Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Kondisi politik dan ekonomi Indonesia di era orde baru - Coggle Diagram
Kondisi politik dan ekonomi Indonesia di era orde baru
Upaya Penataan Kehidupan Politik dan Pemerintah
Pemilu dan Pembentukan Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945
: Demokrasi liberal yang terlalu mendambakan kebebasan membuat ketidakstabilan politik. Pada saat itu demokrasi yang berdasarkan nilai nilai pancasila terancam, presidennya terlalu berkuasa.
Penataan Kembali Politik Luar Negeri Indonesia
: Pada masa Orde Baru Indonesia sudah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia
Penataan Awal
: Pada 2 Mei 1966 KAMI mengeluarkan nota politik. Selain itu juga menuntut pelaksanaan UUD 1945 secara murni.
Tumbangnya Orde Lama dan Lahirnya Orde Baru
Timbulnya Berbagai Kesatuan Aksi
: Sejak gagalnya kudeta G 30 S/PKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh G 30 S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran rakyat, karena bertentangan dengan rasa keadilan.
Lahirnya Tritura
: terjadi karena tidak ada tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikan atau menuntaskan kasus PKI yang membuat PKI bubar. Selain itu ekonomi dan akhlak di Indonesia semakin merosot.
Surat Perintah 11 Maret 1966 dan Lahirnya Orde Baru
: Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet yang dilaksanakan pada 11 maret 1966. Dalam sidang tersebut berisi tentang pembubaran PKI dan pemusnahan PKI dari negeri Indonesia. Orde Baru Lahir dari diterbitnya surat perintah 11 Maret 1966 dari presiden soekarno kepada Soeharto.
Pembangunan di Bidang Sosial Ekonomi
Hasil Hasil Pembangunan
Bidang Industri
Bidang Energi
Bidang Pertanian
Prasarana
Bidang Pertambangan
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Bidang Penerangan
Kesehatan dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan Pembanguna
: untuk mencapain tujuan pembangunan nasional.
Masa Akhir Orde Baru
Masalah Penegakan Hukum
: Krisis politik itu juga diperburuk dengan adanya masalah penegakan hukum.
Krisis Ekonomi
: Terjadi nya krisis ekonomi di negara negara Asia Tenggara yang berpengaruh ke Indonesia sehingga membuat nilai tukar rupiah mencapai Rp.17.000 per dollar Amerika Serikat.
Kondisi Politik
: Pada 9 Juni 1992 diadakan pemilu ke 6 di Indonesia. sejak itu terbentuklah DPR hasil pemilu dan ditetapkan anggota MPR-RI.