Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK & PENGIINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA …
KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK & PENGIINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Qais Walidayn/12U
Hak & Kewajiban Warga Negara
Kewajiban
Kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, kewajiban warga negara berarti tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Hak
Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan.
Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban.
Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum
Pengertian
Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Namun, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial berkepanjangan di masyarakat.
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Penyebab pelanggaran
Sikap intoleran
Penyalahgunaan kekuasaan
Rendahnya kesadaran bernegara
Ketidaktegasan penegak hukum
Sikap egois
Kasus pelanggaran hak
Tindak kekerasan mengatasnamakan SARA
Proses penegakan hukum yang tidak optimal
Banyaknya kasus pelanggaran HAM
Tingginya angka putus sekolah
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
Kasus pengingkaran kewajiban
Merusak fasilitas negara
Tidak membayar pajak
Melanggar aturan lalu lintas
Tidak ikut serta dalam usaha pertahanan negara
Membuang sampah sembarangan
Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Upaya penanganan dan pencegahan
Penanganan
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dll.
Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan
dengan pelanggaran terhadap hak warga negara
Pencegahan
Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan
dalam masyarakat
Upaya pembangunan partisipasi masyarakat
Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara.
Maka dari itu, masyarakat harus bisa mendukung pemerintah dalam pencegahan maupun penanganan dengan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam
Pancasila
Dalam nilai instrumental Pancasila
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, beberapa contohnya adalah hak atas kewarganegaraan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak mendapat pendidikan dan kemerdekaan memeluk agama.
Dalam nilai praksis Pancasila
Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai instrumental atau ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dalam tindakan sehari hari. Contoh: saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, cinta tanah air dan bangsa, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan menjaga keseimbanagan antara hak dan kewajiban.
Dalam nilai dasar Pancasila
Nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan