Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

JKN - Coggle Diagram

- - - - Penyedia Pelayanan Kesehatan (Health Provider), adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan, maka dilihat pengertian ini bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi (investment cost) serta seluruh biaya operasional (operational cost).
      - Pemakai Jasa Pelayanan (Health consumer), adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan, namun dalam batas-batas tertentu pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan (out of pocket) untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.
    - - Kebutuhan pelayanan kesehatan muncul secarasporadik dan tidak dapat diprediksikan, sehinggatidak mudah untuk memastikan bahwa setiap individumempunyai cukup uang ketika memerlukan pelayanankesehatan. 2)Biaya pelayanan kesehatan pada kondisi tertentu jugasangat mahal, misalnya pelayanan di rumah sakitmaupun pelayanan kesehatan canggih (operasi dantindakan khusus lain), kondisi emergensi dan keadaansakit jangka panjang yang tidak akan mampuditanggung pembiayaannya oleh masyarakat umum. 3)Orang miskin tidak saja lebih sulit menjangkaupelayanan kesehatan, tetapi juga lebih membutuhkanpelayanan kesehatan karena rentan terjangkit berbagaipermasalahan kesehatan karena buruknya kondisi gizi,perumahan. 4)Apabila individu menderita sakit dapat mempengaruhikemampuan untuk berfungsi termasuk bekerja,sehingga mengurangi kemampuan membiayai.1
    - - Risk pooling, beberapa jenis pelayanan kesehatan (meskipun resiko rendah dan tidak merata) dapat sangat mahal misalnya hemodialisis, operasi spesialis (jantung koroner) yang tidak dapat ditanggung oleh tabungan individu (risk spreading). Sistem pembiayaan harus mampu menghitung dengan mengakumulasikan resiko suatu kesakitan dengan biaya yang mahal antar individu dalam suatu komunitas sehingga kelompok masyarakat dengan tingkat kebutuhan rendah (tidak terjangkit sakit, tidak membutuhkan pelayanan kesehatan) dapat mensubsidi kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Secara sederhana, suatu sistem pembiayaan akan menghitung resiko terjadinya masalah kesehatan dengan biaya mahal dalam satu komunitas, dan menghitung besaran biaya tersebut kemudian membaginya kepada setiap individu anggota komunitas. Sehingga sesuai dengan prinsip solidaritas, besaran biaya pelayanan kesehatan yang mahal tidak ditanggung dari tabungan individu tapi ditanggung bersama oleh masyarakat.
      - Connection between ill-health and poverty, karena adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan, suatu sistem pembiayaan juga harus mampu memastikan bahwa orang miskin juga mampu pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar dan kebutuhan sehingga tidak harus mengeluarkan pembiayaan yang besarnya tidak proporsional dengan pendapatan. Pada umumnya di negara miskin dan berkembang hal ini sering terjadi. Orang miskin harus membayar biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh penghasilan mereka dan juga memperoleh pelayanan kesehatan di bawah standar.
      - Risk spreading, pembiayaan kesehatan harus mampu meratakan besaran resiko biaya sepanjang waktu sehingga besaran tersebut dapat terjangkau oleh setiap rumah tangga. Artinya sebuah sistem pembiayaan harus mampu memprediksikan resiko kesakitan individu dan besarnya pembiayaan dalam jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun). Kemudian besaran tersebut diratakan atau disebarkan dalam tiap bulan sehingga menjadi premi (iuran, tabungan) bulanan yang terjangkau.
      - Fundamental importance of health, kesehatan merupakan kebutuhan dasar dimana individu tidak dapat menikmati kehidupan tanpa status kesehatan yang baik
  - - - Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
        
        Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
      - Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
        
        Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila: a. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik; b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan
    - - Tujuan Sistem rujukan adalah untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan kesehatan secara terpadu.
- - - - Program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 )
        
        Organisasi, fungsi dan hubungan antar kelembagaan masih menunggu penetapan RUU BPJS.
    - - Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 ).
        
        Penerima manfaat adalah peserta dan anggota keluarga (istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah) sebanyak-banyaknya lima orang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 2 ). Penerima manfaat dapat diperluas kepada anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua dengan membayar iuran tambahan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 3 ).
        
        Kepesertaan berkesinambungan sesuai prinsip portabilitas dengan memberlakukan program di seluruh wilayah Indonesia dan menjamin keberlangsungan manfaat bagi peserta dan keluarganya hingga enam bulan pasca pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan setelah enam bulan PHK atau mengalami cacat tetap total dan tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap menjadi peserta dan iurannya dibayar oleh Pemerintah (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 1,2,3 ). Kesinambungan kepesertaan bagi pensiunan dan ahli warisnya akan dapat dipenuhi dengan melanjutkan pembayaran iuran jaminan kesehatan dari manfaat jaminan pensiun.
        
        Kepesertaan mengacu pada konsep penduduk dengan mengizinkan warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia untuk ikut serta (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 ).
    - - iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan untuk peserta penerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu untuk peserta yang tidak menerima upah.
        
        iuran tambahan dikenakan kepada peserta yang mengikutsertakan anggota keluarga lebih dari lima orang.
    - - Agar semua pendudu/ indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereadapat memenuhi/kebutuhan dasar kesehatan masyara/at yang layak. JKN diluncurkan pemerintah republik indonesia sejak 1 januari 2014, kementrian kesehatan. melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduantentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan. IPermenkes no.28 tentang pedoman pelayanan program JKN)
    - - metode pembiayaan
        
        “Salah satu tantangan dalam penyelengaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini adalah bagaimana menyelaraskan antara anggaran (biaya) yang terbatas dengan tingginya angka pemberian pelayanan kesehatan. Pengembangan model dan sistem pembiayaan menjadi salah satu alternatif mengatasi tantangan tersebut. Saat ini metode pembiayaan yang digunakan dengan Kapitasi dan INA CBG’s dikembangkan ke model pembiayaan yang lebih efektif. BPJS Kesehatan diharapkan dapat lebih agile dan memiliki posisi tawar sebagai active strategic purchaser (belanja strategis),”
        
        Saat ini, tengah dilakukan improvement model dan sistem pembiayaan diantaranya Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP), hospital-value base, dan global budget. Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan adalah sistem pembayaran kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan pemenuhan atau pencapaian empat indikator yang diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan peserta di FKTP. Adapun keempat indikator tersebut adalah angka kontak, rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik, rasio peserta prolanis rutin berkunjung ke FKTP.
        
        Sesuai dengan perundangan BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk mengembangkan model pembiayaan dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Implementasinya dituangkan dalam kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan dengan harapan fasilitas kesehatan akan memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien namun mutu kualitas layanan kesehatan tetap terjaga
        
        Untuk metode hospital-value base sistem pembayaran yang dinilai menggunakan indikator value yang mewakili kebutuhan pasien, pembayar, rumah sakit dan regulator. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan value yang baik dapat memperoleh insentif sedangkan jika memperoleh value yang tidak baik akan memperoleh disinsentif.
        Sedangkan, metode global budget adalah cara pembayaran klaim ke rumah sakit berdasarkan kepada anggaran yang dihitung secara keseluruhan. Proses administrasinya pun terbilang mudah sehingga dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit untuk membuat keputusan yang rasional dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, ada semacam fleksibilitas bagi rumah sakit untuk melakukan realokasi biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan prioritas kebutuhannya.
      - metode pembayaran
  - - - Direct non medical cost= biaya yang dikeluarkan oleh pasien tidak terkait langsung dengan pelayanan medis, seperti biaya transportasi
      - intangible cost= biaya yang dikelurkan bukan hasil tindakan medis, tidak dapat diukur dengan mata uang, seperti nyeri/sakit, cacat, kehilangan kebebasan dan lainnya sehingga sukar dikonversikan dalam bentuk rupiah sehingga sering di abaikan.
      - direct medical cost= biaya yang dikeluarkan oleh pasien terkait dengan pelayananjasa medis, yang digunakan untuk mencegah atau mendeteksi suatu penyakit seperti kunjungan pasien, biaya obat-obatan, biaya rumah sakit dan lain sebaginya
      - indirect non medical cost= biaya yang hilang akibat waktu produkti, contoh pasien kehilangan pendekatan karna sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat memberi nafka keluarga
    - - Cost utility analysis (CUA)
        
        menilai beberapa jenis pengobatan yang mempengaruhi kualitas hidup penderita
      - cost minimization analysis (CMA)
        
        penilaian terhadap kemampuan beberapa jenis pengobatan yang identik, dalam memberikan perbedaan klinis yang bermakna
      - cost effectiveness analysis (CEA)
        
        penilaian efektivitas pengobatan terhadap tujuan tertentu, secara langsung dan tak langsung menurunkan biaya pengobatan
      - cost benefit analysis (CBA)
        
        analisa yang didasari atas biaya dan keuntungan yang akan diperoleh dari suatu kebijakan bidang kedokteran/kesehatan, dan biasanya tidak digunakan untuk perbandingan terapi medis, tetapi lebih ditujukan untuk mempertimbangkan nilai pengeluaran biaya pemeliharaan kesehatan disuatu negara
  - - - BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
      - BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program
        
        jaminan hari tua
        
        jaminan pensiun
        
        jaminan kecelakaan kerja
        
        jaminan kematian
- - - - RSU kelas D
      - RSU kelas D pratama