Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Demokrasi Terpimpin, . - Coggle Diagram
Demokrasi Terpimpin
-
akibat pembubaran
positif
- menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
negatif
- penyimpangan nilai-nilai demokrasi
-
memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, baik terhasdap DPR/MPR maupun lembaga tinggi negara lainnya. Hal itu tampak selama masa demokrasi terpimpin hingga berlanjut semasa Orde Baru.
-
tugas lembaga negara
DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) DPAS dibentuk oleh Soekarno pada 22 Juli 1959 melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. DPAS memiliki tugas utama untuk memberikan pertimbangan terhadap presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
MPRS (Majelis Permusyawaratan Sementara) MPRS dibentuk oleh Soekarno pada 31 Desember 1959 melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Tugas pokok dan fungsi dari MPRS adalah menetapkan Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN)
DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) Soekarno membentuk DPR GR pada Juni 1960. Soekarno secara langsung memilih anggota DPR GR berdasar perimbangan ideologi partai, yakni Islam, Nasionalis, Komunis, Kristen-Katolik dan golongan fungsional.
MPPR (Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi) MPPR merupakan lembaga negara baru yang dibentuk Soekarno pada tahun 1962. MPPR memiliki tugas untuk membantu Soekarno dalam mengambil kebijakan khusus terkait penyelesaian revolusi.
Front Nasional merupakan sebuah institusi kenegaraan yang dibentuk melalui Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 tugas utama dari Front Nasional adalah: Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, Melakukan pembangunan semesta nasional, Mengembalikan Irian Barat ke NKRI
dekrit presiden
Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru untuk pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, namun pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum sukses mendefinisikan UUD yang diharapkan.
Isi dari Dekrit tersebut antara lain: Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlangsungnya UUDS 1950. Pembubaran Konstituante
-
upaya PKI
PKI berusaha untuk mendapatkan posisi yang kuat di parlemen. Hal ini dilakukan dengan strategi jalan tengah yang dilakukan oleh Aidit sebagai pemimpin baru PKI. Strategi jalan tengah yang diusungnya bertujuan untuk membuat PKI menjadi partai besar dan mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Simpati tersebut didapat dengan melakukan konsolidasi organisasi serta pendekatan ke desa-desa, termasuk petani, buruh, wanita, dan pemuda desa. Selain itu, dilakukan juga pembangunan struktur partai agar posisi partai menjadi kuat dan tidak goyah. Strategi ini berhasil dengan kemenangan PKI dalam Pemilu 1955.
Trikora
Operasi Trikora adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda. Operasi ini terjadi sejak 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962. Operasi Trikora terjadi karena konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait perebutan Irian Barat
politik Indonesia
Pada masa Demokrasi Terpimpin, arah politik luar negeri Indonesia menjadi lebih condong memihak Blok Timur. Hal ini disebabkan oleh kekecewaan pemerintah Indonesia terhadap sikap PBB dan negara-negara Barat lainnya yang dianggap kurang mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat. Sementara di sisi lain, negara-negara Blok Timur yang cenderung komunis mulai mendekati bangsa Indonesia dengan memberikan dukungan dan bantuan terhadap bangsa Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Contohnya adalah Uni Soviet dan Tiongkok yang memberikan bantuan senjata untuk operasi militer pembebasan Irian Barat. Alasan inilah yang membuat Indonesia di bawah komando Presiden Soekarno saat itu. membawa arah politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan Blok Timur.
politik mercusuar
Semua pembangunan dalam Proyek Mercusuar ini membuat beban anggaran sangat melonjak. Akibatnya, terjadi krisis ekonomi di masa kepemimpinan Soekarno. Kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi dan inflasi juga meningkat tajam. Pengeluaran negara yang membengkak itu salah satunya berdampak pada tingkat inflasi sekitar 600% di dekade 1960-an.
Soekarno menjelaskan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator. Yang dimaksud dengan demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral di tangan seorang sesepuh atau tetua. Sesepuh atau tetua ini tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan mengayomi. Menurut Soekarno, sistem semacam inilah yang sesuai dengan UUD 1945 dan memancarkan kepribadian bangsa Indonesia.
-