Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ETIKA PUBLIK, MEWUJUDKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBANGUNAN, GOOD…
ETIKA PUBLIK
INDIKATOR NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK
SOPAN DAN SANTUN
TANGGUNGJAWAB
INTEGRITAS
JUJUR
ADIL
DAPAT DIPERCAYA
TERBUKA
AKTUALISASI ETIKA PUBLIK ASN
Jujur dalam rekrutmen pegawai/tidak nepotisme
Pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan organisasi
Absen dengan sidik jari
Menolak pemebrian hadiah dari pihak manapun
Pengunduran diri dari jabatan apabila melakukan hal yang merugikan negara/masyarakat
BENTUK-BENTUK KODE ETIK DAN IMPLIKASINYA
PENGGUNAAN KEKUASAAN
Legitimasi Sosiologis
Legitimasi Etis
Legitimasi Kekuasaan
KONFLIK KEPENTINGAN
PERILAKU
Pemanfaatan fasilitas organisasi
Menyalahgunakan pengaruh pribadi
Pemanfaatan informasi rahasia
Menerima/memberi suap
Loyalitas Ganda
Aji Mumpung
PENGARUH PUBLIK
Pengerahan sumberdaya publik yang kurang optimal
Peningkatan kesejahteraan masyarakat terabaikan
Penyalahgunaan kekuasaan
PENTINGNYA ETIKA PUBLIK
Kewaspadaan Profesional
Kewaspadaan Spiritual
SUMBER KODE ETIK
PP No 30 Th 1980
PP No 42 Th 2004
PP No 21 Th 1975
PP No 53 Th 2010
PP No 11 Th 1959
PP No 5 Th 2014
KONSEP
DIMENSI
DIEMENSI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DIMENSI MODALITAS
AKUNTABILITAS
TRANSPARASI
NETRALITAS
DIMENSI TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK
KODE ETIK
DEFINISI: PERATURAN YANG MENGATUR TINGKAH LAKU
12 Kode Etik ASN : UU ASN Pasal 5
DEFINISI
ETOS KERJA
MORALITAS
PERILAKU BAIK DAN BURUK
PERILAKU PEJABAT PUBLIK
8 AREA PRUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
Penataan Tatalaksana
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan dan penguatan organisasi
Penguatan Akuntabilitas
Penataan peraturan perundang-undangan
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Pelayanan Publik
Manajemen Perubahan
Prinsip-prinsip
TRANSPARASI
KESETARAAN
AKUNTABILITAS
SUPREMASI HUKUM
PROFESIONALITAS
PERUBAHAN MINDSET
Wewenang --> Peranan
Jabatan --> Amanah
Penguasa --> Pelayan
15 Nilai-nilai dasar Etika Publik ASN
UU ASN Pasal 4
TUNTUTAN ETIKA PUBLIK DAN KOMPETENSI
MEWUJUDKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBANGUNAN
GOOD GOVERNANCE