Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Pemantauan Penyelesaian KN/KD - Coggle Diagram

- - - - dibentuk oleh tortama -> AKN
      - dibentuk oleh Kalan -> perwakilan
    - - penerbitan SPPD
      - pengurusan keuangan, akomodasi, transportasi
  - - - dikantor BPK
        
        1) didasarkan pada surat tugas dan program pemantauan;
        2) pembiayaan atas penugasan dimaksud, diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
        3) terdapat kecukupan dokumen untuk pelaksanaan pemantauan; 4) tim memberitahukan dan menyampaikan Surat Tugas kepada entitas yang dipantau; dan
        5) dalam hal masih diperlukan tambahan informasi kerugian negara/daerah, permintaan dilakukan secara tertulis
      - di kedudukan entitas
        
        1) didasarkan pada surat tugas dan program pemantauan
        
        Pelaksanaan pemantauan di lapangan oleh Tim pemantau, meliputi:
        a) melakukan pertemuan awal(entry meeting) dengan pimpinan instansi;
        b) melakukan koordinasi dengan unsur pengawasan/Majelis/TPKN/D untuk memperoleh data kerugian negara/daerah;
        c) menganalisis data sesuai dengan sasaran pemantauan dan langkah pemantauan;
        d) menyusun konsep Temuan Pemantauan (TPt) dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah;
        e) mengonfirmasikan konsep TPt dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada instansi untuk meminta tanggapan;
        f) menyerahkan TPt dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada pimpinan instansi pada saat pertemuan akhir (exit meeting);
        g) menyusun konsep Laporan Hasil Pemantauan (LHPt); dan
        h) menyampaikan surat keluar dan LHPt kepada pimpinan instansi.
    - - menilai kepatuhan thd ketentutan TPKN/D
        
        a) surat keputusan pembentukan Majelis atau TPKN/D;
        b) laporan kepala satker kepada Pimpinan Instansi max 7 hari setelah kejadian
        c) laporan pimpinan instansi atas penyelesaian
        d) laporan kepada BPK atas kasus
        e) laporan kepada BPK atas penyelesaian kasus max 60 hari setelah diketaui kejadian
        f) data monitoring ketepatan waktu penyelesaian
        g) data monitoring waktu proses penyelesaian
      - menilai ketertiban instansi dalam penatausahaan
        
        a) daftar inventaris kerugian negara/daerah;
        b) surat laporan terjadinya kerugian negara/daerah kepada Pimpinan Instansi atau BPK;
        c) data/dokumen hasil penelitian dan verifikasi untuk setiap kasus kerugian negara/daerah;
        d) surat penyampaian laporan hasil penelitian dan verifikasi kasus kerugian negara/daerah kepada Pimpinan Instansi atau BPK;
        e) dokumen hasil penilaian dan/atau penetapan kerugian negara/daerah yang diterbitkan Pimpinan Instansi atau BPK; danf) dokumen penyelesaian kerugian negara/daerah.
      - Untuk menilai pelaksanaan ganti KN/D terhadap BendaharaPengelola BUMN/D, dan Lembaga atau Badan Lain
        
        a) Surat BPK;
        
        b) SKTJM;
        
        c) SKPS;
        
        d) SKPBW;
        
        e) SK Pembebanan;
        
        f) SK Pencatatan;
        
        g) SK Pembebasan;
        
        h) SK Penghapusan;
        
        i) Putusan pengadilan;
        
        j) dokumen lainnya yang terkait dengan kasus tersebut; dan
        
        k) dokumen progress pembayaran.
      - menilai penetapan dan pelaksanaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain
        
        a) Laporan Hasil Verifikasi atasan Langsung atau yang ditunjuk;
        
        b) Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN/D;
        
        c) Surat Penetapan dari Pimpinan Instansi;
        
        d) SKTJM;
        
        e) SK2KS;
        
        f) SKP2K;
        
        g) SK Pembebasan;
        
        h) SK Penghapusan;
        
        i) Putusan pengadilan;
        
        j) dokumen lainnya yang terkait dengan kasus tersebut; dan
        
        k) dokumen progress pembayaran.
      - menilai penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pihak ketiga
        
        a) kontrak atau bukti yuridis adanya ikatan perdata dengan pihak ketiga;
        
        b) pemberitahuan tentang kerugian negara/daerah kepada pihak ketiga;
        
        c) kesanggupan pihak ketiga untuk mengganti kerugian negara/daerah;
        
        d) putusan pengadilan/arbitrase yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
        
        e) dokumen lainnya yang terkait dengan kasus tersebut;
        
        f) putusan pengadilan; dan
        
        g) dokumen progress pembayaran.
      - menilai KN/D yang sedang dalam proses penetapan pembebanan
        
        hasil pemeriksaan BPK, APIP atau atasan langsung
        
        data monitoring dan dokumen tindak lanjut yang terindikasi ada KN/D
        
        TPt, matriks perkembangan analisis penyelesaian KN/D, LPHt, KKPt
  - - - hasil dari proses melihat, meneliti, dan menganalisis
        data/dokumen/informasi mengenai perkembangan penyelesaian KN/D
      - Matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah rincian data dan informasi kasus-kasus KN/D
      - penyusunan dan penyampaiannya setelah dilakukan pembahasan im Pemantau BPK dengan Pimpinan
        Instansi/Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi
      - disampaikan oleh Ketua Tim Pemantau kepada Pimpinan Instansi dengan surat (pada exit meeting)
      - ditembuskan kepada Tortama -> pusat, Kalan -> perwakilan
    - - LHPt adalah laporan yang memuat secara lengkap hasil pemantauan yang telah memperoleh koreksi dan persetujuan Anggota BPK terkait/Kalan
      - Matriks rekapitulasi hasil pemantauan memuat rekapitulasi jumlah dan nilai kasus KN/D berdasarkan subjek pelakunya
      - Tim Pemantau menyusun Konsep Laporan Hasil Pemantauan (KLHPt) paling lambat 3 hari
      - KLHPt disampaikan untuk dimintakan koreksi dan persetujuan kepada Anggota BPK/Kalan paling lama 7 hari
      - LHPt disampaikan kepada Pimpinan Instansi dengan surat keluar
      - tembusan kepada wakil ketua BPK, Anggota BPK, Tortama dan Kepala Perwakilan terkait, Itama serta Ditama Binbangkum paling lama 3 hari setelah diserahkan