Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PM 89 TAHUN 2018 NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN…

- - - - a. Izin Usaha; dan
      - b. Izin Komersial atau Operasional.
    - - a. Izin Pelabuhan Umum;
      - b. Izin Usaha Angkutan Laut;
      - c. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan); dan
      - d. Izin Usaha Jasa Terkait dgn Angkutan di Perairan.
    - - a. Izin Komersial atau Operasional Bidang Kepelabuhanan;
      - b. Izin Komersial atau Operasional Bidang Angkutan Laut;
      - c. Izin Komersial atau Operasional Bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai;
      - d. Izin Komersial atau Operasional Bidang Perkapalan dan Kepelautan; dan
      - e. Izin Komersial atau Operasional Bidang Kenavigasian.
  - - - a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yg sudah terintegrasi dgn OSS;
      - b. mengisi webform dlm hal perizinan blm memiliki sistem aplikasi; atau
      - c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q. DirJen dlm hal ketentuan sebagaimana dimaksud dlm huruf a atau huruf b blm dpt dilaksanakan.
    - - a. Akte Pendirian Badan Hukum Indonesia;
      - b. NPWP; dan
      - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- - - - (1) Izin Pelabuhan Umum sebagaimana dimaksud dlm Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dgn tahapan sebagai berikut:
        
        a. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan;
        
        b. Penetapan Lokasi Pelabuhan;
        
        c. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut;
        
        d. Izin Pengembangan Pelabuhan; dan
        
        e. Pengoperasian Pelabuhan.
      - (2) Utk memperoleh Izin Pelabuhan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus melengkapi persyaratan tercantum dlm Lampiran yg merupaan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
  - - - (1) Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dlm Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
        
        a. Izin Usaha Angkutan Laut (Angkutan di Perairan) (SIUPAL); atau
        
        b. Izin Operasi Angkutan Laut Khusus.
      - (2) Utk memperoleh Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus melengkapi persyaratan tercantum dlm Lampiran yg merupaan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
  - - - (1) Izin Usaha Jasa Terkait dgn Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
        
        a. Izin Usaha Bongkat Muat Barang;
        
        b. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
        
        c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
        
        d. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait dgn Angkutan Laut;
        
        e. Izin Usaha Tally Mandiri;
        
        f. Izin Usaha Depo Peti Kemas; atau
        
        g. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
      - (2) Izin Usaha Jasa Terkait dgn Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf g, diatur dgn PM tersendiri.
      - (3) Utk memperoleh Izin Usaha Jasa Terkait dgn Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus melengkapi persyaratan tercantum dlm Lampiran yg merupaan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
- - - - a. sebagai PNBP sesuai dgn ketentuan Peraturan Perundang-undangan utk izin yg diberikan oleh Menteri; dan/atau
      - b. sebagai Penerimaan PemDa sesuai dgn ketentuan Peraturan Perundang-undangan utk izin yg diberikan oleh PemDa.
- - - - a. melaksanakan pengawasan pemenuhan komitmen Izin usaha oleh Pelaku Usaha;
      - b. melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan standar dan kriteria penerbitan sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran;
      - c. menyampaikan rekomendasi Izin Usaha ke sistem OSS guna penerbitan izin;
      - d. menyampaikan notifikasi kepada sistem OSS terhadap Izin Komersial atau Operasional yg telah diterbitkan; dan/atau
      - e. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional oleh Pelaku Usaha.
    - - a. mekanisme dan tata cara pengawasan;
      - b. penyediaan SDM pelaksana;
      - c. periode waktu; dan
      - d. parameter keberhasilan.