Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI…

- - - - Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sisterm hukum suatu negara yaitu fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi, dan fungsi kepastian hukum.
    - - Fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan.
  - - - Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempat, dan pembuatannya jelas. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali. Adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi muatannya. Pembentukan dan pemgembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan.
  - - - UUD NRI Tahun 1945
        
        UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Muatan materi yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah 1) Memuat ketentuuan-ketentuan tentang susuan organisasi negara dan pemerintahan 2) Memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat 3) Memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa, lambang, dan bendera 4) Memuat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara 5) Memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental 6) Memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
        
        Peraturan Daerah Provinsi
        
        Peraturan Daerah Provinsi adlaah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRDP dengan persetujuan bersama Gurbenur. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muuatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
        
        Ketetapan MPR
        
        Ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis. Isi dari Ketetapan MPR adalah 1) Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. 2) Ketetapan MPR yang memuat Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Adapaun minimal tiga hal yang diatur dalam Ketetapan MPR sebagai berikut 1) Memperinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. 2) Menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis. 3) Menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh dan Ketetapan MPR yang sudah ada
        
        Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
        
        Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.
        
        Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
        
        Undang-undang merupakan penjabaran langsung dari UUD NRI Tahun 1945 oleh DPR dengan persetujuan presiden. Undang-undang ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah, dan/atau mengganti UU yang sebelumnya. Undang-undang memuat mengenai hak dasar atau hak asasi dan kepentingan atau kewajiban rakyat banyak. Materi muata yang harus diatur dengan undang-undang berisi 1) pengaturan lebih lanjur mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-Undang 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu 4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Adapun Perpu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu memuat ketentuan sebagai berikut 1) Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa 2) Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. 3) Jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, Perpu harus dicabut. Namun, jika Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang.
        
        Peraturan Presiden
        
        Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
        
        Peraturan Pemerintah
        
        Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, cakupan peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang
      - TAP MPR NO.III/MPR/2000
        
        UUD NRI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah
      - UU NO.10 TAHUN 2004
        
        UUD NRI Tahun 1945 2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat
      - UU NO.12 TAHUN 2011
        
        UUD NRI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
      - Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966
        
        UUD NRI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/Perpu 4 .Peraturan Pemerintah 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.
- - - - 1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. 5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.
  - - - Rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian sesuai dengan lingkup tugas dan tangguna jawabnya. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
      - Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik.
      - Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.
      - Adapun rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 1) otonomi daerah. 2) hubungan pusat dan daerah. 3) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. 4) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. 5) perimbangan keunangan pusat dan daerah.
- - - - 1) Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga 2) Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga 3) Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib 4) Menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga 5) Mematuhi nasihat orang tua.
    - - 1) Disiplin waktu masuk sekolah, pulang sekolah, upacara, dan menyelesaikan tugas. 2) Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.3) Tekun belajar. 4) Menjaga kebersihan sekolah. 5) Membuang sampah pada tempatnya. 6) Berperilaku baik dan sopan, serta tidak merokok. 7) Mengerjakan PR.
    - - 1) Tidak berbuat onar. 2) Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. 3) Menjaga nama baik masyarakat. 5) Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. 5) Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing
    - - 1) Taat dan tepat waktu membayar pajak. 2) Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas. 3) Mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. 4) Menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 5) Menjaga nama baik negara dan bangsa. 6) Menjaga rahasia negara. 7) Melaksanakan poerundang-undangan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis