Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PERATURAN PEMERINTAH NO 6 TAHUN 2020 BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT (BAB…

- - - - a. wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi:
      - b. berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut secara menetap:
      - c. menempel atau tidak menempel pada daratan; dan
      - d. memiliki fungsi tertentu.
    - - a. mengapung di permukaan Laut
      - b. berada di kolom air; dan/atau
      - c. berada di dasar Laut.
    - - a. bangunan yg menempel pada Pantai; dan/atau
      - b. bangunan yg tdk menempel pada Pantai tetapi menempel pada dasar Laut atau dasar Laut dan tanah di bawahnya.
    - - a. hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
      - b. perikanan;
      - c. pergaraman
      - d. wisata bahari;
      - e. pelayaran;
      - f. perhubungan darat;
      - g. telekomunikasi;
      - h. pengamanan Pantai;
      - i. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
      - j. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
      - k. instalasi ketenagalistrikan;
      - l. pengumpulan data dan penelitian;
      - m. pertahanan dan keamanan;
      - n. penyediaan sumber daya air; dan
      - o. pemanfaatan air Laut selain energi.
  - - - a. bangunan hunian;
      - b. bangunan keagamaan; dan
      - c. bangunan sosial dan budaya.
    - - a. pelabuhan perikanan;
      - b. alat penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
      - c. alat pengolahan ikan secara terapung;
      - d. karamba jaring apung;
      - e. struktur budidaya Laut;
      - f. instalasi pengambilan air Laut untuk budidaya ikan; dan
      - g. terumbu buatan.
    - - a. akomodasi;
      - b. jalan pelantar;
      - c. ponton wisata;
      - d. pelabuhan wisata;
      - e. titik labuh;
      - f. bangunan untuk kuliner; dan
      - g. taman bawah air (marine scaping).
    - - a. terowongan bawah Laut; dan
      - b. jembatan.
    - - a. krib;
      - b. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
      - c. revetmen;
      - d. tanggul Laut;
      - e. tembok Laut; dan
      - f. pemecah gelombang.
    - - a. anjungan lepas Pantai;
      - b. anjungan apung;
      - c. anjungan bawah Laut;
      - d. pipa bawah Laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi; dan
      - e. fasilitas penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
    - - a. bangunan untuk tempat penampungan sementara mineral dan batubara;
      - b. fasilitas penunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
      - c. pipa fluida lainnya.
    - - a. pembangkit listrik energi gelombang;
      - b. pembangkit listrik tenaga bayu;
      - c. pembangkit listrik tenaga surya terapung;
      - d. pembangit listrik tenaga konversi energi panas Laut (ocean thermal energy conversion);
      - e. pembangkit listrik energi pasang surut;
      - f. pembangkit listrik energi arus Laut;
      - g. kapal pembangkit listrik (mobile power plant);
      - h. bangunan penyangga kabel saluran udara;
      - i. kabel saluran udara;
      - j. kabel listrik bawah air;
      - k. fasilitas penunjang instalasi ketenagalistrikan; dan
      - l. instalasi ketenagalistrikan di Laut lainnya.
    - - a. alat pengumpulan data oseanografi;
      - b. bangunan penelitian sumber daya ikan; dan
      - c. bangunan penelitian kelautan.
- - - - (1) Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut wajib memperhatikan:
        
        a. kesesuaian lokasi;
        
        b. perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan;
        
        c. keamanan terhadap bencana di Laut;
        
        d. keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan;
        
        e. perlindungan masyarakat; dan
        
        f. wilayah pertahanan negara.
      - (2) Kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kesesuaian alokasi ruang di Laut untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut berdasarkan:
        
        a. rencana tata ruang Laut;
        
        b. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; atau
        
        c. rencana zonasi kawasan Laut.
      - (3) Perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan memperhatikan:
        
        a. hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
        
        b. wilayah penangkapan ikan;
        
        c. wilayah budidaya perikanan;
        
        d. keberadaan alur migrasi biota Laut;
        
        e. keberadaan kawasan konservasi perairan;
        
        f. keberadaan spesies sedenter; dan/atau
        
        g. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
      - (4) Keamanan terhadap bencana di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan memperhatikan:
        
        a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di Laut;
        
        b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan;
        
        c. keberadaan sesar di dasar Laut;
        
        d. keberadaan gunung api dasar Laut; dan/atau
        
        e. risiko bencana dan pencemaran.
      - (5) Keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan memperhatikan keberadaan:
        
        a. alur pelayaran;
        
        b. ruang bebas;
        
        c. koridor pemasangan kabel Laut dan pipa bawah Laut;
        
        d. jalur penangkapan ikan dan jalur migrasi biota Laut;
        
        e. perairan wajib pandu;
        
        f. sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan/atau
        
        g. sisa bangunan di Laut.
      - (6) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan dengan memperhatikan:
        
        a. keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal;
        
        b. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil; dan/atau
        
        c. akses masyarakat menuju dan ke Laut.
      - (7) Wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan dengan memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut pada wilayah pertahanan berupa:
        
        a. daerah latihan militer;
        
        b. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
        
        c. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
        
        d. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau
        
        e. daerah ranjau Laut.
  - - - (1) Pemrakarsa yang akan mendirikan dan/atau menempatkan Bangunan dan Instalasi di Laut harus mengajukan permohonan kepada:
        
        a. Menteri;
        
        b. menteri yang terkait dengan fungsi dan jenis Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); atau
        
        c. gubernur
        
        sesuai dengan kewenangannya.
      - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
        
        a. persyaratan administratif; dan
        
        b. persyaratan teknis.
    - - (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
        
        a. Izin Lokasi; dan
        
        b. Izin Lingkungan.
      - (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
        a terdiri atas:
        
        a. Izin Lokasi perairan pesisir, untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di sebagian perairan pesisir; dan
        
        b. Izin Lokasi di Laut, untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
      - (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki untuk setiap kegiatan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemanfaatan lingkungan hidup.
      - (4) Ketentuan mengenai Izin Lokasi dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - - (1) Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya meliputi:
        
        a. utk bangunan hunian, wajib:
        
        memiliki sistem sanitasi;
        
        memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga;
        
        memiliki jalan pelantar; dan
        
        memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
        
        b. utk bangunan keagamaan, sosial, dan budaya, wajib:
        
        memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
        
        menyusun studi kelayakan teknis;
        
        memiliki rencana detail;
        
        menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas;
        
        menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan;
        
        memiliki sistem sanitasi;
        
        memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga;
        
        memiliki jalan pelantar; dan
        
        memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
      - (2) Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya oleh masyarakat hukum adat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sanitasi, pengelolaan limbah, dan memiliki jalan pelantar.
    - - (1) Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan dan pergaraman meliputi:
        
        a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
        
        b. menyusun studi kelayakan teknis;
        
        c. memiliki rencana detail;
        
        d. menggunakan material yang ramah lingkungan; dan
        
        e. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
      - (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
    - - (1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk pendirian dan/atau penempatan pelabuhan perikanan wajib:
        
        a. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan pada fasilitas pelabuhan perikanan yang memerlukan;
        
        b. mempertimbangkan arah gerak dan volume sedimen Pantai; dan
        
        c. melaksanakan penilaian risiko.
      - (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk pendirian dan/atau penempatan alat penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif, alat pengolahan ikan secara terapung karamba jaring apung, dan struktur budidaya Laut, wajib berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung kawasan terhadap aktivitas perikanan.
    - - a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut, yg paling sedikit memuat:
        
        letak geografis;
        
        data hidrografi dan oseanografi; dan
        
        geomorfologi dan geologi Laut.
      - b. menyusun studi kelayakan teknis; dan
      - c. memiliki rencana detail.
    - - (1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk pendirian jalan pelantar wajib:
        
        a. berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
        
        b. menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas; dan
        
        c. menggunakan cat pelapis anti teritip yang ramah lingkungan.
      - (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk penempatan ponton wisata wajib:
        
        a. dilaksanakan berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
        
        b. memiliki sistem sanitasi;
        
        c. memiliki sistem pengolahan limbah;
        
        d. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu karang;
        
        e. memperhitungkan penempatan tali tambat agar tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem Laut;
        
        f. memperhatikan tegangan tali tambat dengan interval pasang surut; dan
        
        g. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
      - (3) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk pendirian pelabuhan wisata wajib:
        
        a. memiliki dokumen perencanaan pembangunan
        pelabuhan pariwisata berupa:
        
        a. studi kelayakan; dan
        
        desain rinci;
        
        b. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan;
        
        c. mempertimbangkan arah gerak dan volume sedimen Pantai; dan
        
        d. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
      - (4) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk penempatan taman bawah air wajib:
        
        a. menggunakan material yang ramah lingkungan;
        
        b. memasang penanda keberadaan taman bawah air dengan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
        
        c. menghindari kerusakan ekosistem.
    - - a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
      - b. menyusun studi kelayakan teknis;
      - c. memiliki rencana detail; dan
      - d. memperhatikan ancaman bencana di Laut.
    - - a. melaksanakan studi kelayakan berupa:
        
        kelayakan teknis; dan
        
        kelayakan sosial ekonomi,
      - b. melaksanakan penilaian risiko;
      - c. memiliki rencana kontijensi;
      - d. melakukan analisis terhadap data konduktivitas, temperatur, dan kedalaman;
      - e. berdasarkan hasil survei kondisi tanah atau geoteknik yang meliputi sifat fisis dan mekanis lapisan tanah;
      - f. melakukan analisis profil dasar Laut;
      - g. memenuhi persyaratan ruang aman terhadap keselamatan pelayaran berupa:
        
        ruang bebas (clearance) untuk pendirian jembatan; atau
        
        sarat kapal (draught) dan ruang bebas (under keel clearance) untuk terowongan bawah Laut; dan
      - h. persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, kelautan dan perikanan, serta pekerjaan umum.
    - - (1) Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dgn fungsi telekomunikasi meliputi:
        
        a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
        
        b. memiliki rencana detail;
        
        c. menyusun studi kelayakan teknis; dan
        
        d. mempertimbangkan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut dalam penentuan titik pendaratan (landing points).
      - (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi telekomunikasi juga memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
    - - a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
      - b. menyusun studi kelayakan teknis yang berupa tata letak;
      - c. memiliki pradesain;
      - d. memiliki rencana detail desain yang memperhatikan ancaman dan kala ulang bencana di Laut;
      - e. hasil survei kondisi tanah atau geoteknik yang meliputi sifat fisis dan mekanis lapisan tanah; dan
      - f. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pekerjaan umum.
    - - (1) Dalam hal pembangunan bangunan pengamanan Pantai dilakukan oleh pemrakarsa dari swasta, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemrakarsa tersebut wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari unit pelaksana teknis pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
      - (2) Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
    - - a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut, yg paling sedikit memuat:
        
        letak geografis;
        
        data hidrografi dan oseanografi; dan/atau
        
        geomorfologi dan geologi Laut;
      - b. menyusun studi kelayakan teknis;
      - c. memiliki rencana detail; dan
      - d. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral serta di bidang pelayaran.
    - - a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
      - b. menyusun studi kelayakan teknis;
      - c. memiliki rencana detail;
      - d. memperhatikan ancaman bencana di Laut;
      - e. memperoleh rekomendasi teknis dari instansi terkait di bidang ketenagalistrikan; dan
      - f. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang energi dan sumber daya mineral serta di bidang pelayaran, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, dan ketenagalistrikan.
    - - (1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik energi gelombang wajib:
        
        a. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
        
        b. melakukan analisis kekuatan dan arah datang gelombang;
        
        c. menentukan desain pembangkit listrik energi gelombang yang sesuai;
        
        d. mempertimbangkan respon hidro elastik dari struktur apung yang sangat besar terhadap gelombang;
        
        e. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
        
        f. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu karang;
        
        g. melaksanakan penilaian risiko;
        
        h. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
        
        i. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
      - (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik tenaga bayu dan pembangkit listrik tenaga surya terapung wajib:
        
        a. berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
        
        b. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu karang;
        
        c. memperhitungkan penempatan tali tambat agar tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem Laut;
        
        d. memperhatikan tegangan tali tambat dengan interval pasang surut;
        
        e. melakukan analisis durasi paparan sinar matahari dalam periode tertentu;
        
        f. melakukan analisis kecepatan, arah, dan kekuatan angin;
        
        g. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
        
        h. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
        
        i. melaksanakan penilaian risiko;
        
        j. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
        
        k. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
      - (3) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dlm Pasal 21, utk pendirian dan/atau penempatan bangunana pembangit listrik tenaga konversi energi panal Laut wajib:
        
        a. menentukan desain sistem pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut yang digunakan;
        
        b. melakukan survei dan analisis data primer dan/atau data sekunder untuk penentuan lokasi pengambilan air Laut hangat pada permukaan air Laut dan air Laut dingin pada kedalaman 1.000 (seribu) meter atau pada kedalaman tertentu dengan interval suhu yang sesuai untuk pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut;
        
        c. melakukan analisis terhadap akses instalasi pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut ke air dari perairan dasar Laut yang bersuhu dingin;
        
        d. melakukan analisis pemanfaatan ekstraksi air dari perairan dasar Laut yang bersuhu dingin untuk pemanfaatan ekonomis lain;
        
        e. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
        
        f. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
        
        g. melaksanakan penilaian risiko;
        
        h. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
        
        i. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
      - (4) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dlm Pasal 21, utk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik energi pasang surut wajib:
        
        a. memiliki rentang pasang surut paling sedikit 4 (empat) meter;
        
        b. memiliki kedalaman paling sedikit 15 (lima belas) meter pada saat surut terendah;
        
        c. mempertimbangkan jarak terdekat ke Pantai;
        
        d. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
        
        e. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
        
        f. melaksanakan penilaian risiko;
        
        g. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
        
        h. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
      - (5) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dlm Pasal 21, utk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik energi arus Laut wajib:
        
        a. menentukan desain instalasi pembangkit listrik energi arus Laut yang akan digunakan;
        
        b. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
        
        c. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
        
        d. melaksanakan penilaian risiko;
        
        e. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
        
        f. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
      - (6) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dlm Pasal 21, utk pendirian dan/atau penempatan bangunan kapal pembangkit listrik wajib:
        
        a. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu karang;
        
        b. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
        
        c. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
        
        d. melaksanakan penilaian risiko;
        
        e. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
        
        f. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
      - (7) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dlm Pasal 21, utk pendirian dan/atau penempatan bangunan penyangga kabel saluran udara dan kabel saluran udara wajib:
        
        a. memiliki rencana kontijensi;
        
        b. melakukan analisis terhadap data konduktivitas, temperatur, dan kedalaman;
        
        c. berdasarkan hasil survei kondisi tanah atau geoteknik yang meliputi sifat fisis dan mekanis lapisan tanah;
        
        d. tidak mengganggu alur pelayaran dan alur Laut kepulauan Indonesia;
        
        e. memenuhi persyaratan ruang bebas vertikal (vertical clearance) untuk penempatan kabel saluran udara terhadap keselamatan pelayaran dan keselamatan penerbangan;
        
        f. memenuhi persyaratan ruang bebas dan jarak bebas minimum;
        
        g. mempertimbangkan kajian teknis terkait dampak elektromagnetis dari kabel saluran udara;
        
        h. melaksanakan penentuan titik koordinat awal dan akhir;
        
        i. melaksanakan penilaian risiko;
        
        j. melaksanakan studi kelayakan, yang berupa:
        
        kelayakan teknis; dan
        
        kelayakan sosial ekonomi; dan
        
        k. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut.
    - - a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
      - b. menyusun studi kelayakan teknis;
      - c. memiliki rencana detail; dan
      - d. memperhatikan ancaman bencana di Laut.
    - - a. tidak mengubah titik dasar dan titik referensi di pulau kecil terluar; dan
      - b. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pertahanan dan keamanan.
  - - - (1) Pemrakarsa wajib mengacu peta Laut Indonesia dalam pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut.
      - (2) Pemrakarsa wajib melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi dengan melampirkan:
        
        a. desain rinci Bangunan dan/atau Instalasi di Laut;
        
        b. lokasi pendirian beserta daftar titik koordinat pembangunan dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut; dan
        
        c. posisi, kedalaman, dan dimensi Bangunan dan Instalasi di Laut.
      - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipublikasikan dlm:
        
        a. maklumat pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
        
        b. berita pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi.
      - (4) Instansi yg membidangi hidrografi dan oseanografi selanjutnya menggambar hasil publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dlm peta Laut Indonesia.
    - - (1) Dalam pelaksanaan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut ditetapkan zona keamanan dan keselamatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran di sekeliling Bangunan dan Instalasi Laut untuk menjamin keselamatan pelayaran dan keselamatan Bangunan dan Instalasi di Laut.
      - (2) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
        
        a. sebagai batas pengaman Bangunan dan Instalasi di Laut;
        
        b. melindungi Bangunan dan Instalasi di Laut dari gangguan sarana lain; dan
        
        c. melindungi pelaksanaan kegiatan konstruksi, operasi, perawatan berkala, dan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut.
      - (3) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana
        dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
        
        a. zona terlarang pada area paling jauh 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar Bangunan dan Instalasi di Laut; dan
        
        b. zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di Laut
      - (4) Dalam hal zona keamanan dan keselamatan antar-Bangunan dan Instalasi di Laut berdekatan atau kurang dari lebar zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan jarak zona keamanan dan keselamatan tersebut dikoordinasikan antarpemrakarsa.
      - (5) Pada zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang membangun Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya.
      - (6) Pada zona terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan sistem sarana bantu navigasi pelayaran setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
      - (7) Zona keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dalam:
        
        a. maklumat pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
        
        b. berita pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi; dan
        
        c. peta Laut Indonesia dan buku petunjuk pelayaran.
- - - - a. Izin Lokasi habis masa berlakunya;
      - b. dinyatakan tidak dipergunakan lagi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
      - c. terdapat perubahan kebijakan nasional; dan/atau
      - d. kepentingan pertahanan dan keamanan.
    - - a. tidak terdapat aktivitas usaha dan/atau kegiatan selama 2 (dua) tahun sejak pembangunan dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut selesai dilaksanakan;
      - b. tidak memenuhi persyaratan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 23; atau
      - c. erdapat usulan dari Pemrakarsa.
    - - a. keberlangsungan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
      - b. keselamatan pelayaran;
      - c. perlindungan lingkungan Laut;
      - d. hak dan kewajiban negara lain di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi; dan
      - e. kepentingan pertahanan dan keamanan.
    - - a. menggunakan teknologi yang sesuai dengan standar nasional, standar regional, atau standar/praktik internasional yang berlaku; dan
      - b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan bawah air.
  - - - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, dalam rangka pertimbangan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
      - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk pertimbangan penetapan lokasi Bangunan dan Instalasi di Laut yang akan dialihfungsikan.
  - - - disiarkan melalui stasiun radio Pantai; dan
      - disiarkan melalui maklumat pelayaran, dan
    - - disiarkan berita pelaut Indonesia;
      - dicantumkan dalam peta laut indonesia dan buku petunjuk pelayaran; dan/atau
      - dihapuskan dari peta Laut Indonesia.
- - - - a. menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum utk Bangunan dan Instaladi di Laut dgn fungsi:
        
        hunian, keagamaan, sosial dan budaya;
        
        perhubungan darat;
        
        pengamanan Pantai; dan
        
        penyediaan sumber daya air;
      - b. menteri yg menyelenggarakan urusna pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan utk Bangunan dan Instalasi di Laut dgn fungsi:
        
        perikanan;
        
        pergaraman;
        
        wisata bahari;
        
        pengamanan Pantai terhadap kegiatan kelautan dan perikanan; dan
        
        pemanfaatan air Laut selain energi;
      - c. menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran utk Bangunan dan Instalasi di Laut dgn fungsi:
        
        perhubungan Laut; dan
        
        telekomunikasi;
      - d. menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral utk Bangunan dan Instalasi di Laut dgn fungsi:
        
        kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
        
        kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
        
        instalasi ketenagalistrikan;
      - e. kepala lembaga yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan, pengkajian dan penerapan teknologi, informasi geospasial, dan meterologi, limatologi, dan geofisika utk Bangunan dan Instalasi di Laut dgn fungsi pengumpulan data dan penelitian; dan
      - f. menteri yg menyelentggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia utk Bangunan dan Instalasi di Laut dgn fungsi pertahanan dan keamanan.
    - - a. Bangunan dan Instalasi di Laut dan fungsinya; dan
      - b. pengaruh Bangunan dan Instalasi di Laut terhadap ekosistem Laut.
- - - - a. bangunan gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam air; dan
      - b. Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.