Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Demokrasi Terpimpin demokrasi terpimpin - Coggle Diagram
Demokrasi Terpimpin 
Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpin negara. Pada sistem pemerintahan ini, masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang besar terhadap kebijakan yang diambil.
Demokrasi terpimpin disebut sebagai istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Gagasan Presiden Soekarno pada konstituante tersebut dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957.
-
Isi Dekret Presiden 1959
-
-
-
Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Penyebab Kegagalan Sidang Badan Konstituante dalam Menyusun UUD
Utama : Konstituante belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena Sidang yang digelar oleh anggota Konstituante selalu diwarnai dengan perdebatan yang panjang dan sengit.
-
-
Ketidak harmonisan presiden Soekarno dan DPR hasil pemilu 1955 bermula ketika presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1955, dimana masa demokrasi Terpimpin dimulai. Pada saat itu presiden memeliki kekuasaan penuh atas pemerintahan. Masalah terjadi ketika karena DPR tidak menyetujui anggaran belanja negara tahun 1960 yang diusulkan oleh pemerintah. Maka dari itu sifat otoriter presiden Soekarno keluar dengan membubarkan DPR pemilu 1955 dan diganti dengan DPR-GR
Strategi PKI
-
Konsolidasi organisasi serta pendekatan ke desa-desa, termasuk petani, buruh, wanita, dan pemuda desa.
-
-
TRIKORA
Oprasi Trikora adalah oprasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda. Hasil dari Trikora adalah Belanda menandatangani perjanjian New York.
-
-
-
Upaya perbaikan ekonomi
Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan dari Dekon adalah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia secara menyeluruh dan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, serta terbebas dari imperialisme
Devaluasi dan senering, merupakan kebijakan potongan nilai mata uang dengan tujuan mengurangi banyaknya mata uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Kebijakan yang dilakukan pada 1959 didasarkan perpu no.2 dan no.3 pada 1959. Saat itu dilakukan pemotongan nilai uang kertas Rp.500 dan Rp. 1000 menjadi Rp. 50 dan Rp. 100. Serta pembekuan simpanan di bank-bank dan tujuan kebijakan ini adalah untuk menurunkan daya beli masyarakyat.
Dampak proyek Mercusuar
Pengeluaran negera membengkak yang merupakan salah satu faktor inflasi sekitar 600% di dekade 1960-an
adanya kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruhdan petani Indonesia. kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu
pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik
korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.