Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
SEJARAH INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN - Coggle Diagram
SEJARAH INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
:chestnut:
Dekrit Presiden
5 Juli 1959
:chestnut:
Latar Belakang Dekrit Presiden
Pidato Presiden pada Februari 1957 yang dikenal dengan sebutan "
Konsepsi Presiden
" sebagai gagasan pembaruan kehidupan politik dengan sistem demokrasi terpimpin.
Desakan kembali ke UUD 1945
Dekrit Presiden
3 Juli 1959
Soekarno memanggil ketua parlemen Mr. Sartono, Perdana menteri Ir. Djuanda, Para menteri, pimpinan TNI dan para anggota Dewan Nasional (Roeslan Abdulgani dan Muhammad Yamin) serta ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro. Mereka sepakat memutuskan memberlakukan kembali undang-undang dasar 1945.
Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 sore
Dalam suatu upacara resmi yang hanya berlangsung 15 menit di istana merdeka, Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden.
Isi Dekrit Presiden:
:one:Menetapkan pembubaran Konstituante;
:two:Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi undang-undang dasar sementara (UUDS);
:three:Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan, serta pembentukan dewan pertimbangan agung sementara.
Pemerintahan Pasca Dekrit Presiden
Pemberlakuan Staatsnoodrecht
Pembentuka Kabinet Kerja
Pembentukan MPRS
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Sikap kritis DPR dan Pembentukan DPR-GR
:chestnut:
Pembebasan
Irian Barat
:chestnut:
Pendahuluan
Persoalan di Sekitar
Sengketa Irian Barat
Konferensi Meja Bundar
Konferensi Denpasar
Usaha-Usaha Penyelesaian
Sengketa Irian Barat
Secara Langsung
Diadakan perundingan antara Menteri-Menteri Uni Indonesia dan Belanda
membentuk Komisi Gabungan
Diadakan perundingan khusus mengenai Irian Barat dimulai pada tanggal 4 Desember 1950 di Den Haag.
Dilakukan perundingan melalui saluran Kedutaan Besar RI di Kerajaan Belanda pada bulan September 1952.
Perjuangan Irian Barat
di Forum Internasional
Sidang ke IX Majelis Umum PBB pada September 1954
Sidang Umum ke-X Majelis Umum PBB tahun 1955
Sidang Umum ke XI PBB
Sidang Umum ke XII PBB
Dukungan KAA
Konfrontasi di Bidang
Politik dan Ekonomi
Persiapan Konfrontasi Politik
Trikora dan Pembentukan
Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat
Tri Komando Rakyat
Kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk bersiapsiaga membebaskan Irian Barat, yang pelaksanaannya setiap waktu akan diberikan.
Kepada Rakyat Indonesia untuk mengadakan persiapan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia dengan jalan menggagalkan usaha pembentukan Negara Papua yang akan dilaksanakan oleh Belanda.
Konsep GKS tentang Operasi
Pembebasan Irian Barat
Tiga kemungkinan operasi militer pembebasan Irian Barat
Akhirnya GKS telah menyarankan dilaksanakannya Operasi B-l dengan cara merebut dan mempertahankan seluruh wilayah Irian Barat dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan tujuan memperoleh kekuasaan de-facto seluruh wilayah Irian Barat.
Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembentukan Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat
Pada tanggal 2 Januari 1962 dikeluarkan suatu keputusan Presiden selaku Panglima Tertinggi/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat No. 1 Tahun 1962 mengenai pembentukan suatu komando Mandala yang bersifat gabungan dan meliputi wilayah Indonesia bagian Timur
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat merupakan sesuatu kekuatan gabungan di bawah seorang Panglima Kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara, merupakan komponen-komponen yang ditugaskan membantu dalam Komando Mandala tersebut.
Operasi Jayawijaya dan
Penyerahan Pemerintahan
Irian Barat
Kegiatan Diplomatik dan Militer
Menjelang Operasi Jayawijaya
Operasi Gurita pada tanggal 28 hingga 30 Juni 1962
Operasi Rajawali dilakukan pada tanggal 31 Juli 1962
Operasi Jatayu dilakukan pada tanggal 14 Agustus 1962
Rencana dan Persiapan
Operasi Jayawijaya
Operasi Jayawijaya I No. PO-09 tanggal 19 Juli 1962
Operasi Jayawijaya II No.FO-10 tanggal 20 Juli 1962
Operasi Jayawijaya III No.PO-11 tanggal 20 Juli 1962
Operasi Jayawijaya IV No. PO-12 tanggal 20 Juli 1962
Percaturan Diplomatik sampai
Tercapainya Persetujuan New York
Usul Bunker
Persetujuan Sementara (Preliminary Understanding)
Pada tanggal 15 Agustus 1962 persetujuan tersebut ditandatangani di Markas Besar PBB New York dan mendapat pengesahan dari Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 1962.
Kegiatan-Kegiatan Operasi
Sesudah Persetujuan New York
dikeluarkan suatu Gagasan Strategi Komando No. 002/GSR/SR/8/62 tertanggal 28 Agustus 1962
Pada tanggal 31 Desember 1962 kekuasaan Belanda di Irian Barat telah berakhir dengan lambang penurunan benderanya, yang digantikan dengan penaikan bendera Indonesia, sebagai lambang mulainya kekuasaan de jure RI di Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintahan Sementara PBB berakhir, sejak itu kekuasaan de facto RI di Irian Barat mulai berlaku.
:chestnut:
Kebijakan-Kebijakan
Pemerintah
:chestnut:
Kebijakan Politik-Pemerintahan
Pembentukan Lembaga Negara
Manifesto Politik
Front Nasional
Politik Luar Negeri
Pelibatan PKI dan Ajaran Nasakom
Kebijakan Ekonomi
Pengurangan Peredaran Uang
Pengeluaran Uang Rupiah Baru
(13 Desember 1965)
Penurunan Inflasi
Proyek Mercusuar
Pembentukan Bappenas
Pendirian Bank Tunggal Milik Negara
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Eksplosi di Pendidikan Tinggi
Kebijakan Sapta Usaha Tama
Gerakan Menabung
Kebijakan Sosial-Budaya
Komunikasi Massa
Manifesto Kebudayaan
:chestnut:
Kondisi Poleksosbudpend
:chestnut:
Kondisi Politik
Front Nasional
Politik Luar Negeri
Konfrontasi dengan Malaysia
Kondisi Ekonomi
Persoalan inflasi
Persoalan pengeluaran uang baru
Perdagangan dan perkreditan luar negeri
Kondisi Pendidikan
Perpecahan PGRI
Kemajuan bidang keolahragaan
Perubahan sistem pendidikan
Perluasan pendirian pendidikan tinggi
Kondisi Sosial-Budaya
Media komunikasi massa
Seni
Pendirian sanggar-sanggar pelukis
Soekarno sebagai patron seni rupa Indonesia
Diorama Seni Rupa Multidisiplin