Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Pedoman Manajemen Pemeriksaan, Kelompok 1 YUDA SAPUTRA TEGAR LAKSONO …

- - - - Pelaporan Pemeriksaan
        
        Proses penyusunan laporan berdasarkan hasil analisis atas Temuan Pemeriksaan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan.
      - Pelaksana Kegiatan
        
        PFP
        
        PSP
        
        PTP
      - Output Kegiatan
        
        LHP
        
        IHPS
      - Penyerahan LHP
        dan IHPS
        
        LHP sebagai bahan utama penyusunan IHPS
        
        LHP dan IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
    - - Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP)
        
        Menandatangani LHP
        
        Menandatangani Surat Keluar
        
        Menyampaikan LHP dan IHPS sesuai ketentuan
      - Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)
        
        Melakukan Pemerolehan keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan
        
        Menyusun dan menandatangi surat pengantar penyampaian konsep LHP
        
        Menyampaikan konsep Surat Keluar Pemeriksaan
        
        Menyampaikan bahan IHPS
      - PFP
        
        Menyusun LHP dan IHPS sesuai tanggungjawab dan kewenangan
      - Ditama Binbangkum/Subbag Hukum BPK Perwakilan
        
        Memberikan pendapat hukum atas Temuan Pemeriksaan yang berindikasi unsur pidana dalam LHP
      - Biro Humas dan Kerjasama Internasional/Subbag TU dan Humas/Subbag Humas BPK Perwakilan
        
        Memfasilitasi penyerahan LHP dan IHPS dan memuatnya dalam database Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
      - Biro Umum/Subbag Umum BPK Perwakilan
        
        Menggandakan dan menjilid LHP, Surat Keluar, dan IHPS yang akan diserahkan kepada Lembaga Perwakilan dan Entitas yang diperiksa
      - Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
        
        Menyiapkan administasi kelengkapan penyerahan LHP
      - Pengendali Mutu
        
        me-review konsep LHP untuk menjamin kesesuaian dengan SPKN
        
        memastikan ketidaklayakan Temuan Pemeriksaan
        
        Menyampaikan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana kepada Anggota terkait melalui Tortama/Kalan
        
        Me-review bahan IHPS
      - Pengendali Teknis
        
        Me-review konsep LHP sesuai ketepatan Waktu
        
        Me-review usulan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana
        
        Menjamin terpenuhinya unsur-unsur temuan sesuai SPKN
        
        Menjamin Validitas substansi, kebenaran matematis dan akurasi angka untuk hal-hal yang material
        
        Menjamin Kesesuaian penggunaan bahasa dengnan ketentuan yang berlaku
        
        Memastikan Kebenaran bahan IHPS
      - Ketua Tim
        
        Menyusun konsep LHP sesuai ketepatan waktu
        
        Mengusulkan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana
        
        Menjamin kebenaran matematis, dan akurasi angka atas bahan penyusunan LHP
        
        Menyusun bahan IHPS
      - Anggota Tim
        
        Menyiapkan bahan penyusunan LHP dan bahan IHPS
    - - Penyusunan Konsep LHP
        
        KT menyusun LHP berdasarkan TP yang telah disiapkan oleh AT
        
        KT harus menjamin validitas substansi, kebenaran matematis, dan akurasi angka yang diterima dari AT
        
        KT menyampaikan konsep LHP ke PT
      - Review Konsep LHP
        
        PT me-review konsep LHP yang disampaikan oleh KT
        
        KT membahas konsep LHP dengan PT
        
        PT dapat menyatakan ketidaklayakan TP. Alasan ketidaklayakan telah mempertimbangkan keandalan, relevansi, dan kecukupan bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan, didokumentasikan dalam KKP dan dilaporkan kepada PM.
        
        PT dapat menyampaikan usulan pengemabangan prosedur tambahan apabila diperlukan, disertai dengan alasan yang memadai yang telah ditetapkan oleh PM. Proses usulan tersebut didokumentasikan dalam KKP.
        
        Hasil pembahasan konsep LHP dimuat dalam risalah pembahasan konsep LHP dan ditandatangani oleh KT dan PT.
        
        KT memperbaiki konsep LHP berdasarkan hasil pembahasan dan disampaikan kembali kepada PT.
        
        PT menyampaikan konsep LHP yang telah di-review kepada PM
        
        PM me-review konsep LHP untuk menjamin kesesuaian dengan SPKN dan me-review usulan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah dan unsur pidana.
        PM memperhatikan waktu penyelesaian LHP sesuai dengan Program Pemeriksaan.
        PM mengisi checklist kendali mutu pelaporan pemeriksaan saat melakukan review.
        
        PM dapat menyatakan ketidaklayakan TP. Alasan ketidaklayakan tersebut telah mempertimbangkan keandalan, relevansi, dan kecukupan bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan, didokumentasikan dalam KKP.
        
        Jika DIperlukan PM dapat mengusulkan pengembangan prosedur tambahan kepada PTP melalui PSP untuk disetujui. PM me-review dan menyampaikan usulan tersebut. Persetujuan PTP dinyatakan dengan dikeluarkannya Surat Tugas jika PFP memerlukan pengujian di lapangan atau dokumen persetujuan lainnya yang menjadi dasar PFP menjalankan prosedur tambahan yang tidak terpisahkan dari program pemeriksaan. Perpanjangan tersebut harus disampaikan kepada entitas yang diperiksa.
        
        30
        
        Apabila dalam penyusunan konsep LHP masih ditemukan adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana maka PM menyampaikan kepada PSP.
        
        PSP dapat meminta pendapat hukum kepada Ditama Bingbangkum dan/atau Subbag Hukum mengacu pada perangkat lunak terkait atas hal tersebut.
        
        Pendapat hukum yang diperoleh disampaikan oleh PSP kepada PFP untuk didokumentasikan didalam KKP dan disampaikan kepada PTP dengan tembusan Ditama Bingbangkum/Subbag Hukum untuk proses selanjutnya sesuai UU yang berlaku.
        
        TP yang dinyatakan berindikasi unsur pidana tidak disampaikan kepada entitas.
        
        PFP dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana mengacu pada perangkat lunak terkait.
        
        Tortama/Kalan dapat meminta pemeriksa lain untuk melakukan cross review terhadap konsep LHP dengan mempertimbangkan risiko hasil pemeriksaan. Hasil cross review menjadi pertimbangan PM dalam menyempurnakan Konsep LHP.
        
        PM menyampaikan konsep LHP yang telah di-review kepada PSP untuk memperoleh tanggapan entitas
      - Penyampaian Konsep LHP dan Perolehan Tanggapan dari Entitas Yang Diperiksa
        
        PSP menyusun dan menandatangani surat pengantar konsep LHP untuk disampaikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa
        
        PSP menyampaikan secara tertulis konsep LHP kepada pimpinan entitas yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan. Tanggapan entitas dimuat dalam formulir Rencana Aksi sebagai bentuk rencana tindak lanjuk entitas. PSP menentapkan batas waktu penyampaian tanggapan tertulis oleh entitas dengan mempertimbangkan waktu penerbitan LHP
        
        Kuisioner diberikan kepada entitas untuk menilai pelaksaan pemeriksaan sebagai umpan balik atas IIP PFP. Kuisioner disampaikan kepada Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan.
        
        Setelah menerima tanggapan dari entitas, PSP menyampaikan kepada PFP untuk ditelaah lebih lanjut.
        
        Apabila tanggapan pemeriksaan belum memadai atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, PFP dapat mengusulkan pembahasan dengan entitas yang diperiksa kepada PTP melalui PSP. PFP menyusun risalah pembahasan tersebut.
      - Finalisasi Konsep LHP
        
        Tanggapan atas konsep LHP dan rencana aksi dari entitas ditelaah oleh KT dan dimuat dalam konsep LHP. Apabila KT tidak sependapat, KT menyusun konsep ketidaksetujuan atas tanggapan dan diungkap dalam LHP untuk di-review secara berjenjang oleh PT dan PM.
        
        Apabila tidak ada tanggapan, LHP harus menyatakan “BPK telah menyampaikan konsep laporan hasil pemeriksaan kepada [diisi nama jabatan pimpinan entitas yang diperiksa] pada tanggal [yang diisi sesuai dengan tanggal dalam Surat Penyampaian Konsep LHP], namun BPK tidak memperoleh tanggapan dari [nama jabatan pimpinan entitas yang diperiksa] sampai dengan waktu yang ditentukan”.
        
        KT menyampaikan konsep LHP disertai tanggapan entitas secara berjenjang kepada PT dan PM.
        PM menyampaikan Konsep LHP tersebut kepada PSP untuk dilakukan proses keyakinan mutu
        
        PSP melakukan pemerolehan keyakinan mutu untuk memastikan pengendalian mutu telah dilakukan secara berjenjang oleh PFP sesuai dengan SPKM dan tahapan dalam PMP dengan menggunakan checklist pemerolehan keyakina mutu
        
        Setelah melakukan proses pemerolehan keyakinan mutu atas konsep LHP, PSP menyusun konsep Surat Keluar yang diparaf oleh PSP dan PFP sebagai pernyataan bahwa konsep LHP telah mendapatkan pengendalian mutu dan pemerolehan keyakinan mutu yang memadai.
      - Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar
        
        PSP menyampaikan konsep LHP kepada PTP dilampiri dengan konsep surat keluar.
        
        Konsep LHP kemudian ditandatangani oleh PTP atau PFP yang diitugaskan oleh PTP sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan menjadi LHP. Berdasarkan LHP tersebut, PTP menandatangani Surat Keluar.
      - Penerbitan dan Penyerahan LHP
        
        LHP dan Surat Keluar yang telah ditandatangani digunakan sebagai dasar untuk melakukan penggandaan dan penjilidan.
        
        Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan menyiapkan administrasi kelengkapan penerbitan dan penyerahan LHP :
        a. memberikan dan mencatat nomor dan tanggal LHP dan Surat Keluar; dan
        b. menyiapkan dan mendokumentasikan tanda terima penyampaian LHP dan Surat Keluar yang paling kurang mencantumkan tanggal, nama, tanda tangan penerima, dan stempel dinas.
        
        Penyerahan LHP dilakukan oleh PTP kepada pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan LHP dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan. PTP dapat menugaskan PSP untuk menyerahkan LHP.
        
        Hail pemeriksaan yang memuat unsur pidana disampaikan kepada Instansi yang Berwenang. Tata cara penyampaian disepakati berasama antara BPK dan instansi terkait.
        
        PSP menyampaikan LHP kepada Biro Humas dan Kerjasama International/Subbag TU dan Humas/Subbag Humas untuk dimuat dalam database PIK. LHP juga
        disampaikan oleh PSP kepada Kaditama Revbang dhi. Dit. EPP sebagai bahan penyusunan IHPS. Mekanisme lebih lanjut tentang penyusunan IHPS mengacu pada perangkat lunak terkait.
        
        BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang terdapat dalam LHP dan melaporkan kepada lembaga perwakilan dalam IHPS
    - - SMM Pelaporan Pemeriksaan
        
        Penyusunan Konsep LHP
        
        Ketua Tim
        
        Memastikan validitas
        substansi, kebenaran
        matematis, dan akurasi
        angka atas bahan
        penyusunan LHP.
        
        Lembar Review
        
        Review Konsep LHP
        
        Pengendali Mutu
        
        Me-review kesesuaian
        dengan SPKN.
        
        Ceklist
        
        Memastikan ketepatan waktu penyelesaian LHP sesuai yang ditetapkan dalam Program Pemeriksaan
        
        Ceklist
        
        Me-review usulan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian Negara/daerah dan unsur pidana
        
        Ceklist
        
        Me-review alasan atas Temuan Pemeriksaan yang tidak layak/batal (yang disampaikan oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis)
        
        Lembar Review
        
        Menyetujui permintaan pendapat hukum kepada Ditama Binbangkum/Subbag Hukum
        
        Ceklist
        
        Me-review usulan pengembangan prosedur tambahan
        
        Lembar Review
        
        Pengendali Teknis
        
        Me-review konsep LHP dan usulan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (apabila ada) yang disampaikan oleh Ketua Tim
        
        Lembar Review
        
        Menjamin terpenuhinya unsur-unsur Temuan Pemeriksaan, yaitu kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan rekomendasi sesuai dengan SPKN
        
        Lembar Review
        
        Menjamin kesesuaian penggunaan bahasa dalam LHP dengan ketentuan yang berlaku
        
        Lembar Review
        
        Penyampaian Konsep LHP dan Perolehan Tanggapan dari Entitas yang Diperiksa
        
        PSP
        
        Memastikan tanggapan diperoleh dari entitas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
        
        ceklist
        
        Rencana Aksi
        
        Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar
        
        PTP
        
        Me-review dan menandatangani LHP dan Surat Keluar
        
        n.a.
        
        Pengendali Mutu
        
        Me-review dan
        menandatangani konsep
        LHP.
        
        n.a.
        
        Finalisasi Konsep LHP
        
        Ketua Tim
        
        Menelaah tanggapan dan
        rencana aksi
        
        Lembar Review
        
        Pengendali Teknis
        
        Me-review hasil telaah tanggapan dan rencana aksi dari Ketua Tim
        
        Lembar Review
        
        Pengendali Mutu
        
        Me-review hasil telaah tanggapan dan rencana aksi dari Pengendali Teknis
        
        Lembar Review
        
        PSP
        
        Melakukan pemerolehan keyakinan mutu untuk memastikan pengendalian mutu telah dilakukan secara berjenjang oleh PFP sesuai dengan SPKM dan tahapan dalam PMP
        
        ceklist
        
        Penerbitan dan Penyerahan LHP
        
        PSP
        
        Memastikan ketepatan waktu
        penyerahan LHP.
        
        ceklist
      - Alur dokumentasi Pelaporan Pemeriksaan menggambarkan dokumen yang dihasilkan/dibutuhkan serta perpindahannya dalam tahap pelaporan pemeriksaan (Lihat pada Tabel 4.2 PMP 2015)
        
        Penyusunan Konsep LHP
        
        Anggota Tim
        
        Bahan LHP
        
        Temuan Pemeriksaan
        
        Ketua Tim
        
        Konsep LHP
        
        Lembar Review
        
        ceklist
        
        Review Konsep LHP
        
        Ketua Tim
        
        Risalah Pembahasan Konsep LHP Dengan Pengendali Teknis
        
        Pengendali Teknis
        
        Konsep LHP Hasil Review
        
        2 Lembar Review
        
        Risalah Pembahasan Konsep LHP Dengan Pengendali Teknis
        
        Usulan Pengendali Teknis Pengembangan Prosedur Tambahan
        
        Pengendali Mutu
        
        Konsep LHP Hasil Review
        
        Lembar Review
        
        Risalah Pembahasan Konsep LHP Dengan Pengendali Teknis
        
        Persetujuan Pengendali Teknis Pengembangan Prosedur Tambahan
        
        ceklist
        
        Usulan Pengendali Mutu Pengembangan Prosedur Tambahan
        
        Penyampaian Konsep LHP dan Perolehan Tanggapan dari Entitas yang Diperiksa
        
        Pengendali Mutu
        
        Permintaan Pendapat Hukum
        
        Pendapat Hukum
        
        Formulir Rencana Aksi
        
        PSP
        
        Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        Konsep LHP
        
        Surat Pengantar
        
        Persetujuan PM Usulan Pengembangan Prosedur Tambahan
        
        Nota Dinas Permintaan Pendapat Hukum
        
        Pendapat Hukum
        
        PTP
        
        Surat Tugas
        
        Lembar Review
        
        Ditama Binbangkum / Subbagian Hukum
        
        Pendapat Hukum
        
        Entitas Yang Diperiksa
        
        Konsep LHP, Surat Pengantar, Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        Formulir Rencana Aksi, Tanggapan
        
        Hasil Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksanaan
        
        Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
        
        Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar
        
        Pengendali Mutu
        
        Konsep LHP
        
        Lembar Review
        
        PSP
        
        Konsep LHP
        
        Ceklist
        
        Konsep Surat Keluar
        
        Risalah Pembahasan Konsep LHP
        
        PTP
        
        LHP yang telah Ditandatangani
        
        Surat Keluar yang telah ditandatangani
        
        Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
        
        Finalisasi Konsep LHP
        
        Ketua Tim
        
        Hasil Telaah Rencana Aksi
        
        Usulan Pembahasan Tanggapan Yang Belum Memadai
        
        Risalah Pembahasan Tanggapan Yang Belum Memadai
        
        Konsep LHP
        
        Pengendali Teknis
        
        Konsep LHP
        
        Lembar Review
        
        Pengendali Mutu
        
        PSP
        
        PTP
        
        Penerbitan dan Penyerahan LHP
        
        PSP
        
        LHP yang Diberi Nomor dan Tanggal
        
        Ceklis
        
        Surat Keluar Bernomor dan tanggal
        
        PTP
        
        Biro Humas dan Kerjasama Internasional
        
        Entitas yang diperiksa
        
        BAST
- - - - Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PFP dalam PMP
      - Pengendali Mutu
      - Peran Formal dan Tugas Limpah
      - Pengendali Teknis
      - Ketua Tim
      - Anggota Tim
      - Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PSP)
      - Penanggung Jawab
      - Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)
      - Pihak Lain Terkait dengan Organisasi Pemeriksaan
      - Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP)
    - - Pelaksaan
        
        Objek Review bagi Inspektorat Utaman dan Tim Peer Review oleh SAI Negara Lain
      - Pelaporan
        
        Pengaturan Pemantauan LHP Berindikasi Pidana dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
      - Perencaan
        
        Kebijakan dan Perencanaan Operasioanl Pemeriksaan
    - - (27) Pengendalian mutu dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan LHP yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya.
      - (28) Pengendalian mutu dilakukan untuk memastikan pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
      - (29) PSP secara berjenjang bertanggung jawab melaksanakan pemerolehan keyakinan mutu pada tahap pemeriksaan saat sebelum laporan pemeriksaan diterbitkan (ex-ante) yang memastikan pengendalian mutu telah dilaksanakan oleh PFP
      - (30) Untuk objek pemeriksaan berisiko tinggi, PTP dapat meminta Itama untuk melakukan pemerolehan keyakinan mutu secara ex-ante, yaitu pemerolehan keyakinan mutu dilakukan sebelum LHP diterbitkan.
    - - Kedudukan PMP
        
        Kedudukan PMP lebih kepada prosedur dan tata cara pemeriksaan.
        
        Kedudukan PMP merupakan operasionalisasi prinsip-prinsip SPKN dalam pengelolaan pemeriksaan.
      - Substansi/materi
        
        Memuat bagan alur, jangka waktu pengerjaan.
        
        Mengintegrasikan Sistem Manajemen Mutu pada proses pemeriksaan. Fokus pada alur dokumentasi, jangka waktu hanya untuk yang signifikan.
      - Tahapan proses yang
        dimuat dalam PMP
      - Sistematika Peyajian
        
        Penjelasan atas Pemeriksaan Tematik, dan Pemeriksaan On Call melekat pada setiap tahapan PMP.
        
        Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan merupakan proses umum pemeriksaan, sedangkan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan, Pemeriksaan Tematik, Pemeriksaan On Call, Pemeriksaan Akuntan Publik yang Bekerja Untuk dan atas Nama BPK (AP) dikelompokkan dan dijelaskan dalam Bab Kondisi Khusus dalam Pemeriksaan karena bersifat spesifik yang hanya digunakan pada kondisi tertentu.
      - Dokumentasi
        
        Belum dijelaskan secara sistematis pada setiap tahap.
        
        Memperjelas unsur dokumentasi yang diperlukan dalam tiap tahap.
      - Sistem Manajemen Mutu
        
        Belum dijelaskan secara rinci untuk masing-masing peran pada setiap tahap.
        
        Memperjelas konsep pengendalian mutu dan pemerolehan keyakinan mutu serta peran masing-masing Pemeriksa dalam tiap tahapan.
      - Peran Tim Pemeriksaan
        
        Kedudukan peran pemeriksa terbatas pada Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP).
        
        Kedudukan peran pemeriksa dihubungkan dengan posisi Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP) dan Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).
      - Keselarasan dengan
        peraturan lainnya
        
        Belum selaras dengan peraturan terkini.
        
        Mengakomodasi peraturan terkini
      - Tujuan
        
        Sebagai panduan dan untuk menyeragamkan pengelolaan pemeriksaan.
        
        Selain sebagai pedoman pemeriksaan, PMP juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan hasil pemeriksaan.
    - - Proses
        
        Perencaan Pemeriksaan
        
        Pelaksaan Pemeriksaan
        
        Pelaporan Pemeriksaan
      - Jenis Pemeriksaan
        
        Pemeriksaan Keuangan
        
        Pemeriksaan Kinerja
        
        Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
      - Perbedaan PMP 2008 dengan PMP 2015
        
        Proses utama pemeriksaan dengan Proses Penunjang Pemeriksaan
    - - Bab I Pendahuluan
      - Bab II Perencanaan Pemeriksaan
      - Bab III Pelaksanaan Pemeriksaan
      - Bab IV Pelaporan Pemeriksaan
      - Bab V Kondisi Khusus dalam Pemeriksaan
      - Bab VI Penutup
    - - Pedoman Pengelolaan Pemeriksaan
      - Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Hasil Pemeriksaan
    - - UUD 1945
      - UU No. 15 Tahun 2006
      - UU No. 15 Tahun 2004
      - SPKN
      - PMP
    - - Pelaporan Pemeriksaan
      - Perencanaan Pemeriksaan
      - Pelaksaan Pemeriksaan
- - - - Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP)
        
        Memberikan dan menandatangani Harapan Penugasan
        
        menyetujui penugasan dengan menandatangani Surat
        Tugas Pemeriksaan
        
        Menyetujui pembatalan penugasan PFP yang disebabkan
        gangguan independensi
      - Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)
        
        Menetapkan TPP
        
        Memastikan ketersediaan sumber daya pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan (LHPP) dan Program Pemeriksaan
        
        Memastikan penyusunan Program Pemeriksaan oleh PFP
        telah dilakukan sesuai prosedur
        
        Me-review usulan susunan Tim Pemeriksaan
        
        memfasilitasi komunikasi pemeriksaan antara PTP dengan PFP
      - Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)
        
        Menyusun usulan TPP dan Tim Pemeriksaan
        
        Menyusun, me-review, dan menyetujui LHPP, termasuk mengidentifikasi kebutuhan Tenaga Ahli serta menyetujui penggunaannya
        
        Menyusun, me-review dan menyetujui Program Pemeriksaan dengan memperhatikan Juklak dan Juknis pemeriksaan terkait dan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)
        
        Memastikan kesesuaian program pemeriksaan dengan Harapan Penugasan
        
        menyusun, me-review, dan menyetujui PKP
      - Pengendali Mutu
        
        Mengusulkan TPP dan Tim Pemeriksaan kepada PSP
        
        Menyetujui LHPP dan penggunaan Tenaga Ahli
        
        Mengevaluasi konsep Program Pemeriksaan berdasarkan RKP
        
        memastikan materi konsep Program Pemeriksaan telah memenuhi Harapan Penugasan
        
        Menyetujui konsep Program Pemeriksaan
      - Pengendali Teknis
        
        Me-review LHPP dan hasil identifikasi kebutuhan Tenaga Ahli
        
        Menjelaskan kepada Tenaga Ahli mengenai hasil yang diharapkan dari keahliannya tersebut;
        
        Me-review kesesuaian konsep Program Pemeriksaan dengan Juklak/Juknis pemeriksaan terkait
        
        Me-review ketepatan metodologi pemeriksaan
        
        Memberikan arahan terkait konsep PKP
      - Ketua Tim
        
        Menyusun LHPP dan mengidentifikasi kebutuhan keahlian khusus dari Tenaga Ahli
        
        Menyusun Program Pemeriksaan
        
        Mengevaluasi apakah prosedur yang dirancang oleh Tenaga Ahli akan memenuhi hasil yang diinginkan oleh pemeriksaan dimaksud
        
        Melakukan pembagian tugas atas Program Pemeriksaan yang telah disetujui
        
        Me-review konsep PKP
        
        Menyetujui PKP
      - Anggota Tim
        
        Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Ketua Tim untuk menyusun LHPP dan Program Pemeriksaan serta menyusun konsep PKP
      - Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP)
        
        Menyusun Program Pemeriksaan
      - Tenaga Ahli
        
        Sebagai Anggota Tim dan berperan merancang prosedur pemeriksaan khusus untuk dilaksanakan sesuai dengan keahlian yang diminta oleh BPK
      - Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
        
        Mengelola Sistem Informasi Pemeriksaan terkait data profil PFP, penyedia akomodasi dan transportasi, serta penyedia tenaga ahli
        
        Menyelenggarakan database akomodasi dan transportasi
        
        Memutakhirkan data profil PFP terkait independensi, persyaratan kompetensi serta kebenaran data lainnya terkait dengan tugas-tugas pemeriksaan
        
        Menyelenggarakan dukungan pemeriksaan, termasuk penyediaan Tenaga Ahli (jika diperlukan)
      - Ditama Bingbangkum dan/atau Subbag Hukum
        
        Memberikan informasi terbaru tentang peraturan terkait pengelolaan keuangan negara
        
        Memberikan pendapat dan konsultasi hukum ketika pada saat perencanaan pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana
    - - Penyusunan paket program pemeriksaan
        (Program pemeriksaan & Surat Tugas)
        
        Penyusunan Program Pemeriksaan
        
        Penentuan Tim Pemeriksaan
        
        Pemahaman objek pemeriksaan
        
        Persetujuan Penugasan
      - Penyusunan Program Kerja Perorangan
      - Pembentukan tim perencanaan pemeriksaan
        (Surat Perintah Perencanaan Pemeriksa)
      - Pengurusan Dukungan Pemeriksaan
        
        Pengurusan Akomodasi dan Transportasi
        
        Penyediaan Tenaga Ahli
        
        Penerbitan SPD dan Administrasi keuangan
    - - Alur dokumentasi Perencanaan Pemeriksaan
      - Uraian Kegiatan
    - - Proses perencanaan pemeriksaan disiapkan oleh PFP, PSP, PTP, dan Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing
      - Output adalah Program Pemeriksaan dan Surat Tugas
      - Persiapan
        
        Teknis
        
        Pembentukan Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP)
        
        Pemahanan Objek Pemeriksaan
        
        Penyusunan paket Program Pemeriksaan
        
        Penentuan Tim Pemeriksaan
        
        Persetujuan penugasan
        
        Penyusunan PKP
        
        Dukungan
        
        Penerbitan Surat
        Perjalanan Dinas (SPD)
        
        Pencairan biaya pemeriksaan
        
        Pengurusan akomodasi serta transportasi
        
        Penyediaan tenaga ahli jika diperlukan
        oleh TPP
      - Perencanaan pemeriksaan merupakan awal dari proses pemeriksaan setelah mempertimbangkan kebijakan dan strategi pemeriksaan dan risiko manajemen pemeriksaan
- - - - Penerbitan dan Penyerahan LHP
        
        Definisi Pemeriksaan Interim
        
        Bagian dari Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum entitas menyerahkan LK kepada BPK
        
        Tujuan Pemeriksaan Interim
        
        Memberikan kesimpulan hasil review atas efektifitas SPI dan kepatuhan terhadap perundang-perundangan
        
        Memeroleh data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan LK
        
        Definisi Pemeriksaan Pendahuluan
        
        Pemeriksaan lapangan pada Pemeriksaan Kinerja dan PDTT yang dilakukan dalam rangka perencanaan pemeriksaan
        
        Tujuan Pemeriksaan Pendahuluan
        
        PDTT
        
        Penilaian atas efektivitas SPI
        
        Penilaian risiko
        
        Pemeriksaan Kinerja
        
        Memperoleh pemahaman entitas
        
        Mengidentifikasikan masalah
        
        Menentukan area kunci
        
        Menentukan tujuan dan lingkup pemeriksaan
        
        Menentukan kriteria pemeriksaan
        
        Mengidentifikasi jenis bukti dan prosedur pemeriksaan
      - Pihak-Pihak Terkait Pemeriksaan Interim
        
        PTP
        
        PSP
        
        PFP
        
        Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
      - Manajemen Pemeriksaan interim atau pendahuluan
        
        Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Pemeriksaan
        
        Output Pemeriksaan Interim
        
        LHP Interim
        
        Ringkasan Eksekutif
        
        Gambaran Umum Pemeriksaan
        
        Hasil Pemeriksaan
        
        Program Pemeriksaan Terinci
        
        Output Pemeriksaan Pendahuluan dalam PDTT
        
        Program Pemeriksaan untuk Pemeriksaan Terinci
        
        Output Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pemeriksaan Kinerja
        
        LHP Pendahuluan
    - - Definisi
        
        Pemeriksaan di luar Pemeriksaan Keuangan dan dilakukan sesuai tema pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah yang diselenggarakan oleh entitas pemeriksaan
      - Tujuan
        
        Mendapatkan Kesimpulan Pemeriksaan yang komprehensif
        
        Efisiensi sumber daya pemeriksaan
        
        Efektivitas proses pemeriksaan
      - Skema
        
        Skema Dekonsentrasi
        
        AKN Koordinator
        
        AKN Pelaksana
        
        Skema Desentralisasi
        
        AKN Koordinator
        
        AKN Pelaksana
      - Pihak-Pihak Terkait
        
        AKN Koordinator
        
        Membentuk TPP Tematik untuk menghasilkan Program Pemeriksaan
        
        Menyusun Program Pemeriksaan TPP
        
        Menyusun mekanisme komunikasi dan koordinasi antar Tim Pemeriksaan
        
        Mengoordinasikan susunan Tim Pemeriksaan
        
        Mengonsolidasikan konsep LHP
        
        Melakukan pengurusan administrasi pemeriksaan sesuai penganggarannya
        
        Memastikan kecukupan dukungan pemeriksaan
        
        AKN Pelaksana
        
        Mengusulkan PFP yang akan terlibat dalam Tim Persiapan Pemeriksaan dan Tim Pemeriksaan
        
        Turut serta dalam Persiapan Pemeriksaan (untuk Pemeriksaan Tematik Skema Desentralisasi)
        
        Memberikan masukan atas program pemeriksaan tematik (Untuk Pemeriksaan Tematik Skema Dekonsentrasi
      - Kordinasi AKN Pusat dan Pelaksana
        
        Koordinasi horizontal PFP
        
        Koordinasi horizontal PSP
      - Manajemen Pemeriksaan Tematik
        
        Perencanaan Pemeriksaan
        
        Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        Pelaporan Pemeriksaan
    - - Definisi Pemeriksaan On Call
        
        Penugasan pemeriksaan di luar RKP yang dilakukan atas permintaan pemangku kepentingan BPK. Pemeriksaan ini merupakan Pemeriksaan Kinerja dan PDTT
      - Kriteria Pemeriksaan On Call
        
        Pemeriksaan dinilai sangat penting dan mendesak
        
        Surat Perikatan Penugasan Pemeriksaan
        
        Tema pemeriksaan masih sesuai prioritas pemeriksaan BPK
        
        Tidak berisiko terhadap independensi dan integritas
        
        Sumber daya yang cukup dan kompeten
      - Peran-Peran Terkait Pemeriksaan On Call
        
        PSP
        
        PFP
        
        Badan
        
        Sekretariat Unit
      - Mekanisme Pemeriksaan On Call
        
        Penganggaran
        
        Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan
        
        Perencanaan Pemeriksaan
        
        Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        Pelaporan Pemeriksaan
    - - Definisi Pemeriksaan oleh AP
        
        Pemeriksaan BPK yang dilakukan dengan memanfaatkan pemeriksa/tenaga ahli dari luar BPK
      - Pertimbangan Pemanfaatan AP
        
        Kebijakan pemeriksaan dari Badan untuk pemanfaatan AP
        
        Kebutuhan sumber daya pemeriksaan
        
        tingkat risiko, urgensi, dan/atau dampak
      - Pihak-Pihak Terkait Pemeriksaan AP
        
        PSP
        
        PFP
        
        Dit. EPP
        
        Dit. PSMK
        
        Biro Keuangan
        
        PPBJ BPK
        
        AP
      - Penanggungjawab Pemeriksaan
        
        Berasal dari BPK dan ditetapkan oleh PTP
      - Mekanisme Pemeriksaan AP
        
        Perencaan Pemeriksaan
        
        Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        Pelaporan Pemeriksaan
        
        Evaluasi atas Pemanfaatan AP
- - - - PSP
        
        Memfasilitasi komunikasi antara entitas terperiksa dengan BPK sebagai institusi
        
        Memfasilitasi komunikasi pemeriksaan antara PTP dengan PFP
        
        Melakukan proses pemerolehan keyakinan mutu untuk tahap pelaksanaan pemeriksaan
      - PFP
        
        Melakukan proses pemerolehan keyakinan mutu untuk tahap pelaksanaan pemeriksaan
        
        Melaksanakan Program Pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan
        
        Mendokumentasikan pelaksanaan Program Pemeriksaan dalam bentuk KKP
        
        Menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL)
        
        Mengevaluasi kinerja PFP satu tingkat di bawahnya
      - PTP
        
        Menindaklanjuti penghentian penugasan pemeriksaan baik karena penolakan pemeriksaan oleh entitas atau karena kondisi kahar.
        
        Menindaklanjuti usulan PSP terkait pengurangan atau penambahan sumber daya pemeriksaan
      - Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
        
        Mengadministrasikan korespondensi institusional antara entitas terperiksa dengan BPK serta mengadministrasikan LAPPL ke dalam SIP
        
        Memantau penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan Tim Pemeriksaan dengan Biro Keuangan/Subbag Keuangan
      - Ditama Binbangkum/Subbag Hukum
        
        Memberikan pendapata hukum atas Temuan Pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan mengandung unsur pidana
        
        Menindaklanjuti adanya penolakan/pembatasan pemeriksaan oleh entitas terperiksa atas persetujuan PTP
      - Tenaga Ahli
        
        Menjamin kebenaran matematis dan akurasi angka dalam KKP
        
        Menyusun konsep Temuan Pemeriksaan dan LAPPL
        
        Melaksanakan Program Pemeriksaan sesuai dengan lingkup keahliannya dan mendokumentasikannya dalam KKP
      - Anggota Tim
        
        Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Ketua Tim dalam berkomunasi dengan entitas terperiksa serta mengadmnistrasikannnya
        
        Melaksanakan Program Pemeriksaan dan
        mendokumentasikannya dalam KKP
        
        Menjamin kebenaran matematis dan akurasi angka dalam KKP
        
        Menyusun konsep Temuan Pemeriksaan dan LAPPL
      - Ketua Tim
        
        menjamin validitas substansi dan kebenaran matematis serta akurasi angka dalam Temuan Pemeriksaa
        
        Meriew hasil prosedur yang dilaksanakan oleh Anggota Tim termasuk Tenaga Ahli
        
        mengkoordinasikan jalannya pemeriksaan di lapangan
        
        Memberikan feedback atas kinerja pekerjaan Tenaga Ahli kepada Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan.
        
        Menjamin terpenuhinya unsur-unsur TP
        
        Me-reiview hasil prosedur yang dilaksanakan oleh Anggota Tim termasuk Tenaga Ahli
      - Pengendali Teknis
        
        Menjamin terpenuhinya pelaksanaan Program Pemeriksaan yang tertuang dalam KKP
        
        Menjamin kesesuaian penggunaan bahasa dalam Temuan Pemeriksaan dengan ketentuan yang berlaku
        
        Me-review kebenaran substansi Temuan Pemeriksaan
        
        Menjamin kebenaran matematis dalam Temuan Pemeriksaan untuk nilai- nilai yang material.
        
        Menyampaikan tujuan, harapan, dan lingkup pemeriksaan kepada entitas pemeriksaan
      - Pengendali Mutu
        
        Menjamin terpenuhinya tujuan, harapan, dan lingkup pemeriksaan serta menjamin kelancaran pelaksanaan pemeriksaan
        
        Menjamin Temuan Pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan
    - - Uraian Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        SMM tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh PTP, PSP, dan PFP. Tabel SMM berisi informasi objek pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu,tanggung jawab setiap aktivitas SMM, serta dokumen hasil dari aktivitas SMM
        
        Objek SMM : Pemberitahuan Pemeriksaan
        Pihak Terkait : Ketua Tim - Checklist
        
        Objek SMM : Komunikasi Awal
        Pihak Terkait :
        Pengendali Mutu - Checklist
        Ketua Tim atau Pengendali Teknis - Checklist
        
        Objek SMM : Pelaksanaan Program Pemeriksaan dan Penyusunan KKP
        Pihak Terkait :
        Pengendali Mutu - Lembar Disposisi, Checklist, Lembar Review
        Pengendali Teknis – Lembar Disposisi, Lembar Review
        Ketua Tim – Checklist dan Lembar Review,
        PSP – Lembar Review
        
        Objek SMM : Penyusunan Temuan Pemeriksaan
        Pihak Terkait :
        Pengendali Mutu – Checklist, Lembar Review
        Pengendali Teknis – Lembar Review, Checklist
        Ketua Tim – Checklist
        
        Objek SMM : Komunikasi Akhir
        Pihak Terkait :
        Pengendali Mutu – Checklist
        Pengendali Teknis - Checklist
        
        Objek SMM : Pengakhiran Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan
        Pihak Terkait :
        Pengendali Mutu – Lembar Disposisi
        Pengendali Teknis – Lembar Review
        Kepala Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan – Checklist, PSP – Lembar Review
        
        Objek SMM : Penilaian Kinerja PFP
        Pihak Terkait :
        Pengendali Mutu – Checklist
        Pengendali Teknis – Checklist
      - Alur Dokumentasi Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        Menggambarkan dokumen yang dihasilkan/dibutuhkan serta perpindahannya dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan
        
        Pemberitahuan Pemeriksaan
        
        Pihak Terkait
        
        Ketua Tim
        
        Lembar review
        
        1 more item...
        
        Anggota Tim
        
        Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
        
        Entitas Terperiksa
        
        Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
        
        Komunikasi Awal
        
        Pihak Terkait
        
        Ketua Tim
        
        Lembar review, Notulen Pertemuan Awal
        
        Pengendali Teknis
        
        Lembar review, Notulen Awal Pertemuan, Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
        
        Pengendali Mutu
        
        Checklist, Notulen Pertemuan Awal
        
        Anggota Tim
        
        Konsep Notulen Pertemuan Awal
        
        Apabila terjadi penolakan
        
        Entitas Terperiksa
        
        1 more item...
        
        Pelaksanaan Program Pemeriksaan dan Penyusunan KKP
        
        Pihak Terkait
        
        Ketua Tim
        
        Checklist, Lembar Review
        
        1 more item...
        
        KKP, Laporan Mingguan
        
        Anggota Tim
        
        KKP, Cover Sheet, HP 3
        
        Pengendali Teknis
        
        KKP, Laporan 2 Mingguan
        
        1 more item...
        
        Pengendali Mutu
        
        Laporan 2 Mingguan
        
        Lembar Disposisi, Checklist
        
        1 more item...
        
        Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
        
        Surat Tugas, SPPD, SIP, Nota Dinas Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan
        
        PSP
        
        BA Penolakan Pemberian Keterangan/Dokumen Pemeriksaan (Pembatasan lingkup) dan Surat Pernyataan Penolakan menandatangani BA Pembatasan lingkup, Nota Dinas permintaan pertmbangan hukum
        
        1 more item...
        
        PTP
        
        BA Penolakan Pemberian Keterangan/Dokumen Pemeriksaan (Pembatasan lingkup) dan Surat Pernyataan Penolakan menandatangani BA Pembatasan lingkup, Disposisi permintaan pertmbangan hukum
        
        1 more item...
        
        Ditama Binbangkum/Subbag Hukum
        
        BA Penolakan Pemberian Keterangan/Dokumen Pemeriksaan (Pembatasan lingkup) dan Surat Pernyataan Penolakan menandatangani BA Pembatasan lingkup, Pertimbangan hukum
        
        Entitas terperiksa
        
        BA Penolakan Pemberian Keterangan/Dokumen Pemeriksaan (Pembatasan lingkup) dan Surat Pernyataan Penolakan menandatangani BA Pembatasan lingkup, Surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan
        
        Penyusunan Temuan Pemeriksaan
        
        Pihak Terkait
        
        Ketua Tim
        
        Checklist, Lembar review, Konsep Temuan Pemeriksaan, SIP, Temuan Pemeriksaan berkomentar Instansi, Himpunan Temuan Pemeriksaan
        
        Anggota Tim
        
        Konsep Temuan Pemeriksaan, Konsep Temuan Pemeriksaan dengan unsur pidana, KKP
        
        Pengendali Teknis
        
        Konsep temuan pemeriksaan, Konsep Temuan Pemeriksaan dengan unsur pidana dan/atau Indikasi Kerugian Negara/Daerah, Lembar review, Checklist
        
        Pengendali Mutu
        
        Konsep Temuan Pemeriksaan, Konsep Temuan Pemeriksaan dengan unsur pidana dan/atau indikasi kerugian Negara/Daerah, Lembar Review, Informasi ketidaklayakan temuan pemeriksaan
        
        PSP
        
        Konsep Temuan Pemeriksaan dengan unsur pidana dan/atau indikasi Kerugian negara/daerah, Nota Dinas permintaan pendapat hukum, Pendapat hukum
        
        PTP
        
        Pendapat Hukum
        
        Ditama Binbangkum/Subbag Hukum
        
        Konsep Temuan Pemeriksaan dengan unsur pidana dan/atau indikasi Kerugian negara/daerah, Pendapat hukum
        
        Entitas Terperiksa
        
        Konsep Temuan Pemeriksaan, Risalah diskusi Temuan pemeriksaan, Komentar Instansi
        
        Komunikasi Akhir (Penyampaian Temuan Pemeriksaan)
        
        Pihak Terkait
        
        Pengendali Mutu
        
        Temuan Pemeriksaan berkomentar Instansi, Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan
        
        Entitas Terperiksa
        
        Temuan Pemeriksaan berkomentar Instansi, Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan
        
        Pengakhiran Pemeriksaan
        
        Pihak Terkait
        
        Ketua Tim
        
        Lembar review, Konsep LAPPL
        
        Anggota Tim
        
        Konsep LAPPL
        
        Pengendali Teknis
        
        Lembar review, LAPPL
        
        Pengendali Mutu
        
        LAPPL
        
        Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
        
        LAPPL
        
        PSP
        
        Lembar review, Checklist, LAPPL
        
        Penilaian Kinerja PFP
        
        Pihak Terkait
        
        Ketua Tim
        
        Dokumen penilaian kinerja Anggota Tim
        
        Pengendali Teknis
        
        Checklist, SIP, Dokumen Penilaian kinerja Ketua Tim
        
        Pengendali Mutu
        
        Dokumen penilaian kinerja Pengendali Teknis, Checklist
        
        Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
        
        Dokumen penilaian kinerja Anggota Tim, Dokumen penilaian kinerja Ketua Tim, Dokumen penilaian kinerja Pengendali Teknis
    - - Lingkup
        
        Kegiatan Pemeriksaan
        
        Pengakhiran Pemeriksaan
      - Output
        
        Temuan Pemeriksaan
        
        LAPPL
        
        KKP
      - Pelaksana
        
        PFP (Pejabat Fungsional Pemeriksa)
        
        PTP (Pemberi Tugas Pemeriksaan) sesuai dengan tanggung jawab
        
        PSP (Pejabat Struktural Pemeriksaan)
        
        Kewenangan Jabatan Masing-Masing
      - Deskripsi
        
        Realisasi perencanaan pemeriksaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara efisiem, efektif dan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK.
    - - Pemberitahuan Pemeriksaan
        
        KT menyusun jadwal pemeriksaan
        
        KT menyusun permintaan data/informasi awal
        
        KT menyampaikan ST kepada Pimpinan entitas
        
        Permintaan data/informasi awal
        
        Pemanfaatan data&informasi awal dari pusat data BPK
        
        Setelah Surat Tugas terbit dan di input ke SIP
        
        surat pembatalan penugasan pemeriksa
        
        paling lambat 3 hari kerja sebelum PFP melaksanakan pemeriksaan lapangan
      - Komunikasi Awal
        
        Tujuan Komunikasi Awal
        
        Bentuk Komunikasi Awal
        
        Pengendali Mutu
        
        Pengendali Teknis
        
        Ketua Tim dan Anggota Tim
        
        Notulen Pertemuan Awal
        
        Informasi Tulis/Lisan
        
        ditandatangani PFP yang hadir dengan peran tertinggi
      - Pelaksanaan Program Pemeriksaan & Penyusunan KKP
        
        Pelaksanaan Proogram Pemeriksaan Dilaporkan
        
        KT kepada Pengendali Teknis (Laporan Mingguan)
        
        Pengendali Teknis kepada Pengendali Mutu (Laporan 2 Mingguan)
        
        Bertujuan Memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan kompeten
        
        Berita Acara Penolakan
        
        Menolak untuk diperiksa/tidak menyediakan dokumen yang diminta
        
        Proses Penyusunan BAP dilaksanakan setelah PFP mengkomunikasikan dampak hukum/dampak terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan, serta diskusi langkah prosedur pemeriksaan alternatif
        
        Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
        
        PM menyampaikan Surat Pernyataan Penolakan Menandatangani BAP Pemeriksaan kepada pimp entitas dimaksud untuk ditandatangani
        
        Dokumentasi Penolakan Entitas
        
        Pengendali Mutu menyatakan penolakan dalam kertas kerja
        
        Proses Hukum Penolakan Pemeriksaan
        
        PM melaporkan penolakan tersebut kepada PTP melalui PSP
        
        dilampiri bukti BAP
        
        PTP melalui PSP meminta pertimbangan hukum Ditama BINBANGKUM dan Pejabat Struktural terkait.
        
        Penyelesaian penolakan pemeriksaan pada perwakilan dapat melibatkan Kasubbag Hukum
        
        PTP menyampaikan pertimbangan hukum kepada PSP dan PFP.
        
        PFP membuat LHP yang menjelaskan Penolakan.
        
        Pembatasan Pemeriksaan
        
        Penolakan Pemeriksaan merupakan salah satu pembatasan lingkup pemeriksaan yang dapat mempengaruhi opini/simpulan dalam LHP
        
        Kebutuhan Tenaga Ahli dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        PFP dapat mengusulkan kepada PSP disertai alasan
        
        Perubahan Program Pemeriksaan
        
        KT dapat mengusulkan perubahan program kepada PM dan PT
        
        Persetujuan perubahan belum diperoleh dari PM, KT dapat melaksanakan usulan perubahan, dengan sepengetahuan PT
        
        PFP tidak dapat menerapkan standar
        
        mendokumentasikan dalam kertas kerja disertai alasan dan dampak
        
        Perpanjangan Waktu Pemeriksaan dan/atau Penambahan Pemeriksa
        
        PM mengajukan kepada PTP
        
        paling lambat 5 hari kerja sblm waktu pemeriksaan lapangan berakhir
        
        Alasan Perpanjangan Waktu
        
        diberikan atas
        
        Tidak kooperatif
        
        Unsur Pidana
        
        1/lebih pemeriksa tidak dapat melaksanakan pemeriksaan
        
        tidak diberikan
        
        ketidak cermatan
        
        Wewenang
        
        PTP
        
        Memperhatikan biaya dan manfaat
        
        Penghentian Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        situasi kahar
        
        PM menghentikan pelaksanaan pemeriksaan
        
        PM lapor kepada PTP
        
        KT menyusun LHP yang menjelaskan situasi kahar
        
        Kertas Kerja Pemeriksaan
        
        definisi
        
        Fungsi
        
        dokumentasi
        
        Disusun
        
        AT dan Tenaga Ahli
        
        review berjenjang KT, PT, PM
        
        mencantumkan referensi silang pada bagian yang saling berhubungan
        
        Penyusunan Lembar Sampul dan HP3
        
        Dokumentasi Prosedur Pemeriksaan yang Tidak Dapat Dilaksanakan
        
        AT perlu mendapatkan persetujuan KT dan PT
        
        AT mendokumentasikan prosedur yang tidak dilaksanakan dalam kertas kerjanya
        
        Review KKP oleh PT
      - Penyusunan Temuan Pemeriksaan
        
        berkaitan
        
        ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penyimpangan, dan ketidakpatutan yang material untuk dilaporkan
        
        kelemahan SPI yang material untuk dilaporkan
        
        kegagalan suatu program yang diperiksa
        
        ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria yang ditetapkan
        
        unsur
        
        judul
        
        kondisi
        
        kriteria
        
        akibat
        
        sebab
        
        komentar instansi
        
        prosedur
        
        Konsep Temuan Pemeriksaan
        
        Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan oleh Anggota Tim
        
        Ketua Tim dapat menyusun Temuan Pemeriksaan dengan pertimbangan beban pekerjaan dan kompleksitas pemeriksaan
        
        Review Konsep Temuan Pemeriksaan oleh Ketua Tim
        
        memastikan unsur Temuan Pemeriksaan terpenuhi
        
        identifikasi Temuan Pemeriksaan yang memuat informasi rahasia atau mengandung unsur pidana
        
        Review Konsep Temuan Pemeriksaan oleh Pengendali Teknis
        
        me-review kesesuaian penggunaan bahasa
        
        me-review validitas substansi dan kebenaran matematis untuk nilai-nilai yang material
        
        Review Temuan Pemeriksaan oleh Pengendali Mutu
        
        memastikan relevansi antar unsur-unsur Temuan Pemeriksaan
        
        me-review kesesuaian Temuan Pemeriksaan dengan standar dan pedoman pemeriksaan
        
        Dokumentasi Temuan Pemeriksaan yang Tidak Layak dari hasil review Ketua Tim dan Pengendali Teknis ke dalam KKP
        
        Penyampaian Temuan Pemeriksaan untuk Ditanggapi oleh Pejabat Entitas yang diperiksa
        
        dilakukan oleh Ketua Tim
        
        telah di-review oleh Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis
        
        Diskusi Temuan Pemeriksaan dengan Pimpinan Entitas
        
        diselenggarakan oleh PFP dengan pimpinan entitas
        
        paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyerahan Temuan Pemeriksaan kepada pimpinan entitas
        
        bertujuan mengklarifikasi permasalahan yang diungkap dalam konsep Temuan Pemeriksaan
        
        Konsep Temuan Pemeriksaan Tidak Layak
        
        oleh Ketua Tim dan/atau Pengendali Teknis
        
        dinyatakan batal berdasarkan hasil diskusi dengan entitas yang diperiksa
        
        dilaporkan kepada Pengendali Mutu
        
        didokumentasikan dalam KKP
        
        Himpunan Temuan Pemeriksaan
        
        dihimpun oleh Ketua Tim Pemeriksaan
        
        Risalah Diskusi Temuan Pemeriksaan
        
        hasil diskusi dengan entitas yang diperiksa
        
        Notulen pertemuan akhir apabila tidak ada diskusi lanjutan
        
        Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan
        
        diunggah ke Sistem Informasi Pemeriksaan (SIP) oleh Ketua Tim
        
        Catatan dalam Prosedur
        
        Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti sebelum Tahap Pelaporan
        
        Temuan Pemeriksaan tetap dimuat dalam LHP dengan mencantumkan status penyelesaian tindak lanjutnya
        
        Temuan Pemeriksaan dengan unsur pidana tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku
        
        Indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana dalam Temuan Pemeriksaan
        
        disampaikan Ketua Tim kepada Pengendali Teknis
        
        Pengendali Teknis mendiskusikan kelayakannya dengan Pengendali Mutu
        
        Pengendali Mutu menyampaikan kepada PSP
        
        PSP dapat meminta pendapat hukum kepada Ditama Binbangkum dan/atau Subbag Hukum
        
        Pendapat hukum disampaikan PSP kepada PFP untuk didokumentasikan dalam KKP dan disampaikan kepada PTP
        
        Temuan Pemeriksaan berindikasi unsur pidana tidak disampaikan kepada entitas
        
        Pemeriksaan Investigatif dapat dilakukan PFP atas penugasan PTP
        
        Temuan Pemeriksaan memiliki Standar Penulisan dan sampul yang disesuaikan dengan jenis pemeriksaan
      - Komunikasi Akhir
        (Penyampaian Temuan Pemeriksaan)
        
        dilakukan oleh Pengendali Mutu
        
        dilampiri komentar dan Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Pengendali Mutu
        
        Pimpinan Entitas menandatangani Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan sebagai bukti penerimaan
        
        penyampaian dapat dilakukan oleh Pengendali Teknis dan/atau Ketua Tim, apabila Pengendali Mutu tidak dapat menyampaikan secara langsung
      - Pengakhiran Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan
        
        Pertanggungjawaban PFP kepada PSP melalui LAPPL
        
        Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL)
        
        berisi:
        
        waktu keberangkatan
        
        waktu kembali
        
        akomodasi
        
        kendala
        
        disampaikan secara berjenjang kepada Pengendali Mutu paling lambat 5 (lima) hari setelah pemeriksaan lapangan berakhir
        
        disimpan oleh Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
        
        Pertanggungjawaban Keuangan
        
        PFP menyampaikan kepada Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan atau Subbag Keuangan
        
        paling lambat 5 (lima) hari setelah pemeriksaan lapangan berakhir
      - Penilaian Kinerja PFP
        
        berdasarkan hasil review KKP
        
        PFP secara berjenjang menilai kinerja PFP dengan peran satu tingkat di bawahnya
        
        Aspek yang dinilai:
        
        sasaran kerja
        
        kompetensi perilaku
        
        kompetensi teknis PFP selama pelaksanaan pemeriksaan
        
        bersifat rahasia
        
        disampaikan kepada Pengendali Mutu
        
        ditembuskan kepada:
        
        PSP
        
        atasan langsung Anggota Tim
        
        Pengendali Teknis
        
        Biro SDM/Subbag SDM