Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Manajemen ASN - Coggle Diagram

- - - - Manajemen PNS instansi pusat dilaksankan oleh pemerintah pusat, PNS Instansi Daerah dilaksankan oleh pemerintah daerah
  - - - Terdiri dari 3 jenis:
        
        JPT Utama
        
        JPT Madya
        
        JPT Pratama
    - - TNI dan Polri hanya bisa mengisi JPT Utama dan Madya
  - - - terdiri dari:
        
        Daftar Riwayat Hidup
        
        Riwayat pendidikan formal dan non formal
        
        Riwayat jabatan dan kepangkatan
        
        Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
        
        Riwayat pengalaman berorganisasi;
        
        Riwayat gaji
        
        Riwayat pendidikan dan latihan;
        
        Daftar penilaian prestasi kerja;
        
        Surat keputusan
        
        Kompetensi
  - - - diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
    - - Diajukan kepada badan pertimbangan ASN
- - - - ASN terdiri dari atas:
        
        Pegawai Negeri Sipil (PNS)
        
        Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  - - - Pelaksana kebijakan Publik
        
        Pelayan Publik
        
        Perekat dan Pemersatu Bangsa
    - - Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
        
        Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
        
        Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - - - Hak PNS:
        
        gaji, tunjangan, dan fasilitas
        
        cuti
        
        jaminan pensiun dan jaminan hari tua
        
        perlindungan
        
        pengembangan kompetensi
      - Hak PPPK:
        
        gaji, tunjangan, dan fasilitas
        
        cuti
        
        perlindungan
        
        pengembangan kompetensi
    - - setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sa
        
        menjaga persatuan dan kesatuan
        
        melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
        
        menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
        
        melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
        
        menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
        
        menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
        
        bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - - - menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
        
        memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
        
        tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
        
        memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
        
        melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
- - - - Terdapat reward dan punishment
      - mendukung prinsip akuntabilitas
      - Merupakan prinsip utama dalam sistem UU ASN