Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN MULTI NASIONAL, Berlaku dan disetujiui oleh,…

- - - - Dari negara yang beban pajaknya tinggi ke negara yang beban pajaknya rendah atau nihil
- - - - Tarif 0% (Tax Haven) - 60%
  - - - Kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap barang yang sama dan dalam keadaan yang sama pula
      - Tidak ada hubungan istimewa antara keduanya
  - - - Menggeser laba perusahaan
        
        Perubahan pada besaran pajak terutangnya
    - - Memahami kebijakan harga yang ditetapkan dalam perusahaan multi nasional
      - Membuat kebijakan yang memungkinkan instansi pajak melakukan verifikasi atauvpemeriksaan dan penyelidikan serta kewenangan melakukan koreksi fiskal terhadap harga transfer yang dilaporkan dalam SPT
  - - - Pengurangan langsung dari jumlah pajak yang terutang sehingga dalam hal-hal tertentu mengurangi pajak berganda
    - - Mengatur antar negara yang bersangkutan tentang hal apa saja dari suatu penghasilan yang dipajaki dan yang tidak dipajaki oleh otoritas negara, dimana penghasilan tersebut diterima atau diperoleh
    - - Negara tax haven digunakan oleh perusahaan multinasional untuk berinvestasi atau transfer penghasilan yang pajaknya rendah atau sama sekali tidak ada pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut
    - - Memungkinkan perusahaan tertentu tidak perlu membayar pajak penghasilan atas suatu penghasilan tertentu pula
    - - Seemacam penundaan sedemikianrupa, sehingga perusahaan indul tidak akan dipajaki atas penghasilan luar negerinya sampei dengan perusahaan induk betul-betul sudah menerima dividen dari penanaman modal
- - - - Ayat (1)
        
        Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Paja2k dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yag terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama
      - Ayat (2)
        
        Besarnya kredit pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini
      - Ayat (3)
        
        Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan ada penentuan sumber penghasilannya
      - Ayat (4)
        
        Penentuan sumber dpenghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut
      - Ayat (5)
        
        Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak terutang menurut undang-undang harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan
      - Ayat (6)
        
        Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan
    - - Penghasilan yang diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun maka tarif pajak dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihat yang wajib membayar.
      - Penghasilan penjualan harta diindonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan tarif pajak dipotong sebesar 20% dari perkiraan pernghasilan neto.
      - Pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Manteri Keuangan.
      - Penghasilan Kena Pajak sesudah dikuraangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan tarif pajak sebesar 20%.
      - Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) bersifat final.