Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin - Coggle Diagram
Perkembangan Politik dan Ekonomi
Masa Demokrasi Terpimpin
Perkembangan Ekonomi
Dewan Perancang Nasional:
Merupakan Badan Pusat Rencana Negara yang menyusun rencana pembangunan nasional dengan memperhitungkan pembangunan segala kekayaan alam dan pengerahan tenaga Rakyat serta meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dalam bentuk rancangan undang-undang pembangunan.
Dipimpin Mohammad Yamin
Memiliki program bernama Pola Pembangunan Semesta Berencana: pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Devaluasi Mata Uang:
Terjadi akibat kebijakan moneter yang menetapkan suatu patokan kurs tetap terhadap suatu mata asing
Dampak: Menciptakan keseimbangan neraca pembayaran
Adalah penurunan mata uang suatu negara oleh pemerintah yang bersangkutan dengan mata uang negara lain
Deklarasi Ekonomi:
Untuk membendung laju inflasi yang semakin tinggi
Penyebab kegagalan Dekon:
Penanganan masalah ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada kontrol.
Tidak adanya ukuran yang obyektif di dalam menilai sesuatu usaha atau hasil orang.
Berisi: “menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme dan mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin”
Dikeluarkan oleh pemerinah pada 28 Maret 1963
Dampak: Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa
Dinamika Politik
Peta Kekuatan Politik Nasional
Undang-Undang Dasar 1945
Sosialisme Indonesia
Demokrasi Terpimpin
Ekonomi Terpimpin
Kepribadian Indonesia
Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Trikora)
Gagalkan pembentukan negara Papua
Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dam kesatuan tanah air dan bangsa.
Menuju Demokrasi Terpimpin
Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekret dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS).
Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Menetapkan pembubaran Konstituante.
Konfrontasi Malaysia (Dwikora
Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia
Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia