Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945 - Coggle Diagram

- - - - Membentuk
        
        Panitia Perancang Undang-Undang
        
        Anggota: Prof. Dr. Mr. Soepomo (Ketua), Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman
        
        13 Juli 1945 membahas dan menyepakati:
        
        Lambang Negara
        
        Negara kesatuan
        
        Sebutan MPR
        
        Pembentukan Panitia Penghalus Bahasa
        
        Dr. Soepomo, Wongsonegoro, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, R.P. Singgih, Sukiman dan Agus Salim
      - Hasil sidang 11 Juli 1945
        
        Membentuk panitia Perancang "Declaration of Rights"
        
        Bentuk negara unitaris
        
        Kepala negara di tangan presiden saja
  - - - Pembukaan UUD
      - Batang Tubuh UUD:Wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu ditambah dengan Malay, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik,bahasa nasional Bahasa Indonesia
      - Pernyataan tentang Indonesia merdeka
  - - - 42 pasal
      - 5 pasal aturan peralihan
      - 1 pasal aturan tambahan
  - - - Konstitusi tertulis:UUD
      - Konstitusi tidak tertulis: konvensi
- - - - Tugas 1: Meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
      - Tugas 2: Melanjutkan kerja BPUPKI,mempersiapkan pemindahan kekuasaan, mempersiapkan segala sesuatu dengan masalah ketatanegaraan.
  - - - Menghasilkan:
        
        Mengangkat Soekarno dan Moh.Hatta sebagai presiden dan wakil presiden
        
        Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
        
        Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip: 1 Tujuan negara, 2 Bentuk negara, 3 Rumusan pancasila sebagai dasar negara
        
        Batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan
        
        Pasal dapat dibedakan menjadi 2 bagian:
        
        Berisi pengaturan sistem negara, terdapat pada pasal 1-25
        
        Berisi hubungan negara dan warga negara serta penduduknya, terdapat pada pasal 26-34
        
        Penjelasan UUD 1945
        
        Disusun Soepomo
        
        Rechstaat
        
        Sistem konstitusional
        
        Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
        
        Penyelenggara pemerintah negara tertinggi adalah presiden di bawah majelis
        
        Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR
        
        Menteri berfungsi membantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR
        
        Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas
        
        Membentuk KNIP untuk membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga negara lain terbentuk.
      - Pengesahan UUD 1945 melalui 2 tahap:
        
        Pengesahan Pembukaan UUD NRI yang terdiri dari 4 alinea
        
        Pengesahan Batang Tubuh UUD NRI yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
    - - Mengganti hukum dasar menjadi UUD
      - Muqaddimah diganti menjadi Pembukaan
      - Mengubah kalimat "dalam suatu hukum dasar" menjadi "dalam suatu undan-undang dasar"
      - Mengubah sila pertama yang sebelumnya "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa"
      - Mengubah sila 2 dari "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" menjadi "Kemanusiaan yang adil dan beradab
      - Perubahan di rencana UUD yaitu: Pasal 6 ayat 1, dari "Presiden ialah orang asli Indonesia beragama Islam" menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli", dan Pasal 29 ayat 1, dari "Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi " Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa