Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PENEGAKAN HUKUM PERDATA (DASAR GUGATAN (Strict Liability (Pasal 88…

- - - - (1)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai (a)bentuk dan besarnya ganti rugi; (b)tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; (c)tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau (d)tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
      - (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
      - (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
    - - (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
      - (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
      - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - - - (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
      - (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
      - (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
      - Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
    - - Tanggung Jawab Mutlak
      - Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
      - Pasal stirct liability
    - - Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan
      - (1)Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
      - (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
    - - Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah
      - Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
        yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
    - - Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
      - (3)Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: (a)berbentuk badan hukum; (b)menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (c)telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
      - (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
      - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
    - - Hak Gugat Masyarakat
      - (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
      - (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- - - - hubungan sebab akibat (kausalitas antara kerugian korban dan kesalahan tergugat
      - kerugian, perbuatan tersebut melawan hukum
      - Kesalahan (Unsur PMH)
        
        adanya hak yang dilanggar
        
        adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum
        
        adanya pelanggran terhadap kepatuhan(?)
        
        adanya pelanggaran kaedah materiil
  - - - adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (Free Human Intervention)
      - adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya
        pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
      - adanya bencana alam atau peperangan (Act of God/Act of War)