Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PM 93 Tahun 2013 PM 74…

- - - - d. klasifikasi;
      - e. asal dan tujuan;
      - c. kategori;
      - f. pemilik barang; dan
      - b. jumlah muatan;
      - g. cara penanganan.
      - a. jenis barang;
  - - - f. bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang mudah menyala;
      - g. poroxida organic,
      - e. bahan yang dapat terbakar sendiri;
      - h. zat beracun;
      - d. barang padat yang mudah menyala;
      - i. bahan yang menimbulkan infeksi;
      - c. cairan yang mudah menyala;
      - j. bahan radio aktif; dan
      - b. gas yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di
        bawah tekanan;
      - k. bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.
      - a. bahan peledak;
    - - b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional maupun internasional, bagi kapal khusus pengangkut barang berbahaya; dan
      - c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.
      - a. penanganan bongkar muat, penumpukan, dan penyimpanan selama berada di kapal serta pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;
    - - b. barang curah;
      - c. rel; dan
      - a. kayu gelondongan (logs),
      - d. ternak.
    - - b. bahan padat; dan
      - c. bahan gas.
      - a. bahan cair;
- - - - (3). Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
      - (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan join venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
      - (2) Ketentuan persyaratan administrasi untuk usaha patungan (Joint Venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
        
        c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
        
        d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
        
        b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
        
        e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan
        
        a. memiliki akta pendirian perusahaan yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
        
        f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dengan pendidikan paling rendah Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibiaktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang.
    - - (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapatkan izin usaha dari Kepala BKPM, guberriur, atau bupati/ walikota, wajib:
        
        e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala BKPM, gubernur dan/atau walikota/ bupati sesuai kewenangannya apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab, dan/atau nama pemilik, NPWP perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
        
        f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;
        
        d.menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
        
        g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan laut dengan tembusan Direktur Jenderal, semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
        
        b. melakukan kegiatan operasional secara nyata
        dan terus menerus sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
        
        h. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL; dan
        
        a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut;
        
        i. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.
        
        c. mematuhi semua ketentuan peraturan
        perundang-undangan;
    - - (1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
      - (2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut, perusahaan angkutan laut nasional wajib memiliki izin usaha.
    - - (2) Berdasarkan permohonan penyesuaian izin usaha atau izin operasi atas adanya perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SIUPAL dan SIOPSUS yang baru.
      - (1) Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan maka perusahaan angkutan laut nasional harus menyampaikan permohonan untuk diterbitkan penyesuaian izin usaha atas nama perusahaan yang baru dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disertai dengan melampirkan SIUPAL asli terakhir.
    - - a. perkembangan komposisi kepemilikan modalperusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
      - b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya;
      - c. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Penyelenggara Pelabuhan;
      - d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
      - e. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (Round Voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan menggunakan format Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PM ini;
      - f. perubahan armada kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala BKPM, gubernur, bupati/ walikota sesuai kewenangannya; dan
      - g. tahunan kegiatan perusahaan kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, guberriur, bupati/walikota sesuai kewenangannya, paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
    - - (8) Penggunaan kapal berbendera indonesia yang berstatus leasing sebagaimana dimaksud dengan ayat 7 dapat dilakukan jika pembayaran untuk proses kepemilikan kapalnya telah mencapai paling kecil 60% dari harga kapal yang dibuktikan dengan dokumen pembayaran yang sah.
      - (5) Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui:
        
        b. surat ukur kapal yang masih berlaku;
        
        c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
        
        a. grosse akta kapal;
        
        d. crew list bagi tongkang bermesin.
      - (4) Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement.
      - (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
        
        a. administrasi; dan
        
        b. teknis.
      - (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
        
        d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
        
        e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan
        
        c. memiliki NPWP perusahaan atau koperasi;
        
        f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibiiktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
        
        b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
        
        g. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussiness plan).
        
        a. memiliki akta pendirian perusahaan atau koperasi yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
      - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
        
        b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT
        175 (seratus tujuh puluah lima Gross Tonnage);
        
        c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Growss Tonnage); atau
        
        a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) secara kumulatif;
        
        d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross tonnage).
      - (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dna) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.
      - (7) Kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang proses kepemilikan kapalnya dilakukan melalui tensing (sewa guna usaha), dari perusahaan tensing harus ada pernyataan bahwa tidak keberatan kapalnya digunakan sebagai persyaratan izin usaha.
    - - (1) Perusahaan angkutan laut nasional dengan kepemilikan modal 100% (seratus persen) dalam negeri yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut nasional dengan penanaman modal asing (joint venture) wajib melaporkan perubahan statusnya tersebut kepada Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota.
      - (2) Laporan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
        
        a. administrasi; dan
        
        b. teknis.
      - (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
        
        b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan
        
        c. salinan Izin Penanaman Modal Asing di bidang usaha angkutan laut dari instansi yang berwenang.
        
        a. salinan akta perusahaan dari perubahannya;
      - (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut berukuran minimal GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) yang dibuktikan dengan:
        
        b. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan
        
        c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.
        
        a. grosse akta kapal asli;
      - (5) Batasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
    - - (1) Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati /Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4).
      - (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
      - (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.
      - (4) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan—alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 64 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
      - (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mericatatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) dengan menggunakan format Contoh 55 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
    - - (7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat diajukan kembali oleh pemohon kepada Kepala BKPM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, setelah persyaratan dilengkapi.
      - (6) Dalam hal persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan menggunakan format Contoh 51d pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini untuk melengkapi persyaratan.
      - (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada:
        
        b. gubernur bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah propinsi setempat; atau
        
        c. bupati atau walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota setempat.
        
        a. Kepala BKPM bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional;
      - (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Kepala BKPM dengan menggunakan format Contoh 5I, gubernur dengan menggunakan format Contoh 51a, dan bupati/walikota dengan menggunakan format Contoh 5lb pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PM ini disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3).
      - (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM sesuai kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
      - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
        pada ayat (1), gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
      - (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Kepala BKPM mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan menggunakan format Contoh 5 lc pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melengkapi persyaratan.
      - (8) Permohonan yang diajukan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus dibuat sebagai permohonan baru.
      - (9) Kepala BKPM setelah melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi dan penelitian dari aspek teknis.
      - (10) Dalam melakukan evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 9, Direktur Jendral, gubernur dan bupati/ walikota dapat melakukan verifikasi status hukum kapal tempat kapal didaftarkan
      - (11) Dalam hal hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan kepada Kepala BKPM untuk dilengkapi oleh pemohon.
      - (12) Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi izin usaha angkutan laut kepada Kepala BKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dengan menggunakan format Contoh 52 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
      - (13) Berdasarkan rekomendasi izin usaha angkutan laut yang disampaikan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SIUPAL dengan menggunakan format Contoh 53, Contoh 53a, dan Contoh 53b, pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
    - - (1) Perusahaan patungan (joint venture) yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis perubahan status perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), izin usahanya akan dicabut.
      - (2) Perusahaan patungan joint venture) yang tidak melaporkan perubahan status perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) akan dikenakan sanksi.
      - (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prosedur pemberian sanksi.
- - - - Pasal 17
        Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dapat mengangkut muatan:
        
        a. barang curah kering dan curah cair;
        
        b. barang yang sejenis; atau
        
        c. barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.
      - Pasal 15
        
        (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh
        14 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        (2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan.
        
        (3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
        
        b. salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah;
        
        c. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
        
        a. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan
        kapal;
        
        d. daftar awak kapal.
        
        (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        (5) Perusahaan angkutan laut nasional dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        (6) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
      - Pasal 18
        
        (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengangkut muatan barang umum apabila tidak tersedia kapal yang sesuai kebutuhan pada tujuan dan waktu yang sama yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur.
        
        (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur yang akan mengangkut muatan barang umum dapat mengajukan laporan penambahan urgensi muatan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        (3) Dalam hal permohonan laporan penambahan urgensi muatan ditolak, Direlctur Jenderal wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan— alasan penolakan.
        
        (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan.
        
        (5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan laporan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan untuk jenis miiatan yang akan diangkut, dengan menggunakan format Contoh 19 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
      - Pasal 16
        Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib menyampaikan laporan:
        
        a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
        
        b. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal—kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
        
        c. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lama awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report), dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
    - - Pasal 10
        
        (7) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
        
        b. mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan
        
        c. mengumumkan tarif untuk kapal penumpang.
        
        a. melaporkan rencana pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal;
        
        (6) Perusahaan angkutan laut nasional harus mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur yang telah dioperasikan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan berturut—turut.
        
        (5) Format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
        
        (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
        
        (2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat
        (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        (3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat
        (1) disampaikan dengan melampirkan:
        
        c. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (uoyage report) yang terakhir bagi kapal yang telah beroperasi;
        
        d. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah; dan
        
        b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
        
        e. salinan leasing, sewa (charter , dan penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut.
        
        a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
        
        (8) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikari kapalnya pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan:
        
        b. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
        
        c. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lambat awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (roynpe report), dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
      - Pasal 11
        
        (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8] huruf b dan Pasal 11 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dna) tahun sekali.
        
        (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur atas hasil evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
        
        (2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas hasil evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
        
        (4) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur dan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
      - pasal 12
        
        (1) Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur secara berkesinarnbungan dapat diberikan insentif berupa:
        
        b. penyediaan bunker sesuai trayek dan jumlah hari layar; dan
        
        c. keringanan tarif jasa kepelabuhanan.
        
        a. pemberian prioritas sandar;
        
        (2)Tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
        
        b.tarif jasa tambat; dan
        
        c.tarif jasa penundaan.
        
        a.tarif jasa labuh;
        
        (3) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - pasal 13
        
        (1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangan trayek berupa deviasi dan omisi.
        
        (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
        (1) dilakukan dengan ketentuan:
        
        a. untuk kapal—kapal yang memperoleh subsidi operasi/ penugasan dengan dana dari APBN, deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikan pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara;
        
        c. selain deviasi dan omisi untuk kondisi sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, deviasi dan omisi juga dapat diberikan untuk keadaan-keadaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam, kecelakaan di laut, kerusakan kapal yang membutuhkan perbaikan segera, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah serta masa puncak angkutan lebaran, natal, dan tahun baru.
        
        b. omisi dilakukan apabila:
        
        tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya; atau
        
        kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya.
        
        kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam suatu trayek yang bersangkutan;
        
        (3) Persetujuan atas deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2 diberikan setelah perusahaan angkutan laut menyampaikan laporan yang didukung alasan/pertimbangan permohonan persetujuan deviasi dan omisi.
        
        (4) perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melaporkan kepaada direktur jendral dengan menggunakan format dengan contoh 6 dan contoh 7 pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri perhubungan.
        
        (5) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal melakukan deviasi atau omisi.
        
        (6) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kapal melakukan deviasi atau omisi dengan melampirkan keterangan dari instansi yang berwenang.
        
        (7) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan deviasi dan omisi kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 8 dan Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional.
        
        (8) Persetujuan deviasi dan omisi diberikan untuk 1 (satu) kali pelayaran.
        
        (9) Selain melakukan penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian kapal atau substitusi.
        
        (10) Laporan penggantian (substitusi) kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal dilakukan penggantian dengan menggunakan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        (11) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penggantian kapal kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh
        11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional.
        
        (12) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap deviasi, omisi, dan substitusi serta melaporkan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
      - pasal 14
        
        (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan melakukan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        (2) Laporan penambahan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan asal maupun penyelenggara pelabuhan tujuan disertai data—data dan evaluasi terhadap realisasi angkutan pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan terakhir.
        
        (3) Dalam hal permohonan laporan penambahan pengoperasian kapal ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 7 (tujiih) hari kerja setelah permohonan diterima dengan alasan—alasan penolakan.
        
        (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
        
        (5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan dengan menggunakan format Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
        
        (6) Berdasarkan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menetapkan penambahan pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
    - - Pasal 3
        Angkutan Laut Dalam Negeri meliputi kegiatan:
        
        a. trayek angkutan laut dalam negeri
        
        b. pengoperasian kapal pada jaringan trayek
        
        c. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri
      - Pasal 4
        
        (1) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan menggunakan Kapal Berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
        
        (2) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia.
    - - Pasal 5
        
        (3) Jaringan trayek tetap dan teratur angRutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
        
        (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur dan/atau trayek tidalc tetap dan tidak teratur.
        
        (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.
    - - Pasal 6
        
        (1) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan:
        
        c. rencana umum tata ruang;
        
        d. keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi; dan
        
        b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
        
        e. perwujudan Wawasan Nusantara.
        
        a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan
        pariwisata;
        
        (2) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
        
        (3) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
        
        b. usulan trayek dari Pemerintah;
        
        c. usulan trayek dari pemerintah daerah; dan
        
        a. rencana trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri;
        
        d. usulan trayek dari asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.
        
        (4) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioordinasikan dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
      - Pasal 7
        Jaringan trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan, digambarkan dalam peta jaringan trayek dan diumumkan oleh Direktur Jenderal pada forum koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) atau media cetak dan/atau elektronik.
      - Pasal 8
        
        (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), harus memberitahukan rencana trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal.
        
        (2) Rencana trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek dihimpun oleh Direktur Jenderal sebagai bahan penyusunan jaringan trayek.
        
        (3) Berdasarkan rencana trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menetapkan tambahan jaringan trayek tetap dan teratur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
        
        (4) Direktur Jenderal mengkoordinasikan evaluasi terhadap jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dna) tahun sekali.
        
        (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
      - Pasal 9
        
        (1) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.
        
        (2) Penambahan trayek tetap dan teratur dalam jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
        
        b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan pelayaran; dan
        
        c. masukan dari asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
        
        a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan yang ditunjukan dengan data dan informasi pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta tingkat mobilitas penduduk;
        
        (3) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperkuat tingkat konektivitas antarpulau.
        
        (4) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi bersama—sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.
        
        (5) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  - - - a. angkutan laut dalam negeri
      - b. angkutan laut luar negeri
      - c. angkutan laut khusus
      - d. angkutan laut pelayaran-rakyat