Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
PPKN2 - Coggle Diagram
PPKN2
Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 dalam sistem hukum nasional
Pembukaan UUD NRI 1945
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental
Dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus
Dasar ketentuanp pembentukan UUD NRI tahun 1945
Asas kerohanian negara
Kedudukan pembukaan UUD 1945
tata tertib hukum Indonesia
Kesatuan waktu untuk diberlakukannya hukum: Kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara
Kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum: Seluruh tumpah darah Indonesia
Kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar negara: Pancasila
Subjek yang mengadakan perturan hukum: pemerintah republik Indonesia
Kedudukan UUD NRI tahun 1945
Semua produk hukum di Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada UUD NRI tahun 1945
Sistematika UUD NRI tahun 1945
Pembukaan terdiri dari 4 alinea
Pasal-pasal
Sebelum perubahan: 16 bab, setelah perbuahan: 21 bab
Sebelum perbuahan: 37 pasal, setelah perubahan: 73 pasal
Sebelum perbuahan: 49 ayat, setelah perbuahan: 170 ayat
Sifat UUD NRI tahun 1945
Tertulis
Singkat
Supel
Terdapat empat amandemen dari tahun 1999 ke 2002
Rigid
Fungsi UUD 1945
Sebagai hukum dasar
Sebagai alat kontrol
Sebagai alat penentu
Sebagai pengatur
Makna UUD 1945 dalam sistem hukum nasional
Konstitusi
CF. Strong: Kumpulan prinsip/asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya
KC Wheare: Sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan
SE Finer, Vernon Bogdanor, Bernard Rudden: Kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan.
Konstitusi tertulis
Konstitusi tidak tertulis
Makna alinea pemukaan UUD NRI tahun 1945
Makna
Menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dunia
Menjadi sumber Menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia
Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia
Mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia
Pokok pikiran
Ketuhanan dan kemanusiaan
Kedaulatan rakyat
Keadilan sosial
Persatuan
Makna Undang-undang dasar (batang tubuh)
Merupakan perwujudan, perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal.
Lain-lain
Pemerintahan negara
Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
Membentuk UU yang dimaksud itu dalam suatu susunan Negara Republik indonesia yang berkedaulatan rakyat
melaksanakan tujuan ini dengan menyusun UUD NRI
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Mendasarkan negara Indonesiayang berkedaulatan rakyat pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara berdasarkan Pancasila
Amandemen UUD 1945
Pemilihan Presiden dan Wapres
Kedudukan dan keanggotaan MPR
Kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional
Peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional
Hirarki:
UUD 1945
TAP MPR
UU/Perpu
PP
Perpres
Perda
1 more item...
Penetap peraturan
MPR
DPR
DPD
MA
MK
BPK
KY
BI
MENTERI
BADAN, LEMBAGA, ATAU KOMISI YANG SETINGKAT YANG DIBETUK DENGAN UU ATAU PEMERINTAH ATAS PERINTAH UU
GUBERNUR
DPRD KOTA
KADES
Sifat dan ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan
Merupakan aturan yang tertulis
Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
Merupajan norma hukum atau aturan yang mengatur tingkah laku
Mengikat secara umum dan menyeluruh
Melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI Tahun 1945
Sekolah
Tempat tinggall