Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PP NOMOR 1 TAHUN 2012 PELAKSANAAN UU NO 8 THN 1993 TTG PPN BARANG DAN…

- - - - a. Pajak yg terutang tersebut dpt ditagih kepada penjual barang atau pembari jasa; atau
      - b. pembeli BKP atau penerima JKP dpt menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.
- - - - a. tujuan produktif; atau
      - b. tujuan konsumtif.
    - - a. tidak terutang PPN; atau
      - b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
- - - - a. Harja Jual;
      - b. Penggantian;
      - c. nilai import;
      - d. nilai ekspor; atau
      - e. nilai lain,
      - yg dipakai sebagai dasar utk menghitung PPN atau PPN dan PPNBM atas Barang Mewah yg terutang.
    - - a. PKP yg menghasilkan BKP yg tergolong mewah menggunakan BKP yg tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari BKP yg tergolong mewah yg dihasilkannya; dan
      - b. atas perolehan BKP yg tergolong mewah lainnya tersebut telah dibayar PNBM,
      - Dasar Pengenaan Pajak berupa Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk PPNBM yg telah dibayar atas perolehan BKP yg tergolong mewah lainnya tersebut.
    - - a. PKP yg menghasilkan BKP yg tergolong mewah; atau
      - b. PKP yg melakukan impor BKP yg tergolong mewah,
      - adalah termasuk PPNBM yg dikenakan atas perolehan atau atas impor BKP yg tergolong mewah tersebut.
- - - - a. nilai kontrak;
      - b. Dasar Pengenaan Pajak; dan
      - c. besarnya PPN atau PPN dan PPNBM yg terutang.
  - - - a. PPN = 10/(110+t) x harga atau pembayaran atas penyerahan BKP
      - b. PPNBM = t/(110 + t) x harga atau pembayaran atas penyerahan BKP
  - - - a. dilaporkan oleh PKP penjual atau PKP pemberi jasa; dan
      - b. dikreditkan atau yg telah dibebankan sebagai biaya oleh PKP pembeli atau PKP penerima jasa.
  - - - a. terjadi kesalahan pemungutan yg mengakibatkan PPN atau PPN dan PPNBM yg dipungut lebih besar dari yg seharusnya atau tidak seharusnya dipungut; dan
      - b. PPN atau PPN dan PPNBM yg salah dipungut sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetorkan dan dilaporkan,
      - atas PPN atau PPN dan PPNBM yg salah dipungut hanya dapat dimintakan kembali oleh pihat yg terpungut, sepanjang belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikapitalisasi dlm harga perolehan.
    - - a. importir;
      - b. pembeli barang;
      - c. penerima jasa;
      - d. pihak yg memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; atau
      - e. pihak yg memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- - - - a. penyerahan BKP;
      - b. impor BKP;
      - c. penyerahan JKP;
      - d. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
      - e. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;
      - f. ekspor BKP Berwujud;
      - g. ekspor BKP Tidak Berwujud; atau
      - h. ekspor JKP.
    - - a. penyerahan BKP berwujud yg menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak terjadi pada saat:
        
        BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga utk dan atas nama pembeli;
        
        BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang utk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
        
        BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
        
        harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dgn prinsip akuntansi yg berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
      - b. penyerahan BKP berwujud yg menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak utk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
      - c. penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi pada saat:
        
        harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
        
        kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui.
      - d. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yg menurut tujuan semula tdk utk diperjualbelikan, yg masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yg terjadi lebih dahulu di antara saat:
        
        ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;
        
        berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yg ditetapkan dlm Anggaran Dasar;
        
        tanggal penetapan Pengadilan yg menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
        
        diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yg ada.
      - e. pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal IA ayat (2) huruf d UUPPN atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:
        
        disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil RUPS yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
        
        ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris.
    - - a. harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
      - b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dlm hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
      - c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan utk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dlm hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP.
    - - a. harga perolehan BKP TIdak Berwujud dan/atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yg memanfaatkannya;
      - b. harga jual BKP Tidak Berwujud dan/atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yg menyerahkannya; atau
      - c. harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yg memanfaatkannya, yg terjadi lebih dahulu.
- - - - a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
      - b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
      - c. pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa BKP yang dibelinya.
    - - a. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
      - b. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
      - c. pada umumnya pembayaran atas penyerahan JKP dilakukan secara tunai.
- - - - a. Semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
        PP Nomor 143 Tahun 2000 tentang
        Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang
        PPN Barang dan Jasa dan PPNBM sebagaimana telah diubah dengan
        UU Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan
        PP Nomor 24 Tahun 2002 tentang
        Perubahan atas
        PP Nomor 143 Tahun 2000 tentang
        Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang
        PPN Barang dan Jasa dan PPNBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
        UU Nomor 18 Tahun 2000 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini atau belum diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
      - b. Peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 144 Tahun 2000 tentang
        Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPPN dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan PP ini.
    - - a. PP Nomor 143 Tahun 2000 tentang
        Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang
        PPN Barang dan Jasa dan PPNBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
        UU Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan
        PP Nomor 24 Tahun 2002 tentang
        Perubahan atas PP Nomor 143 Tahun 2000 tentang
        Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang
        PPN Barang dan Jasa dan PPNBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
        UU Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199); dan
      - b. PP Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062),
      - dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.