Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PM 51 TAHUN 2015 ( new ) (BAB V, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH…

- - - - (1) Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diiisahakan secara komersial.
      - (1) Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diiisahakan secara komersial.
        a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
        b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
        c. menyediakan dam memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
        d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
        e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
        f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
        g.mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/ atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
        h. menjamin kelancaran ams barang.
      - (3) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur—pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
      - (4) Pembangunan fasilitas Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab di bidang Kenavigasian dan Badan Usaha Pelabuhan.
    - - Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
        a.melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
        b.melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
        c.menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
        menyediakan dan memelihara penahan gelombang,
        kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
        e. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
        f. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
        g. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
        h. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
        :i. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/ atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangari; dan
        menjamin kelancaran ams barang.
    - - Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7, Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
  - - - (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
      - (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada:
        a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan
        Pemerintah; dan
        b. gubernur atau bupati/ walikota untuk Unit
        Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.
      - (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
        a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan aliir- pelayaran;
        b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
        c.menjamin keamanan dan ketertiban di
        pelabuhan;
        d menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
        e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
        f. menjamin kelancaran arus barang; dan
        g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
      - (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal Stok kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
    - - (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
      - (2) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.
      - (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (4) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila ternyata terdapat Badan Usaha Pelabuhan yang marnpu memanfaatkan terminal dari fasilitas pelabuhan lainnya untuk melayani kegiatan yang memberikan manfaat komersial.
      - (5) Fasilitas pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
        a. lahan;
        b. gudang;
        c. lapangan penumpukan; dan / atau
        d. peralatan.
      - (6) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.
      - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan perjanjian diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
  - - - (1) Penyediaan lahan di daratan dalam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pe1abiihan.
      - (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
      - (3) Dalam hal di atas lahan yang diperlukan untuk pelabuhan terdapat hak atas tanah, penyediaannya dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
      - (4) Dalam hat penyediaan lahan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan maka hak atas tanah merupakan Hak Pengelolaan Lahan penyelenggara pelabuhan yang nilainya diperhitungkan dalam perjanjian konsesi.
      - (5) Hak Pengelolaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di atasnya dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha.
      - (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
        (3) dilaksanakan sesiiai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.
    - - Penyediaan lahan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan operasional pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
    - - (1) Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 7 huruf d, dan Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan agar ams dan ketinggian gelombang tidak mengganggu kegiatan di pelabuhan.
      - (2) Penyediaan penahan gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi perairan.
      - (3) Pemeliharaan penahan gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.
    - - (1) Penyediaan dan pemeliharaan kolam pelabuhan yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 7 huruf d, dan Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan untuk kelancaran operasional atau olah gerak kapal.
      - (2) Penyediaan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan kolam pelabuhan.
      - (3) Pemeliharaan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.
    - - (1) Penyediaan dan pemeliharaan attr-pelayaran yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 7 huruf d, dan Pasal 9 ayat (3) htiruf a dilakukan agar perjalanan kapal keluar dari atau masuk ke pelabuhan berlangsung dengan lancar.
      - (2) Penyediaan alur-pelayaran di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan alur—pelayaran.
      - (3) Pemeliharaan alur-pelayaran di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.
    - - (1) Selain menyediakan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran, Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan wajib menyediakan dan memelihara jaringan jalan di dalam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 7 huruf d.
      - (2) Penyediaan dan pemeliharaan jaringan jalan di dalam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
        (I) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - - (1) Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan bertanggung jawab menjamin terwujudnya kearnanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 7 huruf f, dan Pasal 9 ayat (3) huruf c.
      - (2) Untuk menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membentuk unit keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
      - (3) Pembentukan unit keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan bersama—sama dengan Syahbandar di pelabuhan setempat.
    - - (1) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Pasal 7 huruf g, dan Pasal 9 ayat (3) huruf d, Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
      - (2) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan harus menyediakan fasilitas pencegahan pencemaran dan menjamin pelabuhan yang berwawasan lingkungan (eco port) .
    - - (1) Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, Pasal 7 huruf j, dan Pasal 9 ayat (3) huruf f, Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan diwajibkan:
        a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
        memelihara kelancaran dan ketertiban
        pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
        melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang;
        menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran ams barang; dan
        melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.
      - (2) Penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan, I4esyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan bersama-sama dengan Badan Usaha Pelabuhan.
      - (3) Sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
    - - (1) Penyediaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
      - (2) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.
      - (3) Dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerapannya didasarkan pada rencana desain konstruksi untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
      - (4) Fasilitas pelabuhan dirancang sesuai dengan liapasitas kemampuan pelayanan sandar dan tambat di pelabuhan termasuk penggunaan jenis peralatan yang akan digunakan di pelabuhan.
    - - (1) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7, Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
      - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kapal angkutan laut pelayaran- rakyat, pelayaran—perintis, fasilitas umum, dan fasilltas sosial.
    - - (1) Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
      - (2) Bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
        a. kerjasama pemanfaatan;
        b. persewaan;
        c. kontrak manajemen; dan
        d. kerjasama operasi.
      - (3) Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (4) Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harms berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
      - (5) Ketentuan mengenai konsesi atau bentuk kerjasama lainnya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
    - - (1) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (3) Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai wewenang:
        a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
        b. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
        c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; dan
        d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
      - (2) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi setiap tahun.
  - - - Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas: a. penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
    - - Pasal 26
        
        Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
        a. penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga
        untuk bertambat;
        b. penyediaan dan/ atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
        c. penyediaan danJ atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/ atau kendaraan;
        d penyediaan dan/ atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
        e. penyediaan dan / atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar meat, serta peralatan pelabuhan;
        f. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro—ro;
        g. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
        h. penyediaan dan/ atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/ atau
        i. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa penundaan kapal.
        
        (2) Jasa penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu jasa kapal tunda.
        
        (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
    - - Pasal 27
        
        (1) Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi: a. penyediaan fasilitas penampungan limbah; b. penyediaan depo peti kemas; c. penyediaan pergudangan; d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor; e. instalasi air bersih dan listrik; f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak; g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan; h penyediaan fasilitas gudang pendingin; h penyediaan fasilitas gudang pendingin; pengemasan dan pelabelan; k. fumigasi dan pembersihan/ perbaikan Container; l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan; m. tempat tunggu kendaraan bermotor; n. kegiatan industri Tertentu; O. kegiatan perdagangan; p kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi; Q jasa periklanan; dan/ atau r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
        
        (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/ atau badan usaha.
      - Pasal 28
        
        (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang akan melakukan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan harus bekerjasama dengan penyelenggara pelabuhan.
        
        (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakulcan antara lain dalam bentuk:
        a. penyewaan lahan;
        b. penyewaan gudang; dan/ atau
        c. penyewaan penumpukan.
        
        (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Pasal 29
        
        Dalam ha1 kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (I) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/ atau badan usaha di dalam Daerah Lingkungan Kerja sisi darat yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, harus mendapatkan persetujuan dari penyelenggara pelabuhan.
    - - Pasal 30 telah dirubah menjadi PM 146 tahun 2016
        
        (1) Badan Usaha Pelabiihan sebagaimana dimaksud dalam Pa sa1 26 ayat (3) dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.
        
        (2) Badan Usaha Pelabcthan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:
        a. Kepala BKPM untuk Badan Usaha Pelabuhan di
        pelabtihan titarrta dan pelabuhan pengumpul;
        b. gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional; dan
        c. bupati/walilcota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.
        
        (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, diberikan setelah memenuhi persyaratan:
        a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
        b. berbentuk badan usaha mime negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
        c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
        d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
        e. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
        f. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan;
        g. bukti memililii paling sedikit 2 (dna) peq=awai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan yang diterbi1:kan atau diakui oleh Direktur Jenderal; dan
        h. memenuhi persyaratan kepemilikan modal.
        
        (4) Persyaratan kepernilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h terdiri atas: a. modal dasar paling sedikit Rp5O0.000.O00.000,00 (lima ratus milyar rupiah), untuk pelabuhan pengumpul: b. modal dasar paling sedikit Rp IOO.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), untuk pelabuhan pengumpul; dan c. modal dasar paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), untuk pelabuhan pengumpan.
        
        (5) Paling sedikit 25%• (dna puluh lima per seratus) dari modal dasar seba.gaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditempatkan dan disetor penuh.
        
        (6) Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan tidak dapat dialihkan kecuali mendapat persetujuan dari:
        a. Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul ,
        b. gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di
        pelabuhan pengumpan regional; dan
        c. bupati /walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabulian pengumpan lokal.
        
        (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
        pemberian izin usaha Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
      - Pasal 31 telah dirubah menjadi PM 146 tahun 2016
        
        (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan, pemohon menyampaikan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan format contoh 1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen per•oyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
        
        (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala BKPM melakukan penelitian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
        
        Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kepala BKPM mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format contoh 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
        
        (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
        
        (5) Dalam ha1 berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpeniihi, Kepala BKPM menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi dan penelitian dari aspek teknis.
        
        (6) Dalam hal hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana
        dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan kepada Kepala BKPM untuk dilengkapi oleh pemohon.
        
        (7) Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi izin
        usaha Badan Usaha Pelabuhan kepada Kepala BKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan, dengan menggunakan format r:ontoh 3a yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
        
        (8) Berdasarkan rekomendasi izin usaha Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BKPM dalam jangka waktu 2 (dna) hari kerja menerbitkan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jender a1, dengan menggunakan format contoh 3b yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per aturan Menteri ini.
        
        (9) Izin usaha Badan Usaha Pelabiihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 5 (lima) tahun.
      - Pasal 32 telah dirubah menjadi PM 146 tahun 2016
        
        Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) dan telah memperoleh konsesi dari Otoritas Pelabcihan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada Direktur Jenderal.
      - Pasal 33
        
        (1) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
        
        (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
      - Pasal 34
        
        (1) Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan wajib: a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan; a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan; c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan; d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan; e. memelihara kelestarian lingkungan; f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan g. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, baik secara nasional maupun internasional.
        
        (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin Badan Usaha Pelabuhan setiap 2 (dua) tahun sekali.
        
        (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan, Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan penyesuaian.
      - Pasal 35
        
        (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
        
        (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. arus kunjungan kapal; b. arus bongkar muat peti kemas dan barang; c. arus penumpang; d. kinerja operasional; dan e. kinerja peralatan dan fasilitas.
        
        (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dalam rangka pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan.
- - - - (1) Permohonan penetapan lokasi pelabuhan diajukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota; d. rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; e. lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut; f. hasil studi kelayakan mengenai: 1. kelayakan teknis; 2. kelayakan ekonomi; 3. kelayakan lingkungan;4. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;5. keterpaduan iritra—dan antarmoda;6. adanya aksesibilitas terhadap hinterland;7. keamanan dan keselamatan pelayaran; dan 1. pertahanan dan keamanan.g. rekomendasi dari Syahbandar/ penyelenggara pelabuhan terdekat, terkait aspek keamanan dan keselamatan pelayaran; dan h rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berupa rekomendasi dari
        gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan kewenangannya mengenai keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota.
      - (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penelitian pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
      - (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratiiran Menteri Perhubungan ini.
      - (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
      - (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan penetapan lokasi pelabuhan sesuai dengan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- - - - (1) Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.
      - (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin pembangunan pelabuhan dari Direktur Jenderal.
      - Izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah lokasi pelabuhan ditetapkan.
    - - (1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh: a. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
        b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
      - (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya dari Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
    - - pembangunan pelabuhan yang diusahakan secara komersial dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya
      - (2) Pembangunan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya dari Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
      - (3) Pembangunan fasilitas pelabuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. penyediaan lahan di daratan dan di perairan; b. penahan gelombang disesuaikan dengan kondisi perairan; c. kolam pelabuhan; d. alur-pelayaran; e. jaringan jalan menuju terminal dan/ atau antarterminal di wilayah pelabuhan; f. fasilitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan g. fasilitas umum lainnya.
      - (4) Pembangunan fasilitas pokok pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan meliputi:
        a. dermaga;
        b. lapangan penumpukan / container yard
        c. gudang;
        d. terminal penumpang;
        e. terminal peti kemas;
        f. terminal curah cair;
        g. terminal curah kering;
        h. terminal ro-ro;
        i. car terminal,’
        j. terminal serbaguna (muftipurpose terminal )
        k. terminal terapung;
        l. fasilitas peralatan bongkar muat;
        m. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
        n. fasilitas bunker ;
        o. fasilitas pemadam kebakaran;
        p. fasilitas gudang untuk Barang Berbahaya dan
        Beracun (B3);
        Q fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan; dan
        r. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
    - - (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
      - (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.
    - - (1) Pembangunan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
      - (2) Pembangunan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
      - (3) Pembangunan fasilitas pelabuhan lainnya yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
        a. penahan gelombang disesuaikan dengan kondisi
        perairan;
        b kolam pelabuhan;
        C. alur-pelayaran;
        d jaringan jalan danJ atau jembatari di dalam pelabuhan;
        e. lahan;
        f. fasilitas umum dan sosial;
        g. dermaga;
        h gudang;
        i. lapangan penumpukan/ container yard;
        j. terminal;
        k. fasilitas penampungan limbah
        l. fasilitas peralatan bongkar muat;
        m. fasilitas binder,
        n. fasilitas pemadam kebakaran;
        o. fasilitas gudang untuk bahan/ Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan
        p. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan.
    - - (1) Dalam hal kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan sebagian atau seluruhnya oleh Badan Usaha Pelabuhan, status pelabuhan dapat berubah menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
      - (2) Pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diiisahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        a. pelabuhan layak secara komersial yang dibuktikan dengan laporan studi kelayakan; dan
        b. pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan dengan memenuhi standard pelayanan kinerja pelabuhan.
    - - (1) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.
      - (2) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
      - (3) Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gedung dan bangunan antara lain:
        a. gudang;
        b. terminal penumpang; dan
        c. gedung perkantoran.
  - - - (1) Pembangunan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperoleh izin.
      - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:
        a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
        b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
        c. bupati/ walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.
    - - (1) Dalam hal pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dana APBN, izin pembangunan dan pengembangan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
      - (2) Izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat t 1) diberikan untuk kegiatan yang sifatnya kompleks dan sensitif meliputi:
        a. pekerjaan dengan anggaran di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratiis miliar rupiah); atau
        b. pembangunan dermaga, trestle, causeway, talud penahan abrasiJ sedimen, brenJcmnter (penahan gelombang), dan rek1amasi/ timbunan
    - - (1) Izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; b. teknis kepelabuhanan; dan c. kelestarian lingkungan berupa AMDAL atau UKL/ UPL.
      - (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
        a. untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana APBN /APBD berupa Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional (PO).
        b. untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana Badan Usaha Pelabuhan berupa perjanjian konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
      - (3) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. studi kelayakan teknis yang memuat antara lain: 1. hasil survei hidrooceanografi skala 1: 1000 dan topografi skala 1: 1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidLooceanogYafi dan bathimetric meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang; dan 2. find—out fasilitas pelabuhan yang akan dibangun. b. desain teknis paling sedikit memuat hal—hal sebagai berikut: 1. kondisi tanah (borlog stratigrafi) dan kondisi wilayah gempa; dan 2. desain Criteria, spesifikasi teknis (RKS), gambar konstruksi meliputi fny-out/ tata letak fasilitas pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas SBNP, tampak, potongan, detail, dan koordinat geografis minimal pada 2 (dna) ujung dermaga dan 1 (satu) titik di darat. c. kelayakan ekonomis dan financial.
      - (4) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dokumen hasil studi lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
    - - (1) Permohonan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a harus disertai dokumen yang terdiri atas:
        a. Rencana Induk Pelabuhan;
        b. dokumen kelayakan;
        c. dokumen desain teknis; dan
        d. dokumen lingkungan.
      - (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
        (l) sesuai dengan format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
    - - (1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dan/atau terminal serta fasilitas pelabuhan lainnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) dari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
      - (2) Dalam ha1 berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
      - (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
      - (4) Dalam ha1 berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin pembangunan pelabuhan sesuai dengan format Contoh 8 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
    - - Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Badan Usaha Pelabuhan dalam membangun pelabuhan wajib:
        a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dna) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
        b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan;
        b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan;
        d melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
        e bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.
- - - - (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan setelah pembangunan pelabiihan selesai dilaksanakan.
      - (2) Setelah pembangunan pelabuhan selesai dilaksanakan, penyelenggara pelabuhan dan/ atau Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan hasil pembangunan kepada Direktur Jenderal.
    - - (1) Pengoperasian fasilitas pelabuhan dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan uji coba pengoperasian.
      - (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
        (I) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
      - (3) Pelaksanaan uji coba pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan.
    - - (1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dinyatakan siap untuk dioperasikan oleh Direktur Jenderal dan pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berjalan dengan baik, maka dibuat berita acara sebagai salah satu persyaratan untuk permohonan izin pengoperasian.
      - (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
        (I) dilaksanakan oleh tim terpadu yang melibatkan unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Distrik Navigasi, dan perigelola terminal yang bersangkutan.
    - - (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakiikan setelah diperolehnya izin.
      - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:
        a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan utama dan pengumpul;
        b. Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
        c. Bupati/wa1ikota untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.
      - (3) Pengajuan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2);
        b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
        c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
        d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan di dalam dokumen lingkungan;
        e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
        f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan;
        g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
        h. berita acara uji coba sandar/ lepas dan olah gerak kapal.
    - - (1) Izin pengoperasian pelabuhan dan/ atau terminal berlaku selama masih melakukan kegiatan kepelabuhanan.
      - (2) Penyelenggara Pelabuhan me1a1‹ukan pengawasan terhadap kegiatan pengoperasian pelabuhan dan/ atau terminal dan dilaporkan setiap bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
  - - - (1) Izin pengoperasian pelabuhan dan/ atau terminal diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan.
      - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3).
    - - (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
      - (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
      - (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.
      - (4) Dalam ha1 berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.
    - - (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
      - (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimal‹sud pada ayat (I), dapat ditingkatkan secara terus meneriis selama 24 (dna pulula empat) jam dalam
        1 (satu) hari atau selama walctu tertentu sesuai kebutuhan.
      - (3) Waktu tertentu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila pelabuhan beroperasi lebih dari jam pelayanan pelabuhar› yang bersangkutan (di luar jam pelayanan normal).
      - (4) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
        a. kesiapan kondisi afar meliputi kedalaman, pasang strut, Sarana Bantu Navigasi— Pelayaran;
        b. kesiapan pelayanan pemanduan dan periundaan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
        c. kesiapan fasilitas pelabuhan berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk cadangan pasokan listrik;
        d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
        e. kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan;
        f. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan; dan
        g. kesiapan sarana transportasi darat.
      - (5) Penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan peningRatan pelayanan operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan dari pengelola pelabuhan.
    - - Pelabuhan laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo / multipu ose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan/ atau angkutan curah cair atau curah kering atau terminal kendaraan dan/ atau roro.
    - - (1) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah diRonsiiltasikan kepada Direktorat Jenderal untuk memperoleh pertimbangan dan kajian teknis.
      - (2) Persyaratan untuk melayani angkutan peti kemas
        meliputi:
        a. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
        b. memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
        c.kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal
        minimal generasi pertama;
        d tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang terpasang dan yang bergerak (container crane);
        e. lapangan penumpukan (contatuer ynrd) minimal seluas 2 (dna) Ha dan gudang container freight station sesuai kebutuhan;
        f. keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on fine baik internal maupun eksternal; dan
        g. volume peti kemas minimal 50.000 TEU’s per tahun.
    - - Penetapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
        88 ayat ( 1) dilaporkan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Direktur Jenderal.
    - - (1) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan curah cair dan/ atau curah kering dan / atau kendaraan dan / atau roro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal untuk memperoleh pertimbangan dan kajian teknis berdasarkan pengajuan dari Badan Usaha Pelabuhan sebagai operator terminal.
      - (2) Persyaratan untuk melayani angkutan curah cair dan/ atau curah kering dan/ atau kendaraan dan/ atau roro meliputi:
        a. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
        b. memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
        c. kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal;
        d. tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah dan / atau kendaraan dan/ atau roro;
        e. kedalaman perairan yang memadai; dan
        f. keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi online baik internal maupun eksternal.
    - - Penetapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
        89 ayat (1) dilaporkan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Direktur Jenderal.
    - - Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:
        a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian
        pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
        b melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal;
        C. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
        d menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
    - - Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/ atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
      - (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), antara lain sebagai berikut:
        a. fasilitas tambat untuk fasilitas penunjang tempat tinggal dan tidak bersifat komersial; dan
        a. fasilitas tambat untuk fasilitas penunjang tempat tinggal dan tidak bersifat komersial; dan
      - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. izin pembangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan b. izin pengoperasian yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pelabuhan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
      - (4) Izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        a. memiliki izin pembangunan dari Pemerintah Daerah; dan
        b. memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
    - - (1) Untuk memperoleh izin pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
      - (2) Pengajuan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
        b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
        c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran kegiatan; dan
        d. memiliki sisters pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan di dalam dokumen lingkungan.
      - (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
      - (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
      - (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali kepada Direlctur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
      - (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin pengoperasian.