Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

UU NO 8 TAHUN 1983 UU NO 11 TAHUN 1994 UU NO 18 TAHUN 2000 UU NO 42…

- - - - a. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
      - b. pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna uasana (leasing);
      - c. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
      - d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuama-cuma atas BKP;
      - e. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yg menurut tujuan semula tdk utk diperjualbeikan, yg masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
      - f. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
      - g. penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
      - h. penyerahan BKP oleh PKP dlm rangka perjanjian pembiayaan yg dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yg penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yg membutuhkan BKP.
    - - a. penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dlm Kitab UU Hukum Dagang;
      - b. penyerahan BKP utk jaminan utang-piutang;
      - d. pengalihan BKP dlm rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dgn syarat pihak yg melakukan pengalihan dan yg menerima pengalihan adalan PKP; dan
      - c. penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dlm hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
      - e. BKP berupa aktiva yg menurut tujuan semula tdk utk diperjualbelikan, yg masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yg Pajak Masukan atas perolehannya tdk dpt dikreditkan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf e.
  - - - a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
      - b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada dibawah penguasaan Pengusaha yag sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
      - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.
- - - - b. impor BKP;
      - c. penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yg dilakukan oleh pengusaha;
      - d. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
      - e. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
      - f. ekspor BKP Berwujud oleh PKP;
      - g. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan
      - h. ekspor JKP oleh PKP.
      - a. penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yg dilakukan oleh pengusaha;
  - - - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yg diambil langsung dari sumbernya;
      - b. barang kebutuhan pokok yg sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
      - c. makanan dan minuman yg disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yg dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yg diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
      - d. uang, emas batangan, dan surat berharga.
    - - a. jasa pelayanan kesehatan medis;
      - b. jasa pelayanan sosial;
      - c. jasa pengiriman surat dgn perangko;
      - d. jasa keuangan;
      - e. jasa keuangan;
      - f. jasa keagamaan;
      - g. jasa pendidikan;
      - h. jasa kesenian dan hiburan;
      - i. jasa penyiaran yg tidak bersifat iklan;
      - j. jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dlm negeri yg menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
      - k. jasa tenaga kerja;
      - l. jasa perhotelan;
      - m. jasa yg disediakan oleh pemerintah dlm rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
      - n. jasa penyediaan tempat parkir;
      - o. jasa telepon umum dgn menggunakan uang logam;
      - p. jasa pengiriman uang dgn wesel pos; dan
      - q. jasa boga atau katering.
  - - - a. penyerahan Barang Kena Pajak yg tergolong mewah yg dilakukan oleh pengusaha yg menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dlm kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
      - b. impor Barang Kena Pajak yg tergolong mewah.
- - - - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
      - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
      - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
  - - - a. PKP yg melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
      - b. PKP yg melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;
      - c. PKP yg melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yg PPNnya tidak dipungut;
      - d. PKP yg melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
      - e. PKP yg melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
      - f. PKP dlm tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud paa ayat (2a).
    - - a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
      - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
      - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
      - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
      - e. DIHAPUS
      - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
      - g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
      - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
      - i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
      - j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- - - - b. impor Barang Kena Pajak;
      - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
      - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
      - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
      - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
      - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
      - h. ekspor Jasa Kena Pajak.
      - a. penyerahan Barang Kena Pajak;
  - - - a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dlm Pasal 4 ayat (1) hufur a atau hufur f dan/atau Pasal 16D;
      - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dlm Pasal 4 ayat (1) huruf c;
      - c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) furuf g; dan/atau
      - d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaiamana dimaksud dlm Pasal 4 ayat (1) furuf h.
    - - a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
      - b.. saat penerimaan pembayaran dlm hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
      - c. saat penerimaan pembayaran termin dlm hal penyerahan sebaian tahap pekerjaan; atau
      - d. saat lain yg diatur dgn atau berdasarkan PMK.
    - - a. nama, alamat, dan NPWP yg menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
      - b. nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
      - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
      - d. PPN yg dipungut;
      - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yg dipungut;
      - f. kode, nomor sei, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
      - g. nama dan tanda tangan yg berhak menandatangani Faktur Pajak.
  - - - a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
      - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
      - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
      - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
      - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dgn PP.
  - - - a. nilai PPN paling sedikit Rp 500,000(lima ratus ribu rupiah) dan dpt disesuaikan dgn PP;
      - b. pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dlm jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
      - c. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom NPWP dan alamat pembeli diisi dgn nomor paspor dan alamat lengkap di negara yg menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yg tdk mempunai NPWP.
    - - a. paspor;
      - b. pas naik (boarding pass) utk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan
      - c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.