Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Sistem peradilan di Indonesia peradilan, Vanessa, Cintana, Joshua (Y11P) -…

- - - - berwenang untuk menguji UU terhadap UUD 1945
      - memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945
      - melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka
      - menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan
      - berdudukan di ibu kota negara
      - terdiri dari 9 orang
    - - berkedudukan di ibukota negara
      - wewenang
        
        mengusulkan pengangkatan hakim agung
        
        menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat
        
        bersifat mandiri dan bebas dalam pelaksanaan wewenangnya
      - terdiri atas 7 orang
      - meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku
      - memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim
      - membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA/MK
      - meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
      - menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
    - - berwenang mengadili pada tingkat kasasi
      - menguji peraturan undang-undang terhadap UU
      - pengadilan negara tertinggi
      - terlepas dari pengaruh pemerintah
      - berkedudukan di ibukota negara
      - berjumlah 60 orang
    - - Pengadilan negeri
        
        sehari-hari memeriksa & memutuskan perkara dalam tingkat pertama untuk semua penduduk
        
        daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota
        
        perkara diselesaikan oleh hakim dan dibantu oleh panitera
        
        kejaksaan negeri sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum
      - Pengadilan tinggi
        
        pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibu kota provinsi
        
        daerah hukum mencakup wilayah provinsi
        
        berwenang mengadili perkara pidana & perdata di tingkat banding
        
        berwenang mengadili di tingkat pertama
        
        berwenang mengadili antar-pengadilan negeri di daerah hukumnya
    - - oditurat
        
        badan TNI
        
        melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan angkatan bersenjata
        
        berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI
        
        struktur
        
        oditurat militer
        
        oditurat militer tinggi
        
        oditurat jenderal
        
        oditurat militer pertempuran
      - wewenang
        
        mengadili tindak pidana oleh prajurit
        
        mengurus sengketa tata usaha angkatan bersenjata
        
        menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana
      - jenis-jenis pengadilan
        
        pengadilan militer
        
        memeriksa dan memutus perkara pidana tingkat pertama
        
        terdakwa prajurit yang berpangkat kapten ke bawah
        
        pengadilan militer tinggi
        
        memeriksa dan memutus perkara pidana tingkat pertama dan tingkat banding
        
        terdakwa prajurit berpangkat mayor ke atas
        
        pengadilan militer utama
        
        memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat banding
        
        perkara / sengketa tata usaha angkatan bersenjata sudah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi
        
        pengadilan militer pertempuran
        
        memeriksa & memutus pada tingkat pertama & terakhir
        
        mengikuti gerakan pertempuran
        
        berada di daerah pertempuran
        
        1 hakim ketua, beberapa hakim anggota, oditur militer / militer tinggi, 1 panitera
    - - Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.
        
        Pengadilan tata usaha negara (PTUN)
        
        Merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibulota kabupaten.
        
        Pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN)
        
        Merupakan pengadilan yang berkedudukan di ibukota provinsi.
    - - pengadilan agama
        
        memutuskan perkara di masyarakat yang beragama Islam
        
        pengadilan tingkat pertama di ibu kota kabupaten / kota
        
        hakim diangkat oleh presiden atas usul ketua MA
        
        pengadilan khusus: peradilan syari'ah di Aceh
        
        tugas dan wewenang
        
        menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam
        
        memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam
        
        menentukan awal bulan tahun Hijriyah melalui isbat kesaksian rukyat hilal
        
        daerah hukum meliputi wilayah kabupaten / kota
      - pengadilan tinggi agama
        
        pengadilan tingkat banding
        
        berkedudukan di ibukota provinsi
        
        hakim diangkat oleh presiden atas usul MA
        
        tugas dan wewenang
        
        mengadili perkara tingkat banding
        
        mengadili sengketa kewenangan antarpengadilan agama di daerah hukum di tingkat pertama dan terakhir
- - - - Pengadilan HAM
      - Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor)
      - Pengadilan niaga
      - Pengadilan hubungan industrial
      - Pengadilan anak
      - Pengadilan perikanan