Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Akuntabilitas by Sofyan Suryana - Coggle Diagram
Akuntabilitas
by Sofyan Suryana
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang
menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik
Nilai-nilai publik
Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis
Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi
Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan
Aspek - Aspek Akuntabilitas
Memperbaiki kinerja
Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Membutuhkan
Konsekuensi
Konsekuensi Sanksi/penghargaan
Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
Hubungan dua pihak antara individu/ kelompok/ institusi dengan negara dan masyarakat
Membutuhkan laporan
Laporan kinerja
Individu (kontrak kerja)
Institusi (LAKIP)
Berorientasi pada hasil
Hasil yang diharapkan :
Aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, hasil maksimal
Fungsi Utama Akuntabilitas Publik
Peran Konstitusional
Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
Peran Belajar
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Peran Demokratis
Untuk menyediakan kontrol demokratis
AKUNTABILITAS
VERTIKAL
Pertanggung-jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi
AKUNTABILITAS HORIZONTAL
Pertanggung-jawaban kepada masyarakat luas
Tingkatan Akuntabilitas
Akuntabilitas Kelompok
Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok
Akuntabilitas Individu
Hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan.
Akuntabilitas Organisasi
Hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai
Akuntabilitas Personal
Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika
Akuntabilitas Stakeholder
Tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.
Dimensi Akuntabilitas
Akuntabilitas Proses
apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi?
Akuntabilitas Program
apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai apakah ada alternatif proglam lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal
Akuntabilitas kejujuran dan hukum
terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Akuntabilitas Kebijakan
terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas
Mekanisme Akuntabilitas
Birokrasi Indonesia
Kontrak Kinerja
Laporan Kinerja (LAKIP
Perencanaan Strategis (RPJP, RPJM, RKP, Renstra, SKP)
Lingkungan Kerja yang Akuntabel
Kepemimpinan
Integritas
Keadilan
Transparasi
Tanggung Jawab
Kepercayaan
Keseimbangan
Kejelasan
Konsisten
5 Langkah dalam Frame Work Akuntabilitas
Tentukan tujuan dan tanggung jawab
Rencanakan Apa Yang
akan Dilakukan untuk
Mencapai tujuan
Lakukan Implementasi
Monitoring kemajuan
Berikan laporan
Secara lengkap
Berikan evaluasi dan
Masukan perbaikan
Akuntabilitas dalam Organisasi
Akuntabilitas dalam Organisasi
Transparansi dan Akses Informasi
Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup
Penggunaan Sumber Daya Milik Negara
Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah
Konflik Kepentingan
“PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya”
PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka.
PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasiterhadap rekan atau anggota masyarakat.
Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif.
PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan dan kesejahteraan.
PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, Undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut
PNS melayani stakeholders (lingkup pemerintah, swasta atau masyarakat) setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan.