Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Hubungan pemerintah pusat dan Daerah menurut UUD 1945 NKRI :silhouettes: …
Hubungan pemerintah pusat dan Daerah menurut UUD 1945 NKRI :silhouettes:
Otonomi pemerintah daerah menurut NKRI UUD 1945
Pegertian
Kewenangan untuk membuat aturan sendiri
Dasar Hukum
UU No 23 tahun 2004
UU No 9 tahun 2015
Tujuannya
Menimprovisasi kan pelayanan publik
Prinsip prinsip
Otonomi nyata
otonomi yang tanngung jawab
Otonomi Dinamis
Desentralisasi
Desentralisasi fungsional
Pemberian hak kepada golongan golongan tertentu untuk mengurus kepentingan tertentu
Desentralisasi Politik
pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak
Desentralisasi Kebudayaan
Pemberian hak kepada golongan minoritas
Tugas pembantuan
Dekonsentrasi
Kewenangan Pemerintah pusat
Fungsi pengaturan
Menjembatani konflik
Ada barang dan jasa kolektif
Menjaga kestabilan ekonomi
Ada infrastruktur ekonomi
Fungsi pemberdayaan
Pmerintah berperan sebagai motivator untuk memotivasi dan membantu masyarakat soal personal hidup mereka
Fungsi Layanan
Pelayanan tanpa diskriminasi
Hubungannya pemerintah pusat dan daerah
Struktural
Hubungan antara pemerintah puast dan daerah yang fokus pada strutur kelembagaan
Hubungan struktural eksekutif dengan pemerintah daerah.
Hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan perangkat daerah.
Fungsional
Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang fokus pada fungsi kelembagaan
Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya
Pemerintah Daerah
Kewenangan Pemerintah Daerah
Kesehatan
Tata ruang
Ketertiban umum
Satuan-satuan khusus dan istimewa pemerintahan daerah
Provinsi Aceh
Daera Khusus DKI Yogyakarta
Otonomi khusus papua
Daerah khusus ibu kota Jakarta