Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Hukum di Indonesia WhatsApp-Image-2020-08-20-at-1.28.56-AM-1024x668 -…

- - - - 16 Bab
      - 37 Pasal
      - 4 pasal peraturan peralihan
      - 2 buah ayat aturan tambahan
      - 2 bagian pokok
        
        SISTEM pemerintahan negara
        
        HUBUNGAN negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia
      - Penjelasan UUD 1945
    - - AMANDEMEN = PENGGANTIAN yang bisa diartikan ditambah, dikurang, dan dihapus
      - Amandemen 1 = 19 Oktober 1999 (9 pasal)
        
        Untuk MEMBATAS presiden agar tidak berkuasa dalam jangka waktu yang LAMA
      - Amandemen 2 =18 Agustus 2000 (25 pasal)
        
        Beri peran lebih kepada DAERAH
        
        Menguatkan peran DPR sebagai LEMBAGA LEGISLATIF
        
        Memperluas cakupan-cakupan pasal-pasal yang berhubungan dengan HAM (HAK ASASI MANUSIA)
      - Amandemen 3 = 9 November 2001 (23 pasal)
        
        MENGATUR posisi lembaga
        
        Mengakomodir kehadiran lembaga MAHKAMAH KONSTITUSI
      - Amandemen 4 = 10 Agustus 2002 (mengubah 13 pasal, 3 Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan)
        
        MENERUSKAN pembahasan di fase sebelumnya (Amandemen 3)
  - - - Pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih RENDAH dengan norma hukum yang lebih TINGGI
        
        Norma lebih rendah = di keluarga, kehidupan masyarakat, bersifat INDIVIDU
        
        Norma lebih tinggi = bersifat KELOMPOK sampai negara atau secara NASIONAL
    - - PEMBAGIAN KEKUAAAAN jadi tidak hanya Presiden yang punya kekuasaan
      - Cara KEKUASAAN NEGARA disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan
    - - Penentu dari HAK dan KEWAJIBAN seluruh negara termasuk aparat negara
- - - - Proses = Semua Gubernur 34 provinsi mengadakan rapat bersama Kementerian Dalam Negeri
    - - Hanya di PROVINSI TERTENTU saja
      - TIDAK SERENTAK semua provinsi