Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PENDIRIAN USAHA PERASURANSIAN - Coggle Diagram

- - - - tunduk pada hal-hal berikut
        
        Mengenai usaha bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang bahwa badan hukum untuk menjalankan usaha perasuransian itu berbentuk Perseroan Terbatas dengan mengikuti UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
    - - tunduk pada hal-hal berikut
        
        Bahwa dalam menjalankan usaha perasuransian itu berbentuk Koperasi yaitu mengikuti aturan UU No.17 Tahun 2007 tentang Perkoperasian
- - - - Dana disetor
      - Kepemilikan
      - Modal disetor
      - Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan pengendali
      - Susunan Organisasi
      - Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris atau yang setara dengan direksi dandewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No.40 Tahun 2014, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal
      - Anggaran Dasar
      - Tenaga Ahli
      - Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha
      - Kelayakan Rencana Kerja
      - Produk yang akan dipasarkan
      - Kelayakan sistem manajemen risiko
      - Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
      - Konfirmasi dan otoritas pengawas di negara anal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaanlangsung pihak asing
      - Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat
    - - Proses pengajuan izin usaha Perasuransian diatur dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05./2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuaransi Syrariah, berikut tahapan pengajuan izin usaha perasuransian
        
        Direksi mengajukan permohonan izin usaha bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama perusahaan asuransi
        
        Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
        
        OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima.
        
        Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan OJK melakukan:
        
        Penelitian atas kelengkapan dokumen
        
        Verifikasi setoran modal
        
        Analisis kelayakan atas rencana kerja
        
        Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama
        
        Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian
        
        OJK dapat melakukan peninjauan ke kantor perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan
        
        1 more item...
    - - Susunan organisasi perusahaan sekurang-kurangnya meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut :
        
        Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan, pelayanan.
        
        Bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan pelayanan.
        
        Bagi perusahaan agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan konsultan aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.
      - Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
      - Berdasarkan anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian, dan perusahaan tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
      - Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya. Pelaksanaan pengelolaan perusahaan sekurang-kurangnya di dukung oleh
        
        Sistem pengelolaan data
        
        Sistem pengembangan sumber daya manusia
        
        Sistem Administrasi