatan
Pemerintahan dari rakyat, oleh ralyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat
Contoh Penerapan
Melakukan Musyawarah
Nilai Keadilan
Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
Contoh Penerapan
Tidak membeda-bedakan sesama manusia
Kedudukan Pancasila
Dasar Negara
Segala peraturan berdasar pada Pancasila
Ideologi Negara
Arah dan Tujuan bangsa
Kewarganeragaan Global
Penduduk adalah orang yang menetap disuatu wilayah / negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada disuatu wilayah / negara
Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota disuatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut warga negara asing
Globalisasi
Semakin tipisnya sekat-sekat antar negara dan mudahnya akses informasi, komunikasi, barang dan jasa kesegala penjuru dunia
Contoh
Perdagangan Global
Modal Internasional
Aliran budaya
Perjalanan lintas negara
Tanda Globalisasi
Berbelanja dengan mudah dari luar negeri
Akses film dan tayangan dari luar negeri
Barang import dari luar negeri
Pengaruh dinamika global
Sikap pada Globalisasi
Terbuka sekaligus kritis
HAM
Ciri HAM
Kodrati
Hakiki
Universal
Tidak dapat dicabut
Tidak dapat dibagi
Tidak dapat dikurangi
Hak untuk diperbudak
Hak untuk hidup
Hak untuk tidak disiksa
Hak beragama
Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
Bentuk Pelanggaran HAM
Diskriminasi
Penyiksaan
Pelanggaran HAM berat
Pelanggaran HAM ringan
Prinsip Pembelajaran HAM di Sekolah Dasar
Konkret
Siswa aktif
Bermain sambil belajar
Berpusat pada siswa
Apa itu HAM?
Hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa