Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Tata kelola pemerintah, sistem pengendalian internal, dan laporan harta…

- - - - sukarela tanpa paksaan
      - terlibat secara emosional
      - memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dr keterlibatannya
    - - membangun sistem hukum yang sehat baik software, hardware atau SDM
    - - keterbukaan disemua aspek publik
- - - - menteri
      - gub
      - hakim
      - pejabat lain yg sesuai peraturan perundang-undangan
      - pejabat strategis lainnya
      - pejabat negara pada lembaga tinggi neg
      - Pasal 2 angka 7
        
        direksi, komisaris, pejabat struktural BUMN BUMD
        
        Pimpinan bank indonesia
        
        pimpinan perguruan tinggi negeri
        
        pejabat Es 1 dan pejabat lain yang disamakan
        
        jaksa
        
        penyidik
        
        panitera pengadilan
        
        pemimpin dan bendaharawan proyek
  - - - harta milik pejabat negara+harta milik pasangan+harta milik anak
- - - - Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan pagawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi
    - - Lngkungan pengendalian
        
        penegakan integritas dan nilai etika
        
        komitmen terhdap kompetensi
        
        kepemimpinan yang kondusif
        
        pembentukan struktur organisasi yg sesuai kebutuhan
        
        pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
        
        penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
        
        perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yg efektif
      - penilaian resiko
        
        tujuan instansi pemerintah
        
        strategi operasional secara konsisten
        
        strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko
        
        tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada perautan perundangundangan
      - kegiatan pengendalian
        
        menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah
        
        karakteristik penyelenggaraan kegiatan pengendalian
        
        kegiatan pengendalian yang dilakukan
        
        reviu kinerja instansi penerintah dengan tolak ukur yg sdh ditetapkan
        
        pembinaan SDM sbg kewajiban pimpinan instansi pemerintah
        
        pengendllian dan pengelolan sistem informasi meliputi pengendalian umum dan aplikasi
        
        pengendalian atas aset
        
        menetapkan dan meriviu indikator dan ukuran kinerja
        
        pemisahan fungsi
        
        otorisasi transaksi dan kejadian penting
        
        membatasi akses atas sumber daya pencatatan
        
        menetapkan akuntabilitas terdahap sumber pencatatan
      - informasi komunikasi
        
        pimpinan mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif
        
        menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi
        
        mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi
      - pemantauan pengendalian internal
        
        pimpinan melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu
    - - tanggung jawab menteri,pimpinan lembaga, gub, bup/walkot
      - bentuk kegiatan
        
        pengawasan penyelenggaraan tupoksi instansi pemerintah
        
        dilakukan oleh APIP
        
        BPKP
        
        Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan neg
        
        LHP diserahkan ke Menkeu dan pimpinan instansi yg diawasi
        
        ITJEN
        
        Pengawasan thdp seluruh kegiatan K/L yang didanai APBN
        
        Inspektorat provinsi
        
        pengawasan kegiatan satker provinsi yang didanai APBD prov
        
        LHP diberikan ke gub dan pimpinan instansi
        
        Inspektorat Kab/kota
        
        pengawasan kegiatan satker yg didanai APBD kab/kota
        
        LHP diberikan ke bupati/walkot dan pimpinan instansi
        
        APIP melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan
        
        APIP membuat LHP dan menyampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah yg diawai
        
        pembinaan penyelenggaraan SPIP
    - - Penyusunan pediman teknis
      - sosialisasi SPIP
      - pendidikan dan pelatihan SPIP
      - pembimbingan dan kosultasi SPIP
      - Peningkatan kompetensi auditor APIP