Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
PEMANTAUAN PENYELESAIAN KN/D, Mindmap Pemantauan Penyelesaian Kerugian…
PEMANTAUAN PENYELESAIAN KN/D
Objek Pemantauan
Bendahara, Pengelola BUMN/D, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara
Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain
Pihak Ketiga
Waktu Pelaksanaan
2x setahun
Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dilaksanakan tiap semester
Prosedur Pemantauan
Perencanaan Pemantauan
Pembentukan Tim Pemantauan
Dibentuk oleh Tortama/Kalan
Penyusunan Program Pemantauan
Disusun oleh Tim Pemantau dan ditandangani oleh Tortama/ Kalan setelah adanya reviu berjenjang
memuat
Dasar Pemantauan
TA Pemantauan
Gambaran Umum Instansi
Tujuan dan Sasaran Pemantauan
Alasan Pemantauan
Instansi yang dipantau
Langkah-langkah pemantauan
Hasil Pemantauan
Penyusunan Adm Pemantauan
Penerbitan SPPD
Pengurusan Keuangan, Akomodasi dan Transportasi
Pelaksanaan Pemantauan
Metode Pelaksanaan
di Kantor BPK
Didasarkan pada surat tugas dan program pemantauan
Pembiayaan atas penugasan dimaksud, diatur sesuai ketentuan yang berlaku
Terdapat kecukupan dokumen untuk pelaksanaan pemantauan
Tim memberitahukan dan menyampaikan Surat Tugas kepada entitas yang dipantau
Dalam hal masih diperlukan tambahan informasi kerugian negara/daerah,
permintaan dilakukan secara tertulis
Di Entitas
Berdasarkan Surat Tugas dan Program Pemantauan
Melakukan pertemuan awal(entry meeting) dengan pimpinan instansi
Melakukan koordinasi dengan unsur pengawasan/Majelis/TPKN/D untuk memperoleh data kerugian negara/daerah
Menganalisis data sesuai dengan sasaran pemantauan dan langkah pemantauan
Menyusun konsep Temuan Pemantauan (TPt) dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah
Mengonfirmasikan konsep TPt dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada instansi untuk meminta tanggapan
Menyerahkan TPt dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada pimpinan instansi pada saat pertemuan akhir
Menyusun konsep Laporan Hasil Pemantauan (LHPt)
Menyampaikan surat keluar dan LHPt kepada pimpinan instansi.
Dokumen Pemantauan
Untuk Menilai Kepatuhan Instansidalam menaati ketentuan pembentukan TPKN/D dan ketentuan batas waktu penyelesaian kerugaian negara/daerah
Surat Keputusan Pembentukan Majelis/TPKN/D
Laporan Kepala Satker
Laporan kepada Pimpinan Instansi
Laporan kepada BPK atas kasus KN/D
Laporan kepada BPK atas penyelesaian KN/D
Data monitoring tentang ketepatan waktu pelaksanaan
Data monitoring waktu proses penyelesaian KN/D
Untuk menilai ketertiban instansi dalam penata-usahaan dokumen dan pelaporan
Daftar Inventaris KN/D
Surat Laporan terjadinya KN/D
Dokumen hasil penelitian dan verifikasi
Surat Penyampaian Laporan Hasil Penelitian
Dokumen Penyelesaian KN/D
Dokumen Hasil Penilaian
Untuk menilai pelaksanaan ganti kerugian negara/daerah terhadap Bendahara, Pengelola BUMN/D, dan Lembaga atau Badan Lain yang mengelola keuangan negara/daerah
Surat BPK, SKTJM, SKPS, SKPBW
SK Pembebanan, Pencatatan, Pembebasan, Penghapusan
Putusan Pengadilan
Dokumen lain terkait
Dokumen
progress
pembayaran*
Untuk menilai penetapan dan pelaksanaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain
Laporan Hasil Verifikasi atasan langsung
Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN/D
Surat Penetapan dari Pimpinan Instansi
SKTJM, SK2KS, SKP2K, SK Pembebasan, SK Penghapusan
Putusan Pengadilan
Dokumen lain terkait
Dokumen
progress
pembayaran
Untuk menilai penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pihak ketiga
Kontrak/bukti yuridis adanya ikatan perdata dg pihak ketiga
Pemberitahuan tentang KN/D kpd pihak ketiga
Kesanggupan pihak ketiga utk mengganti KN/D
Putusan Pengadilan/Arbitrase
Dokumen lain terkait
Putusan Pengadilan
Dokumen
progress
pembayaran
Untuk menilai kerugian negara/daerah yang belum atau sedang dalam proses penetapan pembebanan
Hasil Pemeriksaan dari BPK, APIP, atasan langsung maupun
ex-officio
Data
monitoring
dan dokumen tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan
TPt, matriks perkembangan penyelesaian ganti KN/D, LHPt harus didukung dengan dokumen yang memadai sebagai KKPt
Pelaporan Pemantauan
TPt dan Matriks perkembangan penyelesaian KN/D
LHPt dan Surat KEluar
Kualifikasi Pemantauan
Informasi
Dalam Proses
Telah Ditetapkan
SIKAD
Definisi
sistem aplikasi berbasis web sebagai database kerugian negara/daerah
Data yang diinput
Data baru
Pemutakhiran data
waktu peng
inputan
data*
Semester I
Minggu I Mei - MInggu IV Juli
Semester II
Minggu I November - Minggu IV Januari
Dasar Hukum
UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU 15/2006 tentang BPK
Keputusan BPK No 5/K/I-XIII.2/10/2012 tentang Juknis Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Mindmap Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
by
I_Kelas B_42_Sondang Maduma Simanjuntak