Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 (Pencegahan (KLHS…

- - - - Pasal 91
        
        mengalami kerugian/kerusakan akibat pencemaran, diajukan akibat kesamaan fakta,dasar hukum, jenis tuntutan
    - - Pasal 92
        
        berhak mengajukan gugatan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, hak terbatas untuk tuntutan melakukan tindakan tertentu tanpa gantirugi kecuali biaya
    - - Pasal 90
        
        Mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu thdp suatu usaha
- - - - Mel pencemaran wajib mel pemulihan fungsi
        
        Tahapan: penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasim restorasi
  - - - Instrumen pencegahan: KLHS, Tata Ruang, Baku mutu LH, Kriteria baku kerusakan LH, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi, pengaturan Per-UUan, anggaran berbasis LH, analisis resiko LH, audit LH
  - - - Setiap orang mel pencemaran wajib mel penanggulangan kerusakan LH
        
        Dilakukan dgn: pemberian info peringatan kerusakan LH pd masy, pengisolasian pencemaran, penghentian sumber pencemaran
- - - - Menghasilkan limbah B3 wajib mel pengelolaan
  - - - Setiap orang memasukan, mengelola, mengasilkan B3 wajib mel pengelolaan
  - - - Setiap org dilarang mel dumping ke media LH tanpa izin
        
        Dapat dilakukan dgn izin Menteri, Gubernur
        
        Dilakukan dilokasi yg sdh ditentukan
        
        Diatur lbh lanjut di PP
- - - - Setiap perencanaan tata rang wajib didasarkan KLHS
        
        Dengan memperhatikan daya dukung dan tampung
  - - - KLHS memuat: kapasitas daya dukung dan tampong, perkiraan mengenai dampak risico LH, kinerja layanan ekosistem, efisiensi pemanfaatan SDA, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi thdp iklim, potensi keanekaragaman
    - - Hasil KLHS menjadi dasar kebijakan, rencana dan program pembagunan dalam suatu wilayah
        
        Jika Hasil KLHS mengatakan daya tampung dan dukung terlampaui maka: kebijakan, rencana,wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS. segala usaha yang telah melampaui atas tidak diperbolehkan lagi
    - - Pemerintah dan Daerah wajib membuat KLHS
        
        Mekanisme: pengkajjian pengaruh kebijakan, rencana dan kondisi LH. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
  - - - Penentuan terjadinya pencemaran LH diukur mel baku mutu:
        
        baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, gangguan
        
        Setiap org boleh membuang limbah dgn syarat: memenuhi baku mutu LH, mendapat izin dr Menteri,gubernur, sesuai dan kewenangannya
        
        Diatur lbh lanjut dalam PerMen
  - - - Untuk menentukan terjadinya kerusakan LH, ditetapkan kriteria baku kerusakan
        
        Meliputi: kerusakan ekosistem dan akibat perubahan iklim
        
        Baku kerusakan ekosistem meliputi: tanah, terumbu karang, kebakaran hutan, mangrove, padang lamun, gambit, karst
        
        Kerusakan Perubahan Iklim: kenaikan temperatur, muka air laut, badai, kekeringan
  - - - Usaha yg tidak wajib membuat UKL-UPL yg dimaksud dalam Pasal 34 (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan LH
        
        Dilakukan berdasar kriteria: tidak termaksud dalam berdampak penting dan kegiatan kecil
        
        Diatur lbh lanjut dalam PerMen
    - - Setiap usaha yg tidak termaksud wajib amdal dalam Pasal 23 (1) wajib UKL-UPL
        
        Gubernur atau bupati/walikota menetapkan usaha yg wajib UKL-UPL
  - - - Wajib memiliki amdal/UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan
        Pasal 40
        
        Izin lingkungan merupakan persyaratan memperoleh izin usaha
        
        Jika izin lingkungan dicabut, izin usaha kegiatan dibatalkan
        
        Kegiatan yg mengalami perubahan, penanggung jawab usaha wajib memperbarui izin lingkungan
  - - - Semua usaha berdampak penting wajib memiliki AMDAL
        
        Kriteria dampak penting: besarnya jumlah penduduk yg kena dampak, luas wil penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak, bnyknya komponen LH yg terkena dampak, sufat kumulatif dampak
    - - Pasal 25
        
        Documen AMDAL memuat: pengkajian dampak renbaan usaha, evaluatie kegiatan disekitar lokasi rencana, saran masukan dr masy, prakiraan thdp besaran dampak jika kegiatan dilakukan, evaluasi scr holistisk thdp dampak, renbaan pengelolaan dan pemantauan LH
      - Berdampak wajib AMDAL yaitu: pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi SDA, proses dan kegiatan yg potensial menimbulkan pencemaran, kegiatan yg hasilnya mempengaruhi lingkungan alam, buatan, kegiatan yang mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA, penggunaan bahan hayati/non hayati, kegiatan beresiko tinggi