Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya…
Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.
Pengertian Hukum Dasar
Hukum dasar yang menjadi dasar dari seluruh peraturan perundang - undangan di NKRI.
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
1.Bukanlah hukum biasa, karena merupakan sumber hukum dari setiap produk hukum.
Dasar hukum tertulis.
FUNGSI UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol.
UUD NRI Tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi.
4, UUD NRI Tahun 1945 fungsi sebagai alat penentuan.
UUD NRI Tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara.
UUD NRI Tahun 1945 menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan.
1, Sebagai hukum dasar.
UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis (konvensi), pada akhirnya, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.
Konten UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945.
a. Terdiri dari 16 buah bab, 37 buah pasal, 4 buah pasal
peraturan peralihan, dan 2 buah ayat aturan tambahan.
Dan berisi 2 bagian pokok, yaitu :
Sistem pemerintahan negara.
Hubungan negara dengan warga negara dan penduduk
Indonesia.
b. Penjelasan UUD 1945.
Amandemen UUD 1945 yang ditetapkan MPR RI.
Pembukaan UUD 1945
Sumber Hukum di wilayah Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945.
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.
Undang-undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Tata Urutan Perundang - Undangan dalam Sistem Hukum Nasional
Peraturan pemerintah (PP).
Keputusan Presiden, Instruksi Presiden.
3, Undang-undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang.
Peraturan Daerah Provinsi.
2, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
Contoh
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pembayaran Pajak
Pemilihan Umum
Dalam rangka mencerdaskan masyarakat dalam memahami sistem hukum.
Mengapakah di Indonesia terdapat lebih dari satu sumber hukum?
Karena masyarakat di Indonesia masih suka melanggar hukum dan Indonesia belum menjadi negara yang maju sehingga perlu peraturan dan hukum yang banyak untuk ditaati.
Bagaimana sikap positif yang harus dimiliki masyarakat berkaitan dengan materi tersebut?
Masyarakat harus menaati dan menjalankan peraturan dan hukum hukum yang sudah dibuat oleh negara.
