Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional -…

- - - - secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara bersangkutan berdiri
        
        Pengertian konstitusi menurut para ahli yang dapat memperdalam pemahaman tentang konstitusi:
        
        C.F Strong: Konstitusi adalah kumpulan prinsip/asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan kuduanya
        
        Konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
        
        Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal, berupa peraturan perundang-undang
        
        Konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan
        
        K.C.Wheare: Konstitusi adalah seluru sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan
        
        S.E. Finer Vernon Bogdanor dan Benard Rudden: Konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan (fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat)
  - - - Kandungan pemikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mencakup empat pokok pikiran:
        
        Pokok pikiran pertama adalah persatuan
        
        Bagi Indonesia, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki makna:
        
        Menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia
        
        Menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dunia
        
        Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia
        
        Mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia
        
        Pokok pikiran kedau adalah keadilan sosial
        
        Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat
        
        Pokok pikiran keemppat adalah Ketuhanan dan kemanusiaan
  - - - Setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal (Batang Tubuh) yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
        
        Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh) NRI Tahun 1945 berisi dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan pendudu negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya
- - - - Bagi bangsa Indonesia, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan
        
        Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara (tertulis dan tidak tertulis) di Indonesia
        
        Tertib Hukum Indonesia harus memenuhi empat syarat:
        
        Adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu Pernerintah Republik Indonesia
        
        B. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Memuat Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
        
        Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tahun 1999, terdapat kesepakatan yang dicapai perihal perubahan UUD NRI tahun 1945, yaitu antara lain tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 karena dipandang sudah final. Kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga pernah dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966. Pernyataan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Tap MPR No III/MPR/1983 dan Tap MPR No.IIV/MPR/1988
        
        1 more item...
        
        Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila
        
        Adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia
        
        Adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara
  - - - 1) Sebelum perubahan terdiri dan 16 bab setelah perubahan terdiri dari 21 bab
      - 2) Sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal, setelah perubahan terdiri dari 73 pasal
      - 3) Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat, setelah perubahan terdiri dari 170 ayat
      - 4) Sebelum perubahan memiliki 4 pasal Aturan Peralihan, setelah perubahan menjadi 3 pasal Aturan Peralihan
      - 5) Sebelum perubahan memiliki 2 ayat Aturan Tambahan, setelah perubahan menjadi 2 pasal Aturan Tambahan
  - - - Tertulis. Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tercantum jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga Negara Indonesia
      - Singkat. UUD NRI Tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara
      - Supel. UUD NRI Tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Hal ini terjadi ketika dilakukan empat kali perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999-2002
      - Rigid. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya dan memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya
  - - - Sebagai hukum dasar, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis (konvensi), pada akhirnya, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
      - UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol. UUD NRI Tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi
      - UUD NRI Tahun 1945 menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan
      - UUD NRI Tahun 1945 fungsi sebagai alat penentu. UUD NRI Tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara
- - - - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
        
        Selain jenis peraturan perundang-undangan di atas, terdapat pula peraturan yang ditetapkan oleh:
        
        A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
        
        Jika suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi
        
        B. Dewan Perwakilan Rakyat
        
        C Dewan Perwakilan Daerah
        
        D. Mahkamah Agung
        
        E. Mahkamah Konstitusi
        
        F. Badan Pemeriksa Keuangan
        
        G. Komisi Yudisial
        
        H. Bank Indonesia
        
        I. menteri
        
        J. badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang
        
        K. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
        
        L. gubernur
        
        M. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota
        
        N. kepala desa atau yang setingkat
      - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
      - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
      - 4) Peraturan Pemerintah (PP)
      - 5) Peraturan Presiden
      - 6) Peraturan Daerah Provinsi
      - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  - - - a. Merupakan peraturan yang tertulis.
        
        Adapun arti penting peraturan perundang-undang antara lain:
        
        a Memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara
        
        b. Menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara
        
        c. Memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak wat negara.
        
        d. Menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat berbangsa, dan bernegara
      - b. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
      - c. Merupakan norma hukum atau aturan yang menga pola tingkah laku
      - d. Mengikat secara umum dan menyeluruh
  - - - Di tengah proses pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945, Panitia Ad Hoc menyusun kesepakatan dasar terkait perubahan UUD NRI Tahun 1945 Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu:
        
        tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
        
        Sistem pemerintahan presidensial dipertegas dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"
        
        Kesepakatan dasar lain adalah masuknya Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Maksudnya adalah agar terhindar dari kesulitan ketika menentukan status "Penjelasan" dari sudut pandang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan.
        
        Kesepakatan dasar terakhir adalah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum. Oleh karena itu, meskipun terjadi perubahan atas UUD NRI Tahun 1945, perubahan itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945, dan naskah perubahan atas UUD NRI Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli
        
        Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI Tahun 1945, antara lain:
        
        6 more items...
        
        tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
        
        mempertegas sistem pemerintahan presidensial
        
        Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal (batang tubuh)
        
        melakukan perubahan dengan cara adendum