Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

MANAJEMEN PERENCANAAN PEMERIKSAAN, Ditama Binbangkum dan/atau Subbagian…

- - - - Dalam perencanaan pemeriksaan, PTP (Pemberi Tugas Pemeriksaan) berperan
        
        Memberikan dan menandatangani harapan penugasan;
        
        Menyetujui penugasan dengan menandatangani Surat Tugas Pemeriksaan;
        
        Menyetujui pembatalan penugasan PFP yang disebabkan gangguan independensi.
      - PSP (Pejabat Struktural Pemeriksaan) berperan:
        
        Menetapkan Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP);
        
        Memastikan ketersediaan sumber daya pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan (LHPP) dan Program Pemeriksaan;
        
        Memastikan penyusunan program pemeriksaan oleh PFP telah dilakukan sesuai prosedur;
        
        Mereviu usulan susunan Tim Pemeriksaan terkait dengan independensi dan persyaratan kompetensi termasuk me-review kebutuhan penggunaan tenaga ahli untuk membantu kegiatan pemeriksaan;
        
        Memfasilitasi komunikasi pemeriksaan antara PTP dengan PFP.
      - Peran Pengendali Mutu adalah:
        
        Mengusulkan Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP) dan Tim Pemeriksaan kepada PSP;
        
        Menyetujui Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan (LHPP) dan penggunaan Tenaga Ahli;
        
        Mengevaluasi konsep Program Pemeriksaan berdasarkan RKP;
        
        Memastikan materi konsep Program Pemeriksaan telah memenuhi harapan penugasan
        
        Menyetujui konsep Program Pemeriksaan.
      - Peran Pengendali Teknis adalah:
        
        Mereviu LHPP dan hasil identifikasi kebutuhan Tenaga Ahli;
        
        Menjelaskan kepada Tenaga Ahli mengenai hasil yang diharapkan dari keahliannya tersebut;
        
        Mereviu kesesuaian konsep Program Pemeriksaan dengan Juklak/Juknis pemeriksaan terkait;
        
        Mereviu ketepatan metodologi pemeriksaan; dan
        
        Memberikan arahan terkait konsep PKP.
      - Peran Ketua Tim adalah
        
        Menyusun LHPP dan mengidentifikasi kebutuhan keahlian khusus dari Tenaga Ahli yang diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan;
        
        Menyusun Program Pemeriksaan;
        
        Mengevaluasi apakah prosedur yang dirancang oleh Tenaga Ahli akan memenuhi hasil yang diinginkan oleh pemeriksaan dimaksud;
        
        Melakukan pembagian tugas atas Program Pemeriksaan yang telah disetujui;
        
        Mereviu konsep Program Kerja Perorangan (PKP); dan
        
        Menyetujui PKP.
      - Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan berperan:
        
        Mengelola sistem informasi pemeriksaan terkait data profil PFP, penyedia akomodasi dan transportasi, serta penyedia tenaga ahli;
        
        Menyelenggarakan database akomodasi dan transportasi;
        
        Memutakhirkan data profil PFP terkait independensi, persyaratan kompetensi serta kebenaran data lainnya terkait dengan tugas-tugas pemeriksaan; dan
        
        Menyelenggarakan dukungan pemeriksan, termasuk penyediaan tenaga ahli (jika diperlukan).
- - - - Meliputi Unsur :
        
        Dasar hukum pemeriksaan;
        
        Standar pemeriksaan;
        
        Tujuan pemeriksaan;
        
        Entitas pemeriksaan;
        
        Lingkup pemeriksaan;
        
        Hasil pemahaman SPI;
        
        Sasaran pemeriksaan;
        
        Kriteria yang digunakan;
        
        Alasan pemeriksaan;
        
        Metodologi pemeriksaan;
        
        Petunjuk pemeriksaan;
        
        Jangka waktu pemeriksaan;
        
        Susunan dan biaya pemeriksaan;
        
        Kerangka LHP;
        
        Waktu penyampaian;
        
        Distribusi LHP;
        
        Persetujuan Program Pemeriksaan.
    - - a. Tortama/Kalan (PSP) menetapkan perencanaan kebutuhan pemeriksa setiap tahun disertai peran dan alokasi waktu pengembangan kompetensi.
        b. PSP mempertimbangkan faktor ukuran entitas, kompleksitas entitas, independensi pemeriksa, waktu pelaksanaan pemeriksaan, rotasi PFP, keahlian khusus serta kesempatan untuk pelatihan.
        c. PFP memberikan pertimbangan terkait kompetensi kolektif yang dibutuhkan terkait objek pemeriksaan kepada PSP (latar belakang pendidikan dan pengalaman, independensi dan hasil evaluasi kinerja pemeriksa dalam penugasan sebelumnya.
        d. Penentuan komposisi dituangkan dalam bentuk surat tugas yang dilakukan oleh Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan, PFP yang ditugaskan dalam TPP mendapat prioritas dalam pemeriksaan.
    - - Untuk memperoleh pemahaman mengenai objek pemeriksaan, PFP dapat melaksanakan perencanaan pemeriksaan dengan desk audit atau field audit.
      - Desk Audit (tahap perencanaan) : kegiatan pemahaman objek pemeriksaan yang dilakukan di/dari tempat kedudukan kantor pemeriksa dan menggunakan dokumen yang telah dimiliki sebelumnya dan/atau melalui komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya dan/atau secara elektronik dengan memanfaatkan pusat data BPK yang berisi informasi mengenai Database Entitas Pemeriksaan (DEP), database profil risiko entitas dan KKP sebelumnya.
      - Field Audit : kegiatan perencanaan pemeriksaan dengan mendatangi objek pemeriksaan (pada tahap perencanaan bentuknya : pemeriksaan interim dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan, pemeriksaan pendahuluan dalam Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
      - TPP perlu memahami entitas yang akan diperiksa, menyangkut :
        
        Proses bisnis entitas;
        
        Risiko entitas;
        
        Sistem Pengendalian Intern (SPI);
        
        Hasil pemeriksaan sebelumnya;
        
        Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau hasil pengawasan internal sebelumnya;
        
        Perkembangan entitas yang dapat mempengaruhi pemeriksaan seperti perubahan struktur organisasi;
        
        Peraturan perundangan yang berlaku (update).
    - - Persetujuan penugasan dilakukan secara berjenjang oleh PSP untuk disetujui oleh PTP dengan menandatangani surat tugas.
      - Surat Tugas ditembuskan kepada pimpinan entitas, pihak intern BPK yang terkait dan instansi lain sesuai kebutuhan.
      - Pemeriksa yang tercantum dalam Surat Tugas wajib mengisi pernyataan independensi pemeriksa yang disampaikan kepada Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan untuk didokumentasikan.
      - Jika terdapat gangguan independensi, PFP bersangkutan menyampaikan alasan tertulis kepada Tortama/Kalan.
      - Keputusan pembatalan (karena pertimbangan independensi, perubahan kebijakan badan atau karena kahar atau pertimbangan lain) diadministrasikan oleh Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan.
      - Persetujuan penugasan oleh PTP paling lambat 5 hari kerja setelah program pemeriksaan disetujui oleh pengendali mutu dan konsep Surat Tugas diterima dari PSP.