Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara -…

- - - - Tidak memberlakukan secara kaku ketentuan bahwa setiap kekuasaan harus dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang tidak boleh saling campur tangan
      - Tidak memberlakukan secara kaku sebuah ketentuan bahwa kekuasaan dibagi atas tiga bagian saja dan tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh tiga bagian saja
  - - - Kekuasaan yudikatif = kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
      - Kekuasaan eksaminatif = kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
      - Kekuasaan legislatif = kekuasaan untuk membentuk undang undang
      - Kekuasaan moneter = kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah
      - Kekuasaan eksekutif = kekuasaan untuk menjalankan undang undang dan penyelenggaraan pemerintah
    - - Pembagian kekuasan secara vertikal merupakan konsekuensi penerapan asas desentralisasi di Indonesia. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan
  - - - Teori Kedaulatan Negara
        
        Teori ini adalah kekuasaan tertinggi terletak pada negara
      - Teori Kedaulatan Hukum
        
        Teori ini adalah kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlalu
      - Teori Kedaulatan Rakyat
        
        Teori ini adalah kedaulatan tertingga yang ada di tangan rakyat sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat
      - Teori Kedaulatan Raja
        
        Sepanjang abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi Teori kedaulatan raja.
        Kekuasaan raja berada di atas konstitusi.
        Peletak teori in adalah Nicolo Machiavelli (1467-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679)
      - Teori Kedaulatan Tuhan
        
        Teori ini adalah teori kedaulatan pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah telah dapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asalnya dari semuanya.
    - - Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara.
        Sifat-sifat tersebut:
        
        Sifat Monopoli
        
        Artinya negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
        Dengan ini, negara dapat mangatakan suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarkan kemana-mana karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara.
        
        Sikap Mencakup Semua
        
        Sifat mencakup semua adalah sikap dimana peraturan perundang-undangan berlaku kepada semua orang tanpa kecuali. Dilakukan agar masyarakat yang negara cita-citakan tidak gagal.
        
        Sifat Memaksa
        
        Negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan undang-undang diikuti. Ini dilakukan agar negara tetap tertib dan anarki bisa di hentikan/dicegah.
    - - Kata "kedaulatan" berasal dari kata "daulat" yang diambil kata "daulah"(Arab), "souvereignity"(Ingris), "sovereiniteit"(Perancis) "supremus"(Latin), dan "sovranita"(Italia) yang berarti kekuasaan tertinggi
- - - - Menteri Dalam Negeri bagi BPN (Badan Pertanahan Nasional)
      - Menteri Kesehatan bagi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
      - Menteri Kordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan bagi Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara)
      - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi Perpusnas (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)
      - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bagi BPS (Badan Pusat Statistik), Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan Bulog (Badan Urusan Logistik)
      - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi LAN (Lembaga Administrasi Negara), BKN (Badan Kepegawaian Negara), dan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
      - Menteri Lingkungan Hidup bagi Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan)
    - - BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
        Tenaga Kerja Indonesia)
        
        BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)
        
        BASARNAS (Badan SAR Nasional)
        
        BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
        
        LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional)
        
        BNN (Badan Narkotika Nasional)
        
        LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
        Pemerintah)
        
        BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
        
        BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka
        Komoditi)
        
        BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
        
        BIG (Badan Informasi Geospasial)
        
        BIN (Badan Intelijen Negara)
  - - - Tugas Kelompok III
        
        Menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
      - Tugas Kelompok I
        
        Menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementriannya secara tegas
      - Tugas Kelompok II
        
        Menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
    - - Kementrian negara atau kementrian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementrian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
    - - Fungsi Kelompok II
        
        Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementrian di daerah
        
        Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan adminsitrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementrian
        
        Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
        
        Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementrian
        
        Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
        
        Menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementrian
        
        Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
      - Fungsi Kelompok III
        
        Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
        
        Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
        
        Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya
        
        Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementrian
        
        Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
        
        Menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementrian
      - Fungsi Kelompok I
        
        Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
        
        Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementrian
        
        Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
        
        Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementrian
        
        Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
        
        Menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementrian
        
        Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
  - - - Kementrian Pemerintahan
        
        Kementerian Kelompok II mencakup kementerian
        
        Kementerian Ketenagakerjaan
        
        Kementerian Perindustrian
        
        Kementerian Sosial
        
        Kementerian Perdagangan
        
        Kementerian Kesehatan
        
        Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
        
        Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
        
        Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Raykyat
        
        Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
        
        Kementerian Perhubugan
        
        Kementerian Keuangan
        
        Kementerian Komunikasi dan Informtika
        
        Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
        
        Kementerian Pertanian
        
        Kementerian Agama
        
        Kementerian Lingkungan Hidup dna kehutanan
        
        Kementerian Kelautan dan Perikanan
        
        Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
        
        Kementerian Agraria dan Tata Ruang
        
        Kementrian Kelompok III mencakup kementrian
        
        Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil san Menegah
        
        Kementerian Parawisata
        
        Kementerian Badan Usaha Milik Negara
        
        Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
        
        Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
        
        Kementerian Pemuda dan Olahraga
        
        Kementerian Perancanaan Pembangunan Nasional
        
        Kementerian Sekretariat Negara
        
        Kementerian Kelompok I mencakup kementerian
        
        Kementerian Dalam Negeri
        
        Kementerian Pertahanan
        
        Kementerian Luar Negeri
    - - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
        
        Kementerian Keuangan
        
        Kementerian Ketenagakerjaan
        
        Kementerian Perindustrian
        
        Kementerian Perdagangan
        
        Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
        
        Kementerian Pertanian
        
        Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
        
        Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
        
        Kementerian Badan Usaha Milik Negara
        
        Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
      - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
        
        Kementerian Perhubungan
        
        Kementerian Kelautan dan Perikanan
        
        Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
        
        Kementerian Pariwisata
      - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
        
        Kementerian Luar Negeri
        
        Kementerian Pertahanan
        
        Kementerian Hukum dan HAM
        
        Kementerian Komunikasi dan Informatika
        
        Kementerian Dalam Negeri
        
        Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
      - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
        
        Kementerian Agama
        
        Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
        
        Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
        
        Kementerian Kesehatan
        
        Kementerian Sosial
        
        Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
        
        Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
        
        Kementerian Pemuda dan Olahraga
- - - - Nilai Objektif
        
        a. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal.
        
        b. Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak.
        
        c. Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menurut ilmu hukum memehui syarat sebagai kaida negara yang fundemental, tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau badan kecuali pembentuk negara, yaitu PPKI yang sekarang sudah tidak ada. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada.
        
        d. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berati membubarkan negara Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang berada di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 akan tetap ada.
      - Nilai Subjektif
        
        a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia.
        
        b. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.
        
        c. Nilai-nilai Pancasila mengandung tujuh nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebajiksanaan, etis, estetis, dan religius yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
  - - - NKRI adalah negara yang menggunakan rumusan ketuhanan yang maha esa. Rumusan ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama tertentu. Negara Indonesia tidak memaksakan agama karena itu adalah suatu keyakinan batin di dalam hati.
        
        Nilai-nilai ketuhanan yang maha ese bisa dijabarkan sebagai berikut
        
        Tuhan adalah sebab yang pertama dari segala sesuatu yang maha esa, dan segala sesuatu bergantung kepadanya
        
        Ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa diwujudkan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya
        
        Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing
        
        Warga negara Indonesia dilarang melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan dan antikehidupan beragama
        
        Kehidupan yang diiputi oleh toleransi, baik antarumat seagama maupun antarumat berbeda agama mutlak diwujudkan dan terus dikembangkan
    - - Negara Berdasarkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
        
        Rumusan sila kemanusiaan yan gadil dan beradab memiliki makna kepaduan sifat-sifat, keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia bersifat monopluralis. Hakikat manusia yang monopluralis adalah manusia yang memiliki banyak segi, yaitu dengan dirinya, dengan manusia lain, serta dengan tuhannya, tetapi semua masih menjadi kesatuan.
    - - Pengertian persatuan Indonesia terutama dalam proses mencapai kemerdekaan Indonesia adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Indonesia berupaya mengisi kemerdekaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu realisasi persatuan harus lebih mengarahkan kepada wujud memelihara dan meningkatkan persatuan Indonesia secara dynamis.
        
        Bentuk realisasi persatuan Indonesia di dalam UUD 1945
        
        Pasal 1 ayat 1
        
        Pasal 26
        
        Pasal 31
        
        Pasal 32
        
        Pasal 35
        
        Pasal 36
        
        Pasal 36A
        
        Pasal 36B
    - - Keadilan Sosial dalam rumusan pancasila pada hakikatnya adalah suatu tujuan negara yang menjadi suatu kesatuan sistematil dengan sila-sila lainnya. Tujuan ini dijabarkan secara terperinci dalam pembukaan UUD 1945 alinea keepmat
    - - Negara Indonesia adalah negara persatuan yand sistem demokrasinya berdasarkan pada sila ke-4. Hal ini mengandung arti Indonesia suatu negara demokrasi dari bangsa multikulural, multietnis, serta pluralis dalam kehidupan beragama. Persatuan akan bertahan jika berlandaskan pada pnelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga. Dalam hal ini yang diutamakan adalah hak individu dan hak-hak kelompok masyarakat.
        
        nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan bisa dijabarkan sebagai berikut
        
        Kedaulatan negara di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan dan gotong-royong
        
        Kerakyatan dikendalian oleh hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur
        
        Warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama
        
        Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat
        
        Musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi