Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 - Coggle Diagram
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UUD 1945
Latar Belakang Otonomi Daerah
Desentralisasi
Efisiensi & efektivitas
Kehidupan demokrasi di daerah
Wahana pendidikan politik di daerah
Peluang berpartisipasi masyarakat daerah
Mempercepat pembangunan
Integrasi Nasional
Pemerintah yang bersih dan berwibawa
Permasalahan penyelenggaraan Otonomi Daerah
Keberagaman (geografis, demografis, etnis, sosbud, karakter, kemampuan) daerah
Penyebaran penduduk tidak merata
Kendala komunikasi dan transportasi
Keadaan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup tidak merata.
Perubahan Sentralistik (UU No. 5/1974)
Keterbatasan SDM (kualitas), keuangan daerah, sarana prasarana, kemampuan berorganisasi & manajerial
Pengertian Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perUUan
Ruang Lingkup Hukum Pemda
Susunan dan kedudukan Pemda
Tugas dan wewenang Pemda
Kedudukan
Hukum Pemda
mengatur hubungan hukum antara organisasi masyarakat dengan masyarakatnya.
Hukum Publik
Sumber Hukum Pemda
Sumber Hukum Material
Pancasila
Ilmu Pemerintahan
Sumber Hukum Formal
UUD 1945
UU No. 32 / 2004
UU No. 33 / 2004
Peraturan Pelaksana