Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Modul 5: Standardisasi dan Sistem Jaminan Mutu Pangan - Coggle Diagram

- - - - Landasan hukum Standarisasi pangan Indonesia UU No 18 tahun 2020
      - Standarisasi diformulasikan untuk keamanan pangan, terutama mencegah adanya: kontaminasi mikrobiologi dan food borne disease
      - Sistem Standardisasi Produk Pangan dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Standarisasi Nasional (SSN)
      - Sesuai dengan PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, maka SSN adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu, serta berwawasan nasional
      - Konsep Keamanan Pangan dalam standardisasi Pangan
        
        sanitasi pangan
        
        penggunaan BTP
        
        penggunaan bioteknologi selama proses produksi
        
        pengemasan pangan
        
        penggunaan iradiasi terhadap bahan pangan
        
        pangan tercemar
        
        pangan kadaluarsa
    - - Kebijakan mengenai tata cara penetapan standar tersebut diatur menurut undang-undang
      - Standar yang umumnya dikenal di Indonesia ialah Standar Nasional Indonesia (SNI).
      - SNI bertujuan untuk memberikan jaminan mutu terhadap keamanan pangan kepada konsumen.
      - SNI juga berfungsi sebagai panduan bagi industri untuk melakukan produksi yang baik dan aman
      - Selain SNI, industri sebagai produsen juga sebaiknya memenuhi kriteria lain sebagai bagian dari SNI, misalnya sertifikasi yang menunjukkan industri yang bersangkutan layak berproduksi dan memasarkan produknya
    - - meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
      - meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup
      - meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri