REGULASI KEPEGAWAIAN
Pengertian
Pengertian Regulasi/Peraturan
Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.
Pengertian Kepegawian
Kepegawaian adlaah segala hal mengenai kependudukan kewajiban, hak dan pembinaan pegawai.
Pengertian Regulasi Kepegawian
regulasi kepegawaian dapat diartikan sebegai peraturan yang mengatur seorang pegawai, mulai dari pekerjaan hingga peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seorang pegawai.
Manfaat Regulasi Kepegawaian
- Menjamin Kinerja Karyawan
- Menjamin Kepastian Hukum Baik Bagi Pengusaha Maupun Karyawan
- .Menjaga Hak Dan Kewajiban
Macam - macam Regulasi /Peraturan
Tujuan Regulasi Kepegawian
Agar pegawai dapat menunaikan kewajibannya dengan maksimal karena pegawai tersebut mengetahui bahwa haknya akan dipenuhi.
Undang-Undang (UU)
Nomor 2 Tahun 1989 (199) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Nomor 20 Tahun 2003 (124) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Nomor 14 Tahun 2005 (166) Tentang Guru Dan Dosen
Nomor 11 Tahun 2008 (97) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Nomor 14 Tahun 2008 (111) Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah
click to edit
Nomor 21 Tahun 1975 (910) Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
Nomor 24 Tahun 1976 (173) Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
Nomor 10 Tahun 1979 (121) Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Nomor 32 Tahun 1979 (196) Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Nomor 16 Tahun 1994 (220) Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Presidren (Kepres)
click to edit
Nomor 5 Tahun 1996 (166) Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Nomor 71 Tahun 1998 (110) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Negara
Nomor 87 Tahun 1999 (174) Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Nomor 93 Tahun 1999 (102) Tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
Nomor 99 Tahun 2000 (302) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
Peraturan Presiden
click to edit
Nomor 12 Tahun 1961 (117) Tentang Pemberian Tugas Belajar
Nomor 3 Tahun 2006 (156) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
Nomor 12 Tahun 2006 (152) Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
Nomor 33 Tahun 2006 (110) Tentang Tunjangan Pranata Komputer
Nomor 37 Tahun 2006 (118) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Menteri (KepMen)
click to edit
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0442/P/1977 (215)Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 (78)Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 (94) Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 (84) Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/ 2000 (265) Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri (PerMen)
click to edit
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 (401) Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2006 (81) Tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 (103) Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 (145) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan BUP Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2006 (334) Tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
Peraturan Badan Kepegawaian (Perka BKN)
click to edit
No 10 Tahun 2001 (250) Tentang Pegawai negeri sipil yang menjadi Calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah
Nomor 18 Tahun 2006 (144) Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pengawai Negeri Sipil
Nomor 19 Tahun 2006 (416) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
Nomor 22 Tahun 2007 (109) Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
Nomor 7 Tahun 2008 (207) Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
Surat Edaran/Peraturan Lain
click to edit
Nomor 55285/C/1/1978 (135) Tentang Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
Nomor 23/SE/1980 (208) Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Nomor 08/SE/1983 (106) Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Nomor 13/SE/1987 (93) Tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Hilang
Peraturan Dirjen Dikti Nomor 82/DIKTI/kEP/2009 (97) Tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
Pihak-pihak yang dalam hukum ketenagakerjaan menurut UKK antara lain:
click to edit
Organisasi Buruh/Pekerja
Organisasi Pengusaha
Pengusaha
Pemerintah/Pengusaha
Buruh/Pekerja