Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PM 51 TAHUN 2015 PM 146 TAHUN 2016 PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT (BAB V…

- - - - Pasal 30 PM 146 thn 2016
        
        (1) BUP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 26 ayat (3) dpt melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dlm 1 (satu) pelabuhan.
        
        (2) Badan Usaha Pelabcthan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:
        
        c. bupati/walikota untuk BUP di pelabuhan pengumpan lokal.
        
        b. gubernur untuk BUP di pelabuhan pengumpan regional; dan
        
        a. Kepala BKPM utk BUP di
        pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
        
        (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan setelah memenuhi persyaratan:
        
        h. memenuhi persyaratan kepemilikan modal.
        
        g. bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) peqawai tetap yg memiliki sertifikat kepelabuhanan yg diterbitkan atau diakui oleh DirJen; dan
        
        f. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan;
        
        e. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
        
        d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
        
        c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
        
        b. berbentuk BUMN, BUMD, atau PT yg khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
        
        a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
        
        (4) Persyaratan kepernilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h terdiri atas:
        
        c. modal dasar paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), untuk pelabuhan pengumpan.
        
        b. modal dasar paling sedikit Rp I00.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), untuk pelabuhan pengumpul; dan
        
        a. modal dasar paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), untuk pelabuhan pengumpul:
        
        (5) Paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditempatkan dan disetor penuh.
        
        (6) Izin usaha BUP tidak dapat dialihkan kecuali mendapat persetujuan dari:
        
        c. bupati /walikota untuk BUP di pelabuhan pengumpan lokal.
        
        b. gubernur untuk BUP di
        pelabuhan pengumpan regional; dan
        
        a. Direktur Jenderal untuk BUP di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul ,
        
        (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
        pemberian izin usaha BUP di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal diatur oleh PemDa sesuai dengan kewenangannya.
      - Pasal 31 PM 146 thn 2016
        
        (1) Utk memperoleh izin usaha sebagai BUP, pemohon menyampaikan permohonan kepada Kepala BKPM dgn menggunakan format contoh 1 yg tercantum dlm Lampiran yg merupakan bagian tdk terpisahkan dari PM ini, disertai dgn dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
        
        (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala BKPM melakukan penelitian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
        
        (3) Dlm hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kepala BKPM mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon utk melengkapi persyaratan dgn menggunakan format contoh 2 yg tercantum dlm Lampiran yg merupakan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
        
        (4) Permohonan yg dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dpt diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
        
        (5) Dlm hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Kepala BKPM menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kepada DirJen utk dilakukan evaluasi dan penelitian dari aspek teknis.
        
        (6) Dalam hal hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, DirJen mengembalikan dokumen permohonan kepada Kepala BKPM utk dilengkapi oleh pemohon.
        
        (7) DirJen menerbitkan rekomendasi izin
        usaha BUP kepada Kepala BKPM dlm jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan, dgn menggunakan format contoh 3a yg tercantum dlm Lampiran yg merupakan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
        
        (8) Berdasarkan rekomendasi izin usaha BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BKPM dlm jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan izin usaha BUP dgn tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, dgn menggunakan format contoh 3b yg tercantum dlm Lampiran yg merupakan bagian tidak terpisahkan dari PM ini.
        
        (9) Izin usaha BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 5 (lima) tahun.
      - Pasal 32 PM 146 thn 2016
        BUP yg telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) dan telah memperoleh konsesi dari OP, KSOP, atau UPP wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada DirJen.
      - Pasal 33
        
        (1) Penetapan BUP yg ditunjuk utk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari OP, KSOP, atau UPP.
        
        (2) Pemberian konsesi kepada BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
      - Pasal 34
        
        (1) Dlm melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan, BUP wajib:
        
        g. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, baik secara nasional maupun internasional.
        
        f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
        
        e. memelihara kelestarian lingkungan;
        
        d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
        
        c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
        
        a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
        
        b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dgn standar pelayanan yg ditetapkan oleh Pemerintah;
        
        (2) DirJen melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin BUP setiap 2 (dua) tahun sekali.
        
        (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perubahan data pada izin BUP, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan, BUP wajib melaporkan kepada Menteri melalui DirJen utk dilakukan penyesuaian.
      - Pasal 35
        
        (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dlm Pasal 34, BUP wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada DirJen setiap 3 (tiga) bulan sekali.
        
        (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        
        e. kinerja peralatan dan fasilitas.
        
        d. kinerja operasional; dan
        
        c. arus penumpang;
        
        b. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
        
        a. arus kunjungan kapal;
        
        (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DirJen melakukan evaluasi dlm rangka pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan.
    - - a. penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
      - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
    - - Pasal 26
        
        (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dlm Pasal 25 huruf a terdiri atas:
        
        i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
        
        h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
        
        g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
        
        f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
        
        e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
        
        d penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga utk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
        
        c. penyediaan dan atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
        
        b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
        
        a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga
        untuk bertambat;
        
        (2) Jasa penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu jasa kapal tunda.
        
        (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUP.
    - - Pasal 27
        
        (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dgn kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 25 huruf b meliputi:
        
        r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
        
        q. jasa periklanan; dan/atau
        
        p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
        
        o. kegiatan perdagangan;
        
        n. kegiatan industri Tertentu;
        
        m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
        
        l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
        
        k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan Container;
        
        j. pengemasan dan pelabelan;
        
        i. perawatan dan perbaikan kapal;
        
        h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
        
        g. penyediaan perkantoran utk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
        
        f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
        
        e. instalasi air bersih dan listrik;
        
        d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
        
        c. penyediaan pergudangan;
        
        b. penyediaan depo peti kemas;
        
        a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
        
        (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan WNI dan/atau badan usaha.
      - Pasal 28
        
        (1) Orang perseorangan WNI dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dlm Pasal 27 ayat (2) yg akan melakukan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dgn kepelabuhanan harus bekerjasama dgn penyelenggara pelabuhan.
        
        (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dpt dilakukan antara lain dlm bentuk:
        
        c. penyewaan penumpukan.
        
        b. penyewaan gudang; dan/ atau
        
        a. penyewaan lahan;
        
        (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Pasal 29
        Dlm hal kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dgn kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 27 ayat (I) dilakukan oleh orang perseorangan WNI dan/atau badan usaha di dalam DLKr sisi darat yg diusahakan oleh BUP, harus mendapatkan persetujuan dari penyelenggara pelabuhan.
  - - - Pasal 23
        
        (3) Hasil konsesi yg diperoleh OP, KSOP, atau UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        
        (1) OP, KSOP, atau UPP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 3 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah utk memberikan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada BUP utk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yg dituangkan dlm perjanjian.
        
        (2) Bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
        
        d. kerjasama operasi.
        
        c. kontrak manajemen; dan
        
        b. persewaan;
        
        a. kerjasama pemanfaatan;
        
        (5) Ketentuan mengenai konsesi atau bentuk kerjasama lainnya diatur dlm PM tersendiri.
        
        (4) OP, KSOP, atau UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlm melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dgn PemDa.
      - Pasal 21
        
        (4) Fasilitas pelabuhan dirancang sesuai dengan kapasitas kemampuan pelayanan sandar dan tambat di pelabuhan termasuk penggunaan jenis peralatan yg akan digunakan di pelabuhan.
        
        (1) Penyediaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilakukan oleh UPP.
        
        (2) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dilakukan sesuai dengan RIP.
        
        (3) Dlm penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerapannya didasarkan pada rencana desain konstruksi utk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
      - pasal 22
        
        (1) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7, OP atau KSOP melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yg diperlukan oleh pengguna jasa yg belum disediakan oleh BUP.
        
        (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat, pelayaran-perintis, fasilitas umum, dan fasilltas sosial.
      - Pasal 24
        
        (1) Utuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (3) OP, KSOP, atau UPP mempunyai wewenang:
        
        d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
        
        c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; dan
        
        b. mengawasi penggunaan DLKr atau DLKp;
        
        a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
        
        (2) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi setiap tahun.
      - Pasal 11
        
        (1) Penyediaan lahan di daratan dlm pelabuhan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh OP, KSOP, atau UPP.
        
        (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh OP atau KSOP atau UPP dlm bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
        
        (3) Dlm hal di atas lahan yg diperlukan utk pelabuhan terdapat hak atas tanah, penyediaannya dilakukan dgn cara pengadaan tanah.
        
        (4) Dlm hal penyediaan lahan dilakukan oleh BUP maka hak atas tanah merupakan Hak Pengelolaan Lahan penyelenggara pelabuhan yang nilainya diperhitungkan dalam perjanjian konsesi.
        
        (5) Hak Pengelolaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atasnya dpt diberikan HGB atau HGU.
        
        (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
        (3) dilaksanakan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Pasal 12
        Penyediaan lahan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan operasional pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
      - Pasal 13
        
        (1) Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang yang dilakukan oleh OP, KSOP, atau UPP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 7 huruf d, dan Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan agar arus dan ketinggian gelombang tdk mengganggu kegiatan di pelabuhan.
        
        (2) Penyediaan penahan gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi perairan.
        
        (3) Pemeliharaan penahan gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.
      - Pasal 14
        
        (1) Penyediaan dan pemeliharaan kolam pelabuhan yang dilakukan oleh OP, KSOP, atau UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 7 huruf d, dan Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan utk kelancaran operasional atau olah gerak kapal.
        
        (2) Penyediaan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan kolam pelabuhan.
        
        (3) Pemeliharaan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.
      - Pasal 15
        
        (1) Penyediaan dan pemeliharaan alur-pelayaran yg dilakukan oleh OP, KSOP, atau UPP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 7 huruf d, dan Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan agar perjalanan kapal keluar dari atau masuk ke pelabuhan berlangsung dengan lancar.
        
        (2) Penyediaan alur-pelayaran di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan alur-pelayaran.
        
        (3) Pemeliharaan alur-pelayaran di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.
      - pasal 16
        
        (1) Selain menyediakan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran, OP atau KSOP wajib menyediakan dan memelihara jaringan jalan di dlm pelabuhan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 7 huruf d.
        
        (2) Penyediaan dan pemeliharaan jaringan jalan di dlm pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Pasal 18
        
        (1) OP, KSOP, atau UPP bertanggung jawab menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 7 huruf f, dan Pasal 9 ayat (3) huruf c.
        
        (2) Untuk menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), OP, KSOP, atau UPP dpt membentuk unit keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
        
        (3) Pembentukan unit keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan bersama-sama dengan Syahbandar di pelabuhan setempat.
      - Pasal 19
        
        (1) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (2) huruf e, Pasal 7 huruf g, dan Pasal 9 ayat (3) huruf d, OP, KSOP, atau UPP dlm setiap penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
        
        (2) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OP, KSOP, atau UPP harus menyediakan fasilitas pencegahan pencemaran dan menjamin pelabuhan yang berwawasan lingkungan (eco port) .
      - Pasal 20
        
        (1) Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayat (2) huruf h, Pasal 7 huruf j, dan Pasal 9 ayat (3) huruf f, OP, KSOP, atau UPP diwajibkan:
        
        e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.
        
        d. menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu utk kelancaran arus barang; dan
        
        c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang;
        
        b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dgn sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yg telah ditetapkan;
        
        a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
        
        (2) Penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh OP, KSOP, atau UPP bersama-sama dengan BUP.
        
        (3) Sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OP, KSOP, atau UPP.
      - Pasal 17
        
        (1) Dlm kondisi tertentu, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 6 ayar (3) yg menjadi tugas dan tanggung jawab OP atau KSOP dpt dilaksanakan oleh BUP atau pengelola terminal utk kepentingan sendiri yg dituangkan dlm perjanjian konsesi.
        
        (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terjadinya sesuatu yg dpt menghambat pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yg harus segera dilakukan pemulihan dan tdk dpt menuggu pembiayaan dari APBN sehingga diperlukan tindakan yg dilakukan oleh BUP atau pengelola TUKS seizin OP.
    - - Pasal 6
        
        (1) OP atau KSOP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 3 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yg diusahakan secara komersial.
        
        (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
        
        h. menjamin kelancaran arus barang.
        
        g. mengusulkan tarif utk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/ atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yg disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yg diselenggarakan oleh OP sesuai dgn ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
        
        f. menyusun RIP serta DLKr dan DLKp;
        
        e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
        
        d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
        
        c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
        
        b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
        
        a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
        
        (3) Dlm kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dpt dilaksanakan oleh BUP atau pengelola terminal utk kepentingan sendiri yg dituangkan dlm perjanjian konsesi.
        
        (4) Pembangunan fasilitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, pelaksanaannya dpt dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab di bidang Kenavigasian dan BUP.
      - Pasal 7
        Kesyahbandaran dan OP mempunyai tugas dan tanggung jawab
        
        b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
        
        c. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
        
        d. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
        
        e. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
        
        f. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
        
        g. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
        
        h. menyusun RIP serta DLKr dan DLKp;
        
        i. mengusulkan tarif utk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/ atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yg disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yg diselenggarakan oleh KSOP sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        
        j. menjamin kelancaran arus barang.
        
        a. melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
      - Pasal 8
        Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7, OP dan KSOP melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yg diperlukan oleh pengguna jasa yg blm disediakan oleh BUP.
    - - Pasal 9
        
        (1) UPP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 3 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yg blm diusahakan secara komersial.
        
        (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada:
        
        b. gubernur atau bupati/ walikota utk UPP PemDa.
        
        a. Menteri utk UPP Pemerintah; dan
        
        (3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlm melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
        
        g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
        
        f. menjamin kelancaran arus barang; dan
        
        e. menyusun RIP serta DLKr dan DLKp;
        
        d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
        
        c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
        
        b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
        
        a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
        
        (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
      - Pasal 10
        
        (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh UPP.
        
        (2) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan oleh UPP dpt dilaksanakan oleh BUP berdasarkan perjanjian.
        
        (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        
        (4) Dlm keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila ternyata terdapat BUP yg mampu memanfaatkan terminal dari fasilitas pelabuhan lainnya utk melayani kegiatan yg memberikan manfaat komersial.
        
        (5) Fasilitas pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
        
        d. peralatan.
        
        c. lapangan penumpukan; dan / atau
        
        b. gudang;
        
        a. lahan;
        
        (6) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh BUP setelah mendapat konsesi dari UPP.
        
        (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan perjanjian diatur dengan PM tersendiri.
    - - (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit
        meliputi fungsi:
        
        a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
        
        b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
      - (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
        
        a. kepabeanan;
        
        b. keimigrasian;
        
        c. kekarantinaan; dan/ atau
        
        d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.
    - - (1) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.
      - (2) Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.
      - (3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - - (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
      - (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        
        a. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
        
        b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
      - (3) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.
- - - - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98;
      - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
      - c. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
      - d. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
      - e. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertiflkat.
  - - - b. potensi wilayah di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan; dan
      - c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota.
      - a. ketersediaan jalur yang menghubungkan ke pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
  - - - a. memiliki izin penetapan wilayah tertentu di daratan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan dari Menteri;
      - b. menguasai tanah dengan luas tertentu sebagai Daerah Lingkungan Kerja; dan
      - c. memiliki prasarana dan sarana sehingga dapat berfiingsi sebagai pelabuhan yang berlokasi di daratan.
- - - - a. dokumen teknis terdiri dari:
        
        desain teknis paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
        
        a) kondisi tanah (borlog/ stratigrafi) dan kondisi wilayah gempa; dan
        
        b) desain kriteria, spesifikasi teknis (RKS), gambar konstruksi meliputi lay-out/tata letak fasilitas pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas SBNP, tampak, potongan, detail, dan koordinat geografîs.
        
        studi kelayakan teknis yang memuat antara lain:
        
        a) hasil survei hidrooceanograft skala 1:1000 dan topografi skala 1:1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidrooceanograft dan bathimetric meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang; dan
        
        b) lay-out fasilitas pelabuhan yang akan dibangun.
      - b. dokumen lingkungan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      - c. rekomendasi keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat
  - - - a. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah perairan; dan
      - b. memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pelayaran.
    - - a. peta lokasi perairan yang diusiilkan dan dilengkapi dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut ;
      - b. rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat terkait dengan aspek tata ruang wilayah perairan;
      - c. rekomendasi keselamatan pelayaran;
      - d. berita acara peninjauan lokasi oleh tim teknis;
      - e. AMDAL; dan
      - f. studi kelayakan.
  - - - a. ruang lingkup pengusahaan;
      - b. jenis kegiatan kapal, kewenangan, dan tanggung jawab;
      - c. fasilitas;
      - d. penempatan kapal;
      - e. tata cara kapal masuk dan kapal melakukan kegiatan di area berlabuh di perairan;
      - f. keberangkatan kapal;
      - g. pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut; dan
      - h. pengawasan.
    - - b. penyediaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP);
      - c. penyediaan fasilitas antara lain:
        
        round fender,
        
        alat bongkar muât barang (floating crâne);
        
        hoses connection yang laik pakai dengan fîre fighting;
        
        kapal pandu dan kapal tunda;
        
        service boat dan crew boat;
        
        fasilitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran berupa: oïl boom, oïl spill combat facilities, alat penghisap (skimmer), alat penampung sementara (temporary storage), bahan penyerap (sorbent), dan alat pengurai {dispersant); dan
        
        penampungan limbah
      - a. penyediaan tanda batas-batas lokasi sesuai dengan titik koordinat yang ditetapkan oleh Menteri dan disebarluaskan melalui Berita Pelaut Indonesia/Notice to Marine {NTM);
- - - - a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
      - b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan régional setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
      - c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.
    - - a. Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan;
      - b. rekomendasi gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
      - c. rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
      - d. hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut; dan
      - e. peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, luas lahan daratan, luas perairan, titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
  - - - b. wilayah perairan.
      - a. wilayah daratan; dan
    - - p fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
      - o.fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP); dan
      - n. fasilitas gudang untuk bahan/ Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
      - m. fasilitas pemadam kebakaran;
      - l. fasilitas bunker,
      - k. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
      - j. terminal serbaguna (multipurpose terminal);
      - i. car terminal;
      - h. terminal ro-ro;
      - g. terminal curah kering;
      - f. terminal curah cair;
      - e. terminal peti kemas;
      - d. terminal penumpang;
      - c. lapangan penumpukan lini 1;
      - b. gudang lini 1;
      - a. dermaga;
    - - k. fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olah raga, jalur hijau, dan kesehatan.
      - j. kawasan industri; dan
      - i. kawasan perdagangan;
      - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
      - g. areal pengembangan pelabuhan;
      - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
      - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
      - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
      - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
      - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
      - a. kawasan perkantoran;
  - - - a. dalam Daerah Lingkungan Kerja daratan, meliputi
        
        memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
        
        memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan;
        
        melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki serta menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan;
        
        menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        
        menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan.
      - b. dalam Daerah Lingkungan Kerja perairan, meliputi:
        
        memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;
        
        menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan dengan pencantuman dalam peta laut;
        
        menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
        
        menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur-pelayaran; dan
        
        melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
    - - a. menjaga keamanan dan ketertiban;
      - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
      - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
      - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
      - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.
- - - - h. rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berupa rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dgn kewenangannya mengenai keterpaduan dgn rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota.
      - g. rekomendasi dari Syahbandar/penyelenggara pelabuhan terdekat, terkait aspek keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
      - f. hasil studi kelayakan mengenai:
        
        pertahanan dan keamanan.
        
        keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
        
        adanya aksesibilitas terhadap hinterland;
        
        keterpaduan iritra—dan antarmoda;
        
        pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;
        
        kelayakan lingkungan;
        
        kelayakan ekonomi;
        
        kelayakan teknis;
      - e. lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut;
      - d. rencana DLKr dan DLKp;
      - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
      - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
      - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- - - - a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
      - b gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
      - c. bupati/ walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.
  - - - b. pembangunan dermaga, trestle, causeway, talud penahan abrasi/ sedimen, breakwater (penahan gelombang), dan reklamasi/ timbunan.
      - a. pekerjaan dengan anggaran di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - - - a. administrasi;
      - b. teknis kepelabuhanan; dan
      - c. kelestarian lingkungan berupa AMDAL atau UKL/ UPL.
    - - b. untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana Badan Usaha Pelabuhan, berupa perjanjian konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
      - a. untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana APBN/APBD, berupa Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional (PO); dan
    - - c. kelayakan ekonomis dan financial.
      - b. desain teknis paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
        
        desain kriteria, spesifikasi teknis (RKS), gambar konstruksi meliputi lay-out/ tata letak fasilitas pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas SBNP, tampak, potongan, detail, dan koordinat geografis minimal pada 2 (dua) ujung dermaga dan 1 (satu) titik di darat.
        
        kondisi tanah (borlog/ stratigrafi) dan kondisi wilayah gempa; dan
      - a. studi kelayakan teknis yang memuat antara lain:
        
        lay-out fasilitas pelabuhan yang akan dibangun.
        
        hasil survei hidrooceanografi skala l: 1000 dan topografi skala 1: 1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidrooceano9rafi dan bnthimetric meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang; dan
  - - - a. Rencana Induk Pelabuhan;
      - b. dokumen kelayakan;
      - b. dokumen kelayakan;
      - d. dokumen lingkungan.
- - - - a. tatanan kepelabuhan nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
      - b. pertumbuhan dan per kembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang, dan kendaraan dari dan ke luar negeri;
      - c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut national yaitu dengan meningkatnya kerjasama antara perusahaan angkutan laut nasional dengan perusahaan angkutan laut asing dalam rangka melayani permintaan angkiitan laut dari dan ke war negeri;
      - d. pengembangan ekonomi nasional yang telah
        meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional yang memiliki jangkauan pelayaran yang lebih mas dengan kualitas yang makin baik; dan
      - e. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.
    - - a. aspek administrasi:
        
        rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota:
        
        rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan;
        
        rekomendasi dari instansi terkati di wilayah setempat, antara lain:
        
        a) syahbandar;
        
        b) karantina;
        
        c) bea dan cukai; dan
        
        d) imigrasi; dan
        
        memenuhi standar ISPS Code.
      - b. aspek ekonomi:
        
        menunjang industri tertentu;
        
        arus barang minimal 10.000(sepuluh ribu ) ton/tahun; dan
        
        arus barang ekspor/impor minimal 50.000 (lima puluh ribu) ton/tahun.
      - c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran:
        
        kedalaman perairan minimal -6 (enam) meter LWS:
        
        luas kolam cukup untuk olah gerak kapal;
        
        Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
        
        fasilitas telekomunikasi pelayaran yg memadai;
        
        prasarana, sarana dan SDM pandu bagi pelabuhan yg perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan
        
        kapal patroli apabila dibutuhkan.
      - d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan:
        
        dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan;
        
        tempat penyimpanan berupa gudang tertutup, lapangan penumpukan, silo dan sebagainya;
        
        peralatan bongkar muat;
        
        peralatan pencegah kebakaran; dan
        
        d. fasilitas pencegahan pencemaran, antara lain: oil book, skimmer, sorben, dispersant dan temporary storage.
      - e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai imigrasi, dan karantina; dan
      - f. informasi tentang jenis komoditas khusus yg akan dilayani.
- - - - (1) Pengoperasian fasilitas pelabuhan dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan uji coba pengoperasian.
      - (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
        (I) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
      - (3) Pelaksanaan uji coba pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan.
    - - (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan setelah pembangunan pelabiihan selesai dilaksanakan.
      - (2) Setelah pembangunan pelabuhan selesai dilaksanakan, penyelenggara pelabuhan dan/ atau Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan hasil pembangunan kepada Direktur Jenderal.
    - - (1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dinyatakan siap untuk dioperasikan oleh Direktur Jenderal dan pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berjalan dengan baik, maka dibuat berita acara sebagai salah satu persyaratan untuk permohonan izin pengoperasian.
      - (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
        (I) dilaksanakan oleh tim terpadu yang melibatkan unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Distrik Navigasi, dan perigelola terminal yang bersangkutan.
    - - (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakiikan setelah diperolehnya izin.
      - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:
        
        a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan utama dan pengumpul;
        
        b. Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
        
        c. Bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.
      - (3) Pengajuan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        
        a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2);
        
        b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
        
        c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
        
        d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan di dalam dokumen lingkungan;
        
        e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
        
        f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan;
        
        g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
        
        h. berita acara uji coba sandar/ lepas dan olah gerak kapal.
    - - (1) Izin pengoperasian pelabuhan dan/ atau terminal berlaku selama masih melakukan kegiatan kepelabuhanan.
      - (2) Penyelenggara Pelabuhan me1a1‹ukan pengawasan terhadap kegiatan pengoperasian pelabuhan dan/ atau terminal dan dilaporkan setiap bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
  - - - (1) Izin pengoperasian pelabuhan dan/ atau terminal diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan.
      - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3).
    - - (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
      - (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
      - (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.
      - (4) Dalam ha1 berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.
    - - (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
      - (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimalksud pada ayat (I), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam
        1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
      - (3) Waktu tertentu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila pelabuhan beroperasi lebih dari jam pelayanan pelabuharn yang bersangkutan (di luar jam pelayanan normal).
      - (4) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
        
        a. kesiapan kondisi afar meliputi kedalaman, pasang strut, Sarana Bantu Navigasi— Pelayaran;
        
        b. kesiapan pelayanan pemanduan dan periundaan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
        
        c. kesiapan fasilitas pelabuhan berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk cadangan pasokan listrik;
        
        d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
        
        e. kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan;
        
        f. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan; dan
        
        g. kesiapan sarana transportasi darat.
      - (5) Penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan peningRatan pelayanan operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan dari pengelola pelabuhan.
    - - (1) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah diRonsiiltasikan kepada Direktorat Jenderal untuk memperoleh pertimbangan dan kajian teknis.
      - (2) Persyaratan untuk melayani angkutan peti kemas
        meliputi:
        
        a. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
        
        b. memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
        
        c.kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal minimal generasi pertama;
        
        d tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang terpasang dan yang bergerak (container crane);
        
        e. lapangan penumpukan (container yard) minimal seluas 2 (dua) Ha dan gudang container freight station sesuai kebutuhan;
        
        f. keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on fine baik internal maupun eksternal; dan
        
        g. volume peti kemas minimal 50.000 TEU’s per tahun.
    - - (1) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan curah cair dan/ atau curah kering dan / atau kendaraan dan / atau roro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal untuk memperoleh pertimbangan dan kajian teknis berdasarkan pengajuan dari Badan Usaha Pelabuhan sebagai operator terminal.
      - (2) Persyaratan untuk melayani angkutan curah cair dan/ atau curah kering dan/ atau kendaraan dan/ atau roro meliputi:
        
        a. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
        
        b. memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
        
        c. kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal;
        
        d. tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah dan / atau kendaraan dan/ atau roro;
        
        e. kedalaman perairan yang memadai; dan
        
        f. keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi online baik internal maupun eksternal.
    - - a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
      - b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal;
      - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
      - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
    - - Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/ atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
      - (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), antara lain sebagai berikut:
        
        a. fasilitas tambat untuk fasilitas penunjang tempat tinggal dan tidak bersifat komersial; dan
        
        b. fasilitas yg akan digunakan yg bersifat sementara (maksimal 1 tahun).
      - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        
        a. izin pembangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
        
        b. izin pengoperasian yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pelabuhan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
      - (4) Izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        
        a. memiliki izin pembangunan dari Pemerintah Daerah; dan
        
        b. memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
    - - (1) Untuk memperoleh izin pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
      - (2) Pengajuan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        
        a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
        
        b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
        
        c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran kegiatan; dan
        
        d. memiliki sisters pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan di dalam dokumen lingkungan.
      - (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
      - (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
      - (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali kepada Direlctur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
      - (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin pengoperasian.
- - - - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
      - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan;
        dan
      - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
      - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota;
      - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
      - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
    - - b. hasil kajian rencana induk pelabuhan.
      - a. rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota; dan
  - - - c. bupati/ walikota untuk pelabuhan pengurnpan lokal.
      - b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; atau
      - a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
        pengumpul;
  - - - f. keselamatan dan keamanan lalu lintas kapal.
      - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
      - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
      - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota;
      - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
      - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
    - - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 {sepuluh) tahun.
      - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
      - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
  - - - b. fasilitas penunjang pelabuhan.
      - a. fasilitas pokok pelabuhan; dan
    - - b. fasilitas penunjang pelabuhan.
      - a. fasilitas pokok pelabuhan; dan
  - - - q. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
      - p. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP); dan
      - o. fasilitas gudang untuk bahan/ Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
      - n. fasilitas pemadam kebakaran;
      - m. fasilitas bunker,
      - l. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
      - k. terminal daratan (dryport);
      - j. terminal Multipurpose,
      - i. car terminal,
      - h. terminal ro-ro;
      - g. terminal curah kering;
      - f. terminal curah cair;
      - e. terminal peti kemas;
      - d. terminal penumpang;
      - c. lapangan penumpukan lini 1;
      - b. gudang lini 1;
      - a. dermaga;
    - - k. fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan.
      - j. kawasan industri; dan
      - i. kawasan perdagangan;
      - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
      - g. areal pengembangan pelabuhan;
      - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
      - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
      - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
      - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
      - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
      - a. kawasan perkantoran;
  - - - j. terminal terapung.
      - i. perairan untuk kapal Pemerintah; dan
      - h. perairan pandu;
      - g. perairan aim penghubung intrapelabuhan;
      - f. perairan untuk kegiatan karantina;
      - e. perairan untuk kapal yang mengangkut
        bahan J Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
      - d. perairan tempat alih muat kapal;
      - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
      - b. perairan tempat labuh;
      - a. alur-pelayaran;
    - - f. perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.
      - e. perairan untuk keperluan darurat; dan
      - d. perairan tempat kapal mati;
      - c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan
        berlayar);
      - b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
      - a. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
  - - - c. hasil kajian rencana induk pelabuhan.
      - b. pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal; dan
      - a. rekomendasi dari bupati/ walikota mengenai
        kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten / kota;
- - - - (1) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.
      - (2) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
      - (3) Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gedung dan bangunan antara lain:
        
        c. gedung perkantoran.
        
        b. terminal penumpang; dan
        
        a. gudang;
    - - (1) Dalam hal kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan sebagian atau seluruhnya oleh Badan Usaha Pelabuhan, status pelabuhan dapat berubah menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
      - (2) Pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        
        b. pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan dengan memenuhi standard pelayanan kinerja pelabuhan.
        
        a. pelabuhan layak secara komersial yang dibuktikan dengan laporan studi kelayakan; dan
    - - (1) Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.
      - (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin pembangunan pelabuhan dari Direktur Jenderal.
      - (3) Izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah lokasi pelabuhan ditetapkan.
    - - (1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh:
        
        b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
        
        a. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
      - (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya dari Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
    - - pembangunan pelabuhan yang diusahakan secara komersial dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya
      - (2) Pembangunan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya dari Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
      - (3) Pembangunan fasilitas pelabuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
        
        g. fasilitas umum lainnya.
        
        f. fasilitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
        
        e. jaringan jalan menuju terminal dan/ atau antarterminal di wilayah pelabuhan;
        
        d. alur-pelayaran;
        
        c. kolam pelabuhan;
        
        b. penahan gelombang disesuaikan dengan kondisi perairan;
        
        a. penyediaan lahan di daratan dan di perairan;
      - (4) Pembangunan fasilitas pokok pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan meliputi:
        
        a. dermaga;
        
        b. lapangan penumpukan / container yard
        
        c. gudang;
        
        d. terminal penumpang;
        
        e. terminal peti kemas;
        
        f. terminal curah cair;
        
        g. terminal curah kering;
        
        h. terminal ro-ro;
        
        i. car terminal,’
        
        j. terminal serbaguna (muftipurpose terminal )
        
        k. terminal terapung;
        
        l. fasilitas peralatan bongkar muat;
        
        m. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
        
        n. fasilitas bunker ;
        
        o. fasilitas pemadam kebakaran;
        
        p. fasilitas gudang untuk Barang Berbahaya dan
        
        Beracun (B3);
        
        Q fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan; dan
        
        r. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
    - - (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
      - (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.
    - - (1) Pembangunan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
      - (2) Pembangunan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
      - (3) Pembangunan fasilitas pelabuhan lainnya yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
        
        a. penahan gelombang disesuaikan dengan kondisi
        
        perairan;
        
        b kolam pelabuhan;
        
        c. alur-pelayaran;
        
        d jaringan jalan dan atau jembatan di dalam pelabuhan;
        
        e. lahan;
        
        f. fasilitas umum dan sosial;
        
        g. dermaga;
        
        h gudang;
        
        i. lapangan penumpukan/ container yard;
        
        j. terminal;
        
        k. fasilitas penampungan limbah
        
        l. fasilitas peralatan bongkar muat;
        
        m. fasilitas binder,
        
        n. fasilitas pemadam kebakaran;
        
        o. fasilitas gudang untuk bahan/ Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan
        
        p. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan.
  - - - (1) Permohonan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a harus disertai dokumen yang terdiri atas:
        
        a. Rencana Induk Pelabuhan;
        
        b. dokumen kelayakan;
        
        c. dokumen desain teknis; dan
        
        d. dokumen lingkungan.
      - (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
        (l) sesuai dengan format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
    - - (1) Pembangunan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperoleh izin.
      - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:
        
        c. bupati/ walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.
        
        b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
        
        a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
    - - (1) Dalam hal pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dana APBN, izin pembangunan dan pengembangan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
      - (2) Izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan yang sifatnya kompleks dan sensitif meliputi:
        
        b. pembangunan dermaga, trestle, causeway, talud penahan abrasi/sedimen, breakwater (penahan gelombang), dan reklamasi/ timbunan
        
        a. pekerjaan dgn anggaran di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - - (1) Izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
        
        c. kelestarian lingkungan berupa AMDAL atau UKL/ UPL.
        
        b. teknis kepelabuhanan; dan
        
        a. administrasi;
      - (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
        
        b. untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana Badan Usaha Pelabuhan berupa perjanjian konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
        
        a. untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana APBN /APBD berupa Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional (PO).
      - (3) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
        
        b. desain teknis paling sedikit memuat hal—hal sebagai berikut:
        
        c. kelayakan ekonomis dan financial.
        
        desain Criteria, spesifikasi teknis (RKS), gambar konstruksi meliputi fny-out/ tata letak fasilitas pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas SBNP, tampak, potongan, detail, dan koordinat geografis minimal pada 2 (dua) ujung dermaga dan 1 (satu) titik di darat.
        
        kondisi tanah (borlog/stratigrafi) dan kondisi wilayah gempa; dan
        
        a. studi kelayakan teknis yang memuat antara lain:
        
        lay-out fasilitas pelabuhan yang akan dibangun.
        
        hasil survei hidrooceanografi skala 1: 1000 dan topografi skala 1: 1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidrooceanografi dan bathimetric meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang; dan
      - (4) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dokumen hasil studi lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
    - - (1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dan/atau terminal serta fasilitas pelabuhan lainnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) dari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
      - (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
      - (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
      - (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin pembangunan pelabuhan sesuai dengan format Contoh 8 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
    - - Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Badan Usaha Pelabuhan dalam membangun pelabuhan wajib:
        
        a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
        
        b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan;
        
        d melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
        
        e bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.
        
        c. melaporkan kepada DirJen apabila terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;