Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

UUPPLH No.32/2009 (ASAS (Ps 2) (Tata Kelola Pemerintahan yang baik,…

- - - - perlindungan SDA
      - pengawetan SDA
      - pemanfaatan secara lestari
    - - SDA yg tidak dapat dikelola dalam
        jangka waktu tertentu
    - - mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
      - perlindungan lapisan ozon
      - perlindungan terhadap hujan asam
  - - - potensi dan ketersediaan;
      - jenis yang dimanfaatkan;
      - bentuk penguasaan;
      - pengetahuan pengelolaan;
      - bentuk kerusakan
      - konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
    - - karakteristik bentang alam
      - daerah aliran sungai
      - iklim
      - flora dan fauna
      - sosial budaya
      - ekonomi
      - kelembagaan masyarakat
      - hasil inventarisasi lingkungan hidup
        
        untuk menentukan daya
        dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam (Ps 8)
    - - memperhatikan (Ps 10/2)
        
        keragaman karakter dan fungsi ekologis;
        
        sebaran penduduk
        
        sebaran potensi sumber daya alam
        
        kearifan lokal
        
        aspirasi masyarakat
        
        perubahan iklim
      - memuat (Ps 10/4)
        
        pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
        
        pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup
        
        pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
        
        adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
      - dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah
  - - - keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup
      - keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup
      - keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat
  - - - KLHS
        
        memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan/program. (Ps 15/1)
        
        Pemerintah wajib melaksanakan KLHS
        
        RTRW, RPJP, RPJM (Ps 15/2)
        
        dilaksanakan dgn mekanisme: (Ps 15/3)
        
        pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah
        
        perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program
        
        rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
        
        memuat: (Ps 16)
        
        kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
        
        perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
        
        kinerja layanan/jasa ekosistem
        
        efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
        
        tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
        
        tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
      - TATA RUANG (Ps 19)
        
        menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS
      - KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH (Ps 21)
        
        kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim
        
        kriteria kerusakan ekosistem
      - AMDAL (Ps 22-33)
        
        besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
        
        luas wilayah penyebaran dampak intensitas dan lamanya dampak berlangsung
        
        banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
        
        sifat kumulatif dampak berbalik atau tidak berbaliknya dampak
        
        kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
      - UKL-UPL (Ps 34-35)
        
        tidak termasuk dalam ketegori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Ps 23/1 (Ps 35/2)
        
        kegiatan usaha mikro dan kecil
      - PERIZINAN LH (Ps 36-41)
        
        persyaratan untuk memperoleh izin
        usaha dan/atau kegiatan (Ps 40/1)
        
        apabila dicabut, diizin usaha
        dibatalkan (Ps 40/2)
        
        apabila mengalami perubahan, penanggung jawab usaha wajib memperbaruinya (Ps 40/3)
      - INSTRUMEN EKONOMI LH (Ps 42)
        
        meliputi (Ps 42/2)
        
        PERENCANAAN PEMBANGUNAN & EKONOMI (Ps 43/1)
        
        neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
        
        penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan LH
        
        mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah
        
        internalisasi biaya lingkungan hidup
        
        PENDANAAN LH (Ps 43/2)
        
        dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
        
        dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan LH
        
        dana amanah/bantuan untuk konservasi
        
        INSENTIF / DISINSENTIF (Ps 43/3)
        
        pengadaan barang/jasa/, penerapan pajak, pengembangan sistem dan asuransi
      - PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS LH (Ps 44)
      - ANGGARAN BERBASIS LH (Ps 45-46)
        
        kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
        
        program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
        
        pemulihan kondisi LH yang tercermar
      - ANALISIS RISIKO LH (Ps 47)
        
        pengkajian risiko
        
        pengelolaan risiko
        
        komunikasi risiko
      - AUDIT LH (Ps 49)
        
        Menteri mewajibkan kpd: (Ps 49/1)
        
        usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup
        
        penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan
        
        ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan
        
        Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit (Ps 49/2)
        
        pelaksaan terhadap kegiatan berisiko tinggi dilakukan secara berkala (Ps 49/3)
      - Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan
      - BAKU MUTU LH (Ps 20))
        
        baku mutu air, baku mutu limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu lain sesuai perkemb. ilmu pengetahuan
    - - pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
      - pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
      - penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lLH
      - cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
    - - penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
      - remediasi
      - rehabilitasi
      - restorasi
      - cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknlogi