Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

UNDANG - UNDANG KEPABEANAN, Tindak pidana lainnya, E. Ketentuan Pidana,…

- - - - Daerah pabean
        NKRI + (daerah tertentu di ZEE & LK)
      - Ekspor
        Pengeluaran barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean
  - - - Pembongkaran untuk barang import
  - - - Kawasan bebas
        
        Bebas
        
        termasuk
      - Kawasan berikat
        
        Ditangguhkan
        
        tidak termasuk
  - - - Tempat penimbunan sementara (TPS)
        untuk menimbun sementara atas barang akan dikeluarkan ke peredaran bebas atau akan dimuat untuk diekspor
        Tempat penimbunan pabean (TPP)
        bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang Kepabeanan.
  - - - Kegiatan: impor untuk dipakai, diekspor Kembali, diolah, dipamerkan, dijual, dilelang, dan didaur ulang
        
        Tempat:Kawasan berikat, Gudang berikat, pusat logistik berikat, toko bebas bea, Kawasan daur ulang beikat, tempat lelang berikat dan tempat penyelenggaraan pameran berikat
- - - - Lingkup
        Pembongkaran harus di kawasan pabean atau tempat lain atas izin kepala kantor pabean. Dokumen harus memuat semua barang impor yang diangkut dari dangangan sampai bekal kapal
        
        Sanksi
        Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan
        
        Jumlah barang yg di bongkar kurang dari yang
        diberitahukan dalam pemberitahuan kepabeanan
        dikenakan sanksi minimal 25.000.000,
        maximal 250.000.000
        
        Jumlah barang yg di bongkar kurang dari yang
        diberitahukan dalam pemberitahuan kepabeanan
        dikenakan sanksi minimal 25.000.000,
        maximal 500.000.000
    - - Pengusaha tempat penimbunan yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut, disamping membayar bea masuk yang terutang, juga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
    - - bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.
        
        Apabila barang impor yang harus dilunasi bea masuknya terdiri dari beberapa jenis dengan satu nama umum (golongan barang), sedangkan jenis barang yang sebenarnya tidak dapat diketahui, maka sebagai dasar perhitungan bea masuk, diambil tarif tertinggi yang berlaku atas golongan barang tersebut dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.
        
        Kuasa
        Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK)
        
        badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama pemilik barang
        
        bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan, misalnya melarikan diri.
  - - - b. Valuation ruling
        
        c. Pengajuan pemberitahuan impor
        
        d. Masa penetapan (30 hari)
        
        e. Penetapan pejabat bea cukai
        
        f. Peninjauan kembali (2 tahun)
        
        g. Penetapan Dirjend bea cukai
        
        jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali. (Untuk kekurangan, importir dapat mengajukan keberatan)
        
        1 more item...
        
        penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan
        
        jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran
        
        Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang
        
        Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan
        
        Apabila nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, maka penetapan ditentukan berdasarkan metode sesuai hirarki
        
        penetapan nilai pabean oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil audit kepabeanan terhadap importasi barang yang telah dan akan dilakukan oleh importir dalam jangka waktu tertentu.
      - penetapan klasifikasi barang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap importasi barang sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor atas permohonan importir.
- - - - "Harga ekspor" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke luar Daerah Pabean Indonesia
      - "nilai normal" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi
  - - - Contoh: ekspor kain tekstil dari Indonesia ke negara India dikenakan tarif bea masuk 40%. Sedangkan tarif bea masuk untuk barang sejenis dari negara lain ke India hanya dikenakan tarif 10%. Maka pemerintah Indonesia akan memberikan bea masuk tambahan terhadap barang sejenis yang dari negara India yang diimpor ke Indonesia.
- - - - Importir
        Eksportir
        Pengangkut
        PPJK
    - - Kantor pusat
        Kantor cabang
        Gudang
        Bangunan lain selain tempat tinggal
    - - TPS
        TPP
        TPB
        PLB
        NPP BKC
    - - Penghalangan pemeriksaan dikenai denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - - - Sanksi
        Yang menolak pembongkaran dikenai denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - - - Tujuan
        Kecurigaan terhadap penyelundupan terutama barang yang sedemikian kecilnya yang dapat disembunyikan di dalam badan, pengecekan sesuai norma kesusilaan dan kesopanan
        
        Terhadap
        
        Orang yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah Pabean;
        
        Orang yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar Daerah Pabean;
        
        Orang yang sedang berada atau baru saja meninggalkan TPS atau TPB; atau
        
        Orang yang sedang berada di atau saja meninggalkan Kawasan Pabean.
    - - Tujuan
        untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan.
        
        terhadap
        importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau wakil pemilik barang
        
        sanksi
        Kelalaian dalam pemberitahuan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk-keluar dikenai denda paling sedikit 100% (seratus persen) dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk atau bea keluar yang kurang dibayar.
    - - Tujuan
        menguji tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
        
        pelaksanaan
        
        meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen
        
        meminta keterangan lisan dan/atau tertulis
        
        memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen
        
        melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu
  - - - Periode
        paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dapat diperpanjang satu kali paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan niaga
        
        Tidak termasuk
        Barang bawaan penumpang, Barang awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang kiriman melalui pos, dan Barang kiriman jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial
        
        Prosedur
        
        Pemilik/pemegang hak cipta/merek
        
        Pengadilan niaga
        
        DJBC(pengangguhan 1)
        
        1 more item...