Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Demokrasi Terpimpin Clement/xiis3/3 - Coggle Diagram
Demokrasi Terpimpin
Clement/xiis3/3
• Konsep demokrasi terpimpin dan penafsiran Soekarno
Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi Terpimpin menurut ketetapan MPRS NoVIII/MPRS/1965 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom.
• Menjelaskan isi dekrist presiden dan latar belakang dekrit presiden
Pembubaran Konstituante. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
• Menjelaskan penyebab kegagalan sidang Badan Konstituante dalam Menyusun UUD baru
faktor utama kegagalan konstituante dalam menyusun UUD 1945 adalah karena Konstituante belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena Sidang yang digelar oleh anggota Konstituante selalu diwarnai dengan perdebatan yang panjang dan sengit.
• Menjelaskan tugas Lembaga legara yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin
Terdapat lembaga tinggi negara yang ada saat periode Indonesia era demokrasi terpimpin, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
• Menjelaskan hubungan yang tidak harmonis antara DPR hasil pemilu dengan Presiden dan dampaknya dalam bidang politik
Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia.
• Menjelaskan cara PKI memperkuat posisinya di pemerintahan
Strategi yang dipergunakan PKI dalam rangka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen adalah dengan melakukan strategi jalan tengah.
• Menjelaskan Trikora sebagai upaya konfrontasi militer mereebut Irian barat
Isi dari Trikora adalah: Gagalkan pembentukan negara Papua. Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat. Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
• Menjelaskan kebijakan Dekon, kebijakan untuk mengatasi inflasi
Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat (tingkat upah), menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
• Menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada, seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisi, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat.
• Menjelaskan akibat politik mercusuar bagi perekonomian Indonesia dengan menunjukkan buktinya
Politik Mercusuar bertujuan menjadikan Jakarta atau Indonesia sebagai mercusuar yang menerangi negara-negara yang sedang berkembang (Nefo).Politik Mercusuar di sisi lain memicu dampak negatif bagi ekonomi Indonesia karena memperbesar pengeluaran negara setiap tahunnya. Pengeluaran negara yang membengkak itu salah satunya berdampak pada tingkat inflasi sekitar 600% di dekade 1960-an.
• Menjelaskan akibat tindakan yaitu membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR GR, membentuk Front nasional yang diketuai oleh Soekarno sendiri, melakukan regrouping cabinet yaitu pengintegrasian Lembaga Lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif ( Lembaga keprisidenan ), dan membentuk Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi bagi kehidupan demokrasi ( yang seharusnya ) Indonesia
Karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.