Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
:star:Kondisi Politik, Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial-Budaya Pada Masa…
:star:
Kondisi Politik, Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial-Budaya Pada Masa Perang Kemerdekaan
:star:
:star:
Kondisi Politik
:star:
:eight_pointed_black_star:Dikeluarkannya maklumat 1 November 1945, bahwa pemerintah bersedia membayar semua utang yang dibuat Belanda sebelum Perang Dunia II, mengembalikan milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang sudah dikuasai pemerintah.
:eight_pointed_black_star:Dikeluarkan Maklumat 3 November 1945 yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik.
:eight_pointed_black_star:Pada tanggal 12 Maret 1946 Kabinet Sjahrir II terbentuk, dan mengumumkan program kabinetnya, antara lain akan meneruskan politik diplomasi dengan mengajukan 12 pasal Usul Balasan terhadap keterangan pemerintah Belanda.
:eight_pointed_black_star:Pada bulan Desember dikeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, yang bertujuan untuk menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.
:eight_pointed_black_star:Pada tanggal 28 Februari 1947 dilantik sejumlah 232 anggota baru KNIP.
Pada tanggal 8 Juni 1947 pemerintah RI menyampaikan nota balasan yang terdiri atas:
:one:Dalam masalah politik pemerintah menyatakan bersedia mengakui Negara Indonesia Timur sekalipun pembentukannya tidak selaras dengan Linggajati.
:two:Dalam bidang militer pemerintah RI menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi antara kedua pihak dengan mengerahkan penjagaan zona bebas militer itu kepada polisi.
:three:Masalah ekonomi
:four:Masalah-masalah lainnya.
:star:
Kondisi Pendidikan
:star:
Tingkat
Pendidikan
:one:Pendidikan Rendah
:two:Pendidikan Menengah Pertama
:three:Pendidikan Menengah Atas
:four:Pendidikan Tinggi
Lama Pendidikan
:one:Sekolah rakyat (dasar), enam tahun
:two:Sekolah lanjutan, tiga hingga enam tahun
:three:Sekolah industri, tiga hingga enam tahun
:four:Perguruan tinggi, empat hingga enam tahun
Sistem Pendidikan
:eight_pointed_black_star:Landasan sistem pendidikan adalah keadilan sosial.
:eight_pointed_black_star:Metode pengajaran yang digunakan adalah metode sekolah kerja, agar aktivitas yang yang dipusatkan kepada sesuatu pekerjaan atau keterampilan tertentu dapat berkembang seluas-luasnya.
:eight_pointed_black_star:Membentuk kelas masyarakat, yakni suatu kelas yang mengutamakan mata pelajaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
:eight_pointed_black_star:Dipikirkan mengenai pemberantasan buta huruf.
:star:
Kondisi
Sosial-Budaya
:star:
Bahasa dan Sastra
:eight_pointed_black_star:Lahirnya Ejaan Republik atau yang disebut "Ejaan Suwandi" dan ditetapkannya 5.000 istilah baru yang dihasilkan dari panitia Komisi Bahasa.
:eight_pointed_black_star:Perkembangan sastrawan pada masa Perang Kemerdekaan dapat dikemukakan bahwa timbul perbedaan perkembangan sastrawan tiap-tiap daerah. Di pedalaman nada patriotisme lebih tegas terdengar. Di kota pendudukan lebih terdengar semboyan "universalisme" atau "humanisme universal".
Seni
Seni Lukis
Didirikan organisasi Seniman Indonesia Muda (SIM). Di Solo beberapa pelukis bergabung dalam Himpunan Budaya Surabaya.
Di samping melukis dan mematung, para pelukis juga giat membuat poster ilustrasi dan gambar kulit buku.
Seni Tari
Pada periode 1945-1955 seni tari di Indonesia pembaruannya terbatas pada teknik penyajian, yaitu dengan menyingkat waktu, memeras atau menyingkat cerita dan penyederhanaan pada umumnya.
Lagu
Penggubah lagu-lagu selama masa Revolusi selain meliputi penulis-penulis musik Indonesia juga meliputi penulis-penulis lagu keroncong.
Seni Drama
Usaha mempertinggi derajat serta mutu kesandiwaraan pada umumnya berpusat pada Serikat Artis Sandiwara. Di Yogya terdapat dua buah perusahaan film yaitu Cinedrama dan Yayasan Hiburan Mataram.
Seni Bangunan
Keadaan bangunan di kota-kota pada umumnya mengambil tempat tidak berketentuan dan tidak melaraskan diri dengan keadaan alam. Corak, isi, dan rupa juga tidak berketentuan. Di desa-desa kebanyakan bangunan masih berpegangan pada corak lama, serta didirikan dengan bahan-bahan yang tidak dapat bertahan lama.
Media Komunikasi Massa
Di daerah-daerah pendudukan Belanda, surat kabar berbahasa Indonesia pada umumnya menunjukkan sikap anti-Belanda. Surat kabar pada waktu itu rata-rata terdiri dari empat halaman.
Pada masa awal kemerdekaan, corak siaran radio banyak menggunakan siaran-siaran "kata-kata yang berat" mengenai politik dan agitasi untuk membakar semangat rakyat.
Pada masa Perang Kemerdekaan, stasiun-stasiun RRI masih tetap mempertahankan diri, baik di Sumatra maupun di Jawa.
Sejak Aksi Militer Belanda II lenyaplah semua studio-studio radio, tetapi siaran-siaran darurat tetap dilaksanakan.
:star:
Kondisi
Ekonomi
:star:
Blokade Total
Terhadap RI
:eight_pointed_black_star:Terjadinya
hyper
inflasi karena beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali.
:eight_pointed_black_star:Dilakukan blokade laut oleh Belanda. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan RL. Akibatnya barang-barang dagangan milik pemerintah RI tidak dapat diekspor.
Usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan moneter:
:one:Melakukan pinjaman nasional
:two:Pemerintah mengingatkan kepada masyarakat bahwa di wilayah RI hanya berlaku tiga macam mata uang sebagaimana yang telah diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Oktober 1945.
:three:Pada bulan Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yang dikenal dengan nama
Oeang Repoeblik Indonesia
:four:Pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia yang diresmikan pada tanggal 1 November 1946.
Usaha-Usaha Menembus
Blokade Ekonomi
:one:Mengirimkan 500.000 ton beras ke India ketiga negara tersebut mengalami bahaya kelaparan.
:two:Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri.
:three:Usaha menembus blokade dipusatkan di Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Karena jarak perairan relatif dekat, usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat.
Pemikiran Mengenai
Ketahanan Ekonomi
:eight_pointed_black_star:Dibentuk
Planning Board
(Badan Perancang Ekonomi) yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi.
:eight_pointed_black_star:Menteri Gani mengemukakan gagasan rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Namun tidak berhasil dilaksanakan karena situasi politik dan militer tidak memungkinkan.
:eight_pointed_black_star:Pemerintah yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta melakukan tindakan rasionalisasi, yang meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan perang, dan aparat ekonomi.
:eight_pointed_black_star:Panitia Pemikir menghasilkan dasar pokok rancangan ekonomi Indonesia yang berisi program pembangunan jangka panjang, dengan tujuan memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata.