Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
DEMOKRASI TERPIMPIN, Konsep demokrasi terpimpin dan penafsiran Soekarno,…
DEMOKRASI TERPIMPIN
DPAS memiliki tugas utama untuk memberikan pertimbangan terhadap presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
MPPR memiliki tugas untuk membantu Soekarno dalam mengambil kebijakan khusus terkait penyelesaian revolusi.
Soekarno menjelaskan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.
Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.
Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan.
Konstituante belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena Sidang yang digelar oleh anggota Konstituante selalu diwarnai dengan perdebatan yang panjang dan sengit.
-
Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora adalah: Gagalkan pembentukan negara Papua, Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, arah politik luar negeri Indonesia menjadi lebih condong memihak Blok Timur. Hal ini disebabkan oleh kekecewaan pemerintah Indonesia terhadap sikap PBB dan negara-negara Barat lainnya yang dianggap kurang mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat. Sementara di sisi lain, negara-negara Blok Timur yang cenderung komunis mulai mendekati bangsa Indonesia dengan memberikan dukungan dan bantuan terhadap bangsa Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat.
Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada, seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisi, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat.
Buruknya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan. Beberapa kebijakan yang cukup dikenal yakni: Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas), Penurunan nilai uang (devaluasi), Deklarasi Ekonomi (Dekon), Meningkatkan perdagangan, dan perkreditan luar negeri Peleburan bank
Politik Mercusuar diharapkan dapat membuat Indonesia menjadi “mercusuar” yang menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Politik Mercusuar di satu sisi dapat menimbulkan kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena politik itu menghasilkan bangunan megah yang bisa dinikmati sampai masa kini, seperti Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan Monumen Nasional. Politik Mercusuar di sisi lain memicu dampak negatif bagi ekonomi Indonesia karena memperbesar pengeluaran negara setiap tahunnya. Pengeluaran negara yang membengkak itu salah satunya berdampak pada tingkat inflasi sekitar 600% di dekade 1960-an.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
jelaskan kebijakan Dekon, kebijakan untuk mengatasi inflasi
-
-