Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Prosedur Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pasal 10 ayat …

- - - - Laporan kepada BPK atas kasus kerugian negara/daerah yang terjadi pada instansi dengan disertai pengiriman dokumen- dokumennya
      - Laporan kepada BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah selambatlambatnya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah
      - Laporan kepada Pimpinan Instansi/Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota atas penyelesaian seluruh kasus kerugian negara/daerah yang terjadi pada instansi terkait
      - Data monitoring tentang ketepatan waktu pelaksanaan proses penyelesaian kerugian negara/daerah pada waktu TPKN/D untuk verifikasi, pembuatan dan penandatanganan SKTJM, penerbitan dan sita jaminan SKPS, penjualan dan pelelangan setelah SK pembebanan
      - Laporan kepala satker kepada Pimpinan Instansi/Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota tentang kerugian negara/daerah dalam 7 hari setelah terjadinya kerugian negara/daerah
      - Data monitoring waktu proses penyelesaian kerugian negara/daerah.
      - Surat keputusan pembentukan Majelis / TPKN/D
    - - Daftar inventaris kerugian negara/daerah
      - Surat laporan terjadinya kerugian negara/daerah kepada Pimpinan Instansi / BPK
      - Data/dokumen hasil penelitian dan verifikasi untuk setiap kasus kerugian negara/daerah
      - Dokumen hasil penilaian dan/atau penetapan kerugian negara/daerah yang diterbitkan Pimpinan Instansi / BPK
      - Dokumen penyelesaian kerugian negara/daerah
      - Surat penyampaian laporan hasil penelitian dan verifikasi kasus kerugian negara/daerah kepada Pimpinan Instansi / BPK
    - - Surat BPK
      - SKTJM
      - SKPS
      - SKPBW
      - SK Pembebanan
      - SK Pencatatan
      - SK Pembebasan
      - SK Penghapusan
      - Putusan pengadilan
      - Dokumen lainnya yang terkait dengan kasus tersebut
      - Dokumen progress pembayaran
    - - Kontrak atau bukti yuridis adanya ikatan perdata dengan pihak ketiga
      - Pemberitahuan tentang kerugian negara/daerah kepada pihak ketiga
      - Kesanggupan pihak ketiga untuk mengganti kerugian negara/daerah
      - Putusan pengadilan/arbitrase yang mempunyai kekuatan hukum tetap
      - Dokumen lainnya yang terkait dengan kasus tersebut
      - Putusan pengadilan
      - Dokumen progress pembayaran
    - - Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN/D
      - Surat Penetapan dari Pimpinan Instansi
      - Laporan Hasil Verifikasi atasan Langsung atau yang ditunjuk
      - SKTJM
      - SK2KS
      - SKP2K
      - SK Pembebasan
      - SK Penghapusan
      - Putusan pengadilan
      - Dokumen lainnya yang terkait dengan kasus tersebut
      - Dokumen progress pembayaran
    - - Data monitoring dan dokumen tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/ daerah
      - Temuan Pemantauan (TPt), matriks perkembangan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan LHPt harus didukung dengan dokumen yang memadai sebagai KKPt
      - Hasil pemeriksaan dari BPK, pengawasan APIP, Atasan Langsung maupun perhitungan ex-officio yang berkaitan dengan informasi adanya kerugian negara/daerah
  - - - didasarkan pada surat tugas dan program pemantauan
      - pembiayaan atas penugasan dimaksud, diatur sesuai ketentuan yang berlaku
      - terdapat kecukupan dokumen untuk pelaksanaan pemantauan
      - tim memberitahukan dan menyampaikan Surat Tugas kepada entitas yang dipantau
      - dalam hal masih diperlukan tambahan informasi kerugian negara/daerah, permintaan dilakukan secara tertulis
    - - Didasarkan pada surat tugas dan program pemantauan;
      - Pelaksanaan pemantauan di lapangan oleh Tim pemantau
        
        Pertemuan awal dengan pimpinan instansi
        
        Koordinasi dengan unsur pengawasan/Majelis/TPKN/D untuk memperoleh data kerugian negara/daerah
        
        Menganalisis data sesuai dengan sasaran pemantauan dan langkah pemantauan
        
        Menyusun konsep Temuan Pemantauan (TPt) dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah;
        
        Mengonfirmasikan konsep TPt dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada instansi untuk meminta tanggapan
        
        Menyampaikan surat keluar dan LHPt kepada pimpinan instansi.
        
        Menyerahkan TPt dan matriks perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada pimpinan instansi pada saat pertemuan akhir
        
        Menyusun konsep Laporan Hasil Pemantauan (LHPt)
- - - - 2 kali dalam setahun
    - - tiap semester atau 2 kali dalam setahun
  - - - kasus KND sudah diterima o/ TPKN/D
        
        dilakukan proses verifikasi/penelitian sampai dengan KND tsb memasuki proses pemeriksaan o/ BPK/Pimpinan instansi/Pengadilan u/ memperoleh penetapan
    - - kasus KND telah memiliki penetapan melalui penerbitan surat
        
        yang diterbitkan o/ BPK/Pimpinan Instansi/Putusan Pengadilan yang merupakan akhir dari proses
    - - kasus KND yang masih berada pada sumber informasi
        
        masih dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, laporan pengawasan APIP, perhitungan ex-officio/ atasa langsung sampai dengan informasi tsb dilaporkan o/ atasan langsung/kepala satker kepda pimpinan, pimpinan menyerahkan ke TPKN/D u/ diproses
  - - - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
    - - Pasal 10 ayat (3)
        
        Tentang BPK yang menyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian
      - Pasal 10 ayat (4)
        
        Hasil pemantauan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
      - Pasal 12
        
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang BPK dalam melaksanakan pemantauan terhadap penyelesaian kerugian Negara/daerah diatur dengan Peraturan BPK
    - - Petunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - - - Data Baru
        
        proses memasukkan data kerugian negara/daerah yang belum pernah diinput dalam database kerugian negara/daerah.
      - Pemutahiran Data
        
        proses memasukkan data kerugian negara/daerah yang sudah pernah diinput dalam database kerugian negara/daerah untuk memperbaharui data
    - - Pelaksanaan penginputan data
        
        Setelah pengelola Manajemen SIKAD membuka akses databse
      - untuk pelaporan pemantauan KND
        
        Semester I => Minggu pertama Mei s/d minggu keempat Juli
        
        Semester II => Minggu pertama November s/d minggu keempat Januari
      - Inputer
        
        Supervisor
        
        ditunjuk o/ Super User