Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
SEJARAH INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL - Coggle Diagram
SEJARAH INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
:chestnut:
Kebijakan-Kebijakan
Pemerintah
:chestnut:
Kebijakan Politik
Kebijakan pengembalian bentuk pemerintahan dari RIS ke NKRI.
Kebijakan politik bebas-aktif.
Kebijakan pemilu pertama tahun 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan Plan Soemitro
Program Benteng
Gerakan Asaat
Kebijakan Gunting Syarifuddin
Program Pembangunan Rencana Lima Tahun
Kebijakan Nasionalisasi Perusahaan Asing
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Pendidikan 3:1
Kebijakan Sapta Usaha Tama
Kebijakan "Kota Universitas"
Kebijakan
Sosial-Budaya
Kebijakan Menyempurnakan Ejaan Bahasa Indonesia.
Gagasan untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia timbul lagi pada waktu diadakannya kongres bahasa Indonesia di Medan antara tanggal 28 oktober s.d 2 November 1954. Sebagai realisasi suatu keputusan Kongres bahasa Indonesia tersebut pemerintahan membentuk panitia pembahasan ejaan Bahasa Indonesia tersebut pemerintahan membentuk Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia dengan surat keputusan menteri PP dan K no.448/ S tanggal 19 Juli 1956
Media Komunikasi Massa
Program Umum
Program Luar Negeri
Program Tiga
:chestnut:
Kondisi
Poleksosbudpend
:chestnut:
Kondisi Politik
Pergantian Kabinet
Pemilu 1955
Kondisi Politik Luar Negeri
Kondisi Ekonomi
Permasalahan Jangka Pendek
berupa tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup.
Permasalahan Jangka Panjang
berupa pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah.
Permasalahan lain
meliputi:
:cherry_blossom::Pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional.
:cherry_blossom:Politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemeritah Belanda.
:cherry_blossom:Usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis.
Kondisi Pendidikan
Jenis Pendidikan
:cherry_blossom:Pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 : 1. Bagi tiap-tiap 3 sekolah umum mulai dari bawah ke atas diadakan 1 sekolah teknik. Sebagai lanjutannya ialah sekolah teknik menengah (tiga tahun) dan sekolah teknik atas juga tiga tahun.
:cherry_blossom:Diadakan "Kota Universitas", dan dilakukan perluasan universitas.
:cherry_blossom:Di bidang pendidikan jasmani diatur dalam UU No.4/1950 tentang Pengajaran pada Bab IV Pasal 9.
Sistem pendidikan
diadakan dengan titik berat
desentralisasi.
Kondisi Sosial-Budaya
Sastra
Muncul istilah angkatan '45
Periode 1950-an
Seni
Seni tari
Seni lukis
Film
Seni bangunan
Media Komunikasi Massa
Ditandai oleh prinsip-prinsip liberalis dalam hal penulisan berita, tajuk rencana, dan pojok.
Diselenggarakannya Seminar Pers di Tugu, Bogor dari tanggal 24-26 Juli 1955.
:chestnut:
Konstitusi RIS
:chestnut:
Lahirnya RIS
Hasil keputusan KMB
Berdasarkan UUDS yang ditandatangani oleh para wakil negara-negara bagian tanggal 14 Desember 1949, berdirilah negara Republik Indonesia Serikat.
Pemerintahan RIS
Bentuk dan Sistem
Pemerintahan
Pasal 1 Konstitusi RIS menyebutkan bahwa "
Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi
."
Alat pemerintahan RIS
:one:Presiden RIS
:two:Menteri-Menteri RIS
:three:Parlemen RIS, meliputi Senat dan DPR RIS
:four:Dewan Pengawas Keuangan
:five:Mahkamah Agung RIS
Peristiwa Selama RIS
APRA
Pemberontakan Andi Azis
RMS
Pemberontakan Kahar Muzakar
Bubarnya RIS
Muncul permasalahan sekitar RIS:
:one:Munculnya konflik kepentingan pada reorganisasi kemiliteran yang melibatkan lebih dari 33.000 orang pasukan eks KNIL, 10.000 Angkatan Udara, dan 30 perwira.
:two:Muncul gejolak di berbagai daerah seperti APRA di Bandung, Andi Azis di Makassar, dan RMS di Ambon.
:three:Masalah inflasi dan defisit dalam anggaran belanja.
Kembalinya ke Negara Kesatuan
:chestnut:
Peristiwa
17 Oktober 1952
:chestnut:
Faktor Penyebab
Persoalan setelah Perang Kemerdekaan, antara lain:
:one:Keadaan politik yang labil
:two:Keadaan sosial-ekonomi semakin memburuk
:three:Persoalan pembebasan Irian Barat tidak cepat selesai
:four:Kemerosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintahan akibat pertentangan intern partai-partai serta pergolakan intern Angkatan Perang
Jalannya Peristiwa
Pimpinan AD berdasarkan hasil konsensus dengan para panglima teritorium pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1952 mengeluarkan Pernyataan Pimpinan AD. Butir kelima pernyataan itu mengemukakan kekhawatiran akan terjadinya instabilitas. Oleh karena itu, pimpinan Angkatan Perang mendesak kepala negara untuk membubarkan DPR(S) dan membentuk DPR baru.
:date:
17 Oktober 1952
Terjadi demonstrasi menuntut dibubarkannya Parlemen. Demonstran mendesak Presiden Soekarno agar membubarkan DPR(S) dan menggantinya dengan DPR baru. Soekarno menolak membubarkan DPR(S) karena ia bukan diktator
Akibat
:cherry_blossom:Angkatan Darat mengalami perpecahan yang memerlukan beberapa waktu untuk mengatasinya.
:cherry_blossom:KSAP Jendral Mayor T.B. Simatupang diberhentikan dan jabatan KSAP dihapuskan, sedangkan KSAD Kolonel A.H. Nasution mengajukan permintaan berhenti.
:cherry_blossom:Pemerintah pada tanggal 22 November 1952 mengeluarkan keterangan bahwa pada tanggal 17 Oktober tidak terjadi atau percobaan .
:cherry_blossom:Terjadi dua blok dalam Angkatan Darat, yang pro dan yang kontra.
:chestnut:
UUDS 1950
:chestnut:
Proses Penyusunan UUDS
19 Mei 1950
Disetujui pembentukan negara kesatuan yang tertuang dalam Piagam Persetujuan RIS.
29 Juni 1950
Sub-Panitia Perancang UUDS berhasil merancang Rancangan Undang-Undang Sementara (RUUDS) negara kesatuan.
30 Juni 1950
RUUDS diserahkan Panitia Bersama kepada pemerintah RIS dan pemerintah RI untuk dibahas.
11 Juli 1950
Pemerintah RIS dan pemerintah RI mengadakan sidang
kabinet untuk membicarakan RUUDS NKRI.
26 Juli 1950
Pemerintah RI menyerahkan RUUDS kepada BP-KNIP.
27 Juli 1950
Pemerintah RIS menyerahkan RUUDS kepada DPR dan Senat
Persetujuan dan
Pengesahan RUUDS
Sidang Persetujuan RUUDS
:cherry_blossom:
8-14 Agustus 1950
DPR-RIS mengadakan sidang pleno untuk membicarakan RUUDS.
:cherry_blossom:
14 Agustus 1950
DPR-RIS mengadakan persidangan yang memuat penerimaan RUUDS dengan perbandingan 90 suara setuju dan 28 tidak setuju.
:cherry_blossom:
12 Agustus 1950
BP-KNIP mengadakan sidang untuk membahas RUUDS.
Pengesahan RUUDS
15 Agustus 1950
Presiden Soekarno mengumumkan Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan di depang sidang gabungan DPR-RIS dan senat. Soekarno menandatangani RUUDS yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950 (UUDS 1950).
Isi UUDS 1950
:one:DPR terdiri dari 237 anggota
:two:Senat dihapuskan
:three:Pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan undang-undang darurat atas kuasanya sendiri.
:four:Kekuasaan legislatif dimiliki bersama oleh pemerintah (presiden ditambah kabinet) dan DPR.
:five:Kabinet secara keseluruhan atau masing-masing menteri secara pribadi bertanggung jawab kepada DPR.
Setelah UUDS diresmikan, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi.
:chestnut:
Konferensi Asia Afrika
:chestnut:
Latar Belakang
Konferensi Colombo
Dikeluarkan Pernyataan Bersama Indonesia-India yang menekankan kembali perlunya diselenggarakan konferensi negaranegara Asia-Afrika
Konferensi Bogor
Pelaksanaan
Diselenggarakan di Bandung dari tanggal 18-25 April 1955 dengan dihadiri oleh 24 negara undangan dan 5 negara pengambil prakarsa.
Hasil
:one:Konferensi dapat mengelakkan diri menjadi medan pertentangan Perang Dingin.
:two:Beberapa ketegangan yang timbul di berbagai bagian benua Asia-Afrika dapat diredakan.
:three:Konferensi dapat menerima pendekatan tradisional Indonesia yaitu musyawarah mufakat.
Dasasila Bandung
Dampak Bagi Indonesia
:one:Ditandatangani persetujuan dwikewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
:two:Dukungan yang diperoleh berupa putusan KAA mengenai perjuangan merebut Irian Barat.