Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

HUKUM KEPAILITAN - Coggle Diagram

- - - - Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 : Pengertian Kepailitan.
        Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. : Pengaturan mengenai kepailitan
- - - - Syarat Harus Adanya Utang : Menurt Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan => “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”
      - Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih : Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih meunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menerut Jono, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna ( adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya schuld tanpa haftung) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.
    - - Berdasarkan asas konkordansi Hukum Dagang Belanda diberlakukan pula di Indonesia sebagai daerah jajahannya mulai tanggal 1 Mei 1848. Pemberlakuan Hukum Dagang Belanda di Indonesia termuat di dalam pengumuman Pemerintah Belanda tanggal 30 April 1847, yang diberlakukan di Indonesia itu dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
        
        Pada Tahun 1893 dibelanda terjadi perubahan karena hapusnya Buku ketiga maka Undang-Undang Kepailitan diganti dengan Failissement verordening sebagai pengganti kedua undang-undang tentang kepailitan yang telah dipaparkan
        sebelumnya. Failissement verordening ini mulai berlaku bagi semua orang tanpa membedakan antara yang pedagang dan yang bukan pedagang, baik perseorangan
        maupun yang badan hukum.
        
        Perkembangan selanjutnya adalah terjadi krisis
        moneter di Indonesia pada bulan Juli 1997 yang berpengaruh terhadap moneter ini diawali dengan turunnya nilai rupiah terhadap dollar AS. Dalam rangka untuk mengatasi utang piutang pemerintah pada tanggal 22 April 1998 telah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.
- - - - Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.
        
        Harta peninggalan.
  - - - Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) : Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya daoat diajukan atas
        persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
      - Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) : Permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas
        
        .Otoritas Jasa Keuangan : Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu: “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
        a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
        c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”
- - - - Asas Keadilan : Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa mempedulikan kreditor lainnya.
        
        Asas Integrasi : Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiil peraturan kepailitan merupakan suatu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
  - - - Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte : berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara prooporsional diantara mereka,,kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.
        
        Prinsip Structured Pro Ratu : merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor.
        
        Prinsip Debt Collection : adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.
        
        Prinsip Utang : tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap kreditor.
        
        Prinsip Debt Pooling : merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya.