Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
sejarah indonesia panca proklamasi kemerdekaan - Coggle Diagram
sejarah indonesia panca proklamasi kemerdekaan
konstitusi indonesia
1945 - 1949
perubahan
Adanya struktur ketatanegaraan.
1949
perubahan
Adanya Dewan Pengawas Keuangan, Mahkamah Agung dan Badan Konstituante.
1950 - 1959
perubahan
Senat turun tingkat dalam struktur ketatanegaraan dan adanya Majelis Perubahan Undang-Undang.
1959 - 1998
perubahan
Tidak ada, tetap sama dengan UUD 1945 awal kemerdekaan.
1999 - sekarang
perubahan
Posisi MPR sebagai lembaga disetarakan dengan BPK, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden dan Bidang Yudikatif.
Dihilangkannya DPA
contoh peraturan/hukum di masyarakat
mentaati peraturan lalu lintas
menjaga kerbersihan lingkungan
wajib membayar pajak
tidak membuat keributan
contoh penyimpangan kehidupan berdemokrasi di indonesia
Saling menghargai pendapat orang lain
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
memberi kesempatan kpd orang lain untuk mengajukan gagasan, pikiran, atau pendapat demi kebaikan dan kemajuan
menyelesaikan masalah dengan mengutamakan musyawarah.
struktur sistem perundang-undang di indonesia
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
jenis
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( Tap MPR)
Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu)
Peraturan Pemerintah ( PP) Peraturan Presiden ( Perpres)
eraturan Daerah ( Perda) Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota
ide regulasi tentang kehidupan berdemokrasi
dalam sistem politik yang demokratis sangat penting bahwa semua warga negara dapat memiliki suara yang sama tentang hal ini. Penting juga bahwa hukum diterapkan secara setara kepada semua warga negara, dan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.